Poros maritim menjadi tema besar Presiden Jokowi dalam pemerintahannya. Sejak kampanye, Presiden Jokowi mengutarakan visi poros maritimnya untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim. Dalam pidato pertamanya setelah dilantik, Presiden Jokowi pun tegaskan visi poros maritimnya tersebut.
Salah satu langkahnya, Presiden Jokowi kembali membentuk Kemenko Kemaritiman yang terakhir ada pada masa Presiden Soekarno. Ada beberapa sektor kementerian yang berada di bawah naungan Kemenko Kemaritiman, yakni Perhubungan, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata, dan ESDM.
Sejak disampaikan di awal, ide tersebut sudah terdengar sumir, mengingat luas lautan Indonesia berbanding lurus dengan kompleksitas masalah yang melingkupinya. Gagasan poros maritim tersebut dinilai sekedar tema besar tanpa operasionalisasi gagasan serta program nyata. Setidaknya, hanya konsep tol laut dan pengamanan hasil perikanan yang terjabarkan dari visi poros maritim tersebut di awal.
Indroyono Soesilo yang pertama kali ditunjuk sebagai Menko Kemaritiman langsung melakukan inventarisasi permasalahan. Terkait tol laut semisal, masalah infrastruktur, kesenjangan perkembangan industri antar wilayah yang akibatkan ekonomi berbiaya tinggi, hingga masalah perizinan untuk memudahkan investor masuk, semua masih menjadi masalah besar wujudkan konektivits maritim melalui program tol laut.
Setelah setahun masa pemerintahan, konsep maritim Presiden Jokowi pun dinilai belum ada implementasi jelas. Tol laut yang dijanjikan belum ada tanda-tanda berarti terwujudkan. Pengamat maritim Y Paonganan (Sindonews, 19 Oktober 2015) semisal, mengatakan bahwa konsepsi tol laut yang jadi jargon utama visi maritim Jokowi-JK seakan hilang. Gagasan maritim Jokowi belum berdampak dalam implementasi kebijakan yang sudah berlangsung selama setahun.
Meski dalam pengamanan hasil perikanan dinilai banyak pihak memuaskan, namun secara umum visi poros maritim tersebut belum terimplementasikan dengan baik.
Menjadi Visi Keindonesiaan
Menurut Hikmahanto Juwana (Media Indonesia, 15 Oktober 2014), setidaknya ada dua catatan penting terkait visi poros maritim tersebut. Pertama, poros maritim tentu tidak cukup diwujudkan dalam satu periode pemerintahan Jokowi-JK. Visi poros maritim merupakan upaya untuk mengembalikan kejayaan masa lampau Indonesia di dunia maritim. Karena itu, masa lima tahun pemerintahan Jokowi-JK merupakan investasi untuk mengembalikan kejayaan masa lampau.
Tentu, masih prematur untuk menilai gagasan poros maritim tersebut hilang. Setahun masa pemerintahan masih terlalu singkat dibanding gagasan besar mengembalikan kejayaan maritim tersebut, meski harus diakui bahwa gagasan besar tersebut belum terimplementasikan dengan baik dalam kebijakan konkret. Penilaian kritis terhadap progres poros maritim tersebut diharapkan mampu menjadi evaluasi sekaligus tolok ukur seberapa efektif strategi yang dijalankan oleh pemerintah dalam mewujudkan poros maritim dunia.
Kedua, visi poros maritim tersebut harus menjadi visi keindonesiaan. Artinya, mewujudkan poros maritim tersebut bukan sekedar tanggung jawab pemerintahan Jokowi-JK, melainkan harus menjadi tanggung jawab segenap bangsa Indonesia untuk mewujudkannnya. Karena itu, harus ada upaya untuk mengubah orientasi dan kerangka berpikir masyarakat Indonesia sehingga ada sense of ownership untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim.
Setidaknya, ada dua alasan mengapa visi tersebut harus menjadi visi Indonesia. Pertama, alasan historis. Menurut Direktur Studi Energi, Lingkungan, dan Maritim Center for Information and Develepment Studies (Cides) M Rudi Wahyono (Republika, 9 Desember 2014), fakta sejarah menunjukkan bahwa Indonesia memang terlahir sebagai negara maritim. Kejayaan Indonesia di bidang maritim juga dibuktikan dengan banyaknya temuan-temuan situs prasejarah di beberapa belahan pulau.
