Selain fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, pemerintahan Presiden Joko Widodo juga memiliki perhatian yang besar pada upaya pembangunan manusia. Diantaranya mewujudkan program pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Realisasinya, Pemerintah melalui Kementerian Sosial menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin dan marjinal.
Melalui PKH ini, keluarga pra sejahtera  didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.
PKH juga diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang menyinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.
Melihat banyaknya manfaat yang bisa diperoleh keluarga pra sejahtera, Presiden Jokowi menginstruksikan untuk terus menambah jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program PKH. Alhasil, tiap tahun jumlah KPM terus meningkat.
Pada tahun 2018 ini, jumlah keluarga penerima PKH mencapai 10 juta KPM. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebanyak 6 juta KPM.
Pada tahun depan, pemerintah akan terus memperluas jumlah PKH. Harapannya penambahan jumlah penerima PKH ini akan menurunkan angka keluarga pra-sejahtera hingga di bawah 9 persen.
Pada tahun 2019 nanti indeks bantuan sosial bagi KPM-PKH akan dinaikkan secara signifikan yakni dari Rp. 15,4 triliun rupiah menjadi Rp. 32 triliun rupiah pada tahun 2019.
Selain itu, akan ada upaya peningkatan penajaman sasaran melalui verifikasi dan validasi komponen PKH. Dengan begitu diharapkan PKH semakin tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat manfaat.
Perluasan PKH tersebut telah masuk dalam program prioritas nasional yang menjadi salah satu fokus pemerintah. Hal itu benar-benar diprioritaskan sebab telah terbukti bermanfaat dalam memberdayakan perempuan dan anak, serta mampu menurunkan kemiskinan dengan cukup signifikan.
Buktinya, menurut data Badan Pusat statistik (BPS) angka kemiskinan telah turun saat ini menjadi 25,95 juta orang atau 9,82 % per Maret 2018. Prosentase angka kemiskinan itu merupakan angka terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia.
