Faiz Romzi Ahmad
Faiz Romzi Ahmad Wiraswasta

Menulis adalah tanda bahwa kau pernah hidup

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Pilihan

Mbak Puan, Wacana Impor Guru, dan Kandidat Ketua DPR RI

15 Mei 2019   16:35 Diperbarui: 16 Mei 2019   13:06 120 1 1
Mbak Puan, Wacana Impor Guru, dan Kandidat Ketua DPR RI
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dalam sesi wawancara di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (31/10/2014). (KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES)

Pekan ini, lini masa pemberitaan, baik di media online maupun visual atau televisi, dikejutkan oleh wacana impor guru dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani.

Ya, puteri dari mantan Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri ini santer mengundang perhatian banyak pihak. Bagaimana tidak, wacana impor guru atau mengundang tenaga pengajar dari luar negeri ke dalam negeri ini dianggap sangat tidak perlu jika berkaca pada beberapa aspek.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia mengatakan bahwa jumlah guru di Indonesia sangatlah banyak dan dirasa cukup. 

Lulusan sarjana pendidikan pun, dari tahun ke tahunnya, mengalami kenaikan yang signifikan.

Wacana impor guru ini akan menemui dan mengalami kendalanya. Persoalan komunikasi sehari-hari misalnya, perbedaan bahasa antara guru luar negeri dengan guru dalam negeri salah satunya, walau pemerintah sudah antisipasi terkait persoalan kebahasaan itu.

Nanti pemerintah akan menyiapkan fasilitas berupa penerjemah dan ahli bahasa untuk membantu dan memperlancar kebijakan terbarunya ini. Senada dengan ketua umum Ikatan Guru Indonesia, Sekjen Federasi Serikat Guru berujar bahwa kebijakan pemerintah dinilai sangatkah tidak arif.

Harusnya bukan tenaga pengajar asing atau dari luar negeri yang transfer ilmu, tapi tenaga pengajar dari Indonesia yang punya kesempatan menimba ilmu di luar negeri untuk melakukan pelatihan ataupun mengadakan proses pertukaran ilmu dengan tenaga pengajar dari dalam negeri.

Ya, pemangku kebijakan negeri ini mestinya menaikkan daya kemampuan guru dalam negeri dengan membuat atau lebih masif dalam kebijakan ya semisal memberi peluang seluas-luasnya kepada guru dalam negeri untuk menimba ilmu di luar negeri.

"Kedatangan tenaga pendidik dari luar negeri untuk melatih guru-guru yang ada di dalam negeri dan murid-murid yang ada di dalam negeri."

Sementara Muhadjir Efendi selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menjelaskan bahwa wacana impor guru yang beredar di publik adalah keliru dan ia menepisnya, bahwa maksudnya adalah mendatangkan instruktur atau trainer dari luar negeri ke dalam negeri untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan sumber daya manusia (SDM) masyarakat di Indonesia.

Memang Presiden meminta agar adanya satu kebijakan yang dibuat untuk dapat mempercepat sumber daya manusia (SDM) masyarakat Indonesia.

Lalu, lebih lanjut, Muhadjir Efendi menjabarkan bahwa kedatangan pakar dari luar negeri ke dalam negeri untuk transfers knowledge atau sebagai trainer atau instruktur dalam program training for trainer tidak menggantikan peran tenaga pengajar dalam negeri dalam kaitan ini.

Seperti yang telah disinggung di muka bahwa Puan sendiri tidak mengatakan secara implisit impor guru, tapi mendatangkan guru dari luar. Mbak Puan menuturkan bahwa kedatangan tenaga pendidik dari luar negeri untuk melatih guru-guru yang ada di dalam negeri dan murid-murid yang ada di dalam negeri.

Mbak Puan saat silaturahmi dengan PB Mathlaul Anwar | merdeka.com
Mbak Puan saat silaturahmi dengan PB Mathlaul Anwar | merdeka.com

Ia sangat menyesalkan dengan beberapa pihak yang memelintir kabar ini, seolah-seolah pemerintah akan mendatangkan banyak guru dari luar negeri untuk menggantikan peran guru di dalam negeri.

Tidak lama dari pemberitaan terkait wacana impor guru mencuat ke publik, nama Mbak Puan kini kembali disorot, ya, cucu dari Bapak Revolusi, Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno ini digadang-gadang sebagai calon terkuat di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menduduki jabatan sebagai orang nomor satu di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2019-2024.

Berdasarkan Undang Undang MD3 no 2/2018 yang sempat menjadi polemik pada tahun lalu, kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diberikan kepada partai politik dengan raihan suara terbanyak.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diperkirakan berhak memiliki kursi Ketua DPR karena unggul di posisi pertama versi hitung cepat (quick count) dan rekapitulasi sementara Pemilihan Legislatif 2019.

Mbak Puan maju sebagai kandidat DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) V Jawa Tengah dan berhasil lolos ke gedung parlemen di Senayan dengan total raihan suara sebaganyak 420 ribu suara.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2