Menikung "Lintah Darat", Membentuk Pasar Modal Kompetitif dengan Produk-produk Keuangan

Lintah darat (rentenir) merupakan sebutan yang cukup memiliki konotasi negatif di masyarakat. Praktik yang dilakukan para pemberi modal tersebut dengan memperoleh keuntungan atas pinjaman yang mereka berikan dengan menetapkan bunga yang cukup tinggi dan tempo pelunasan yang relatif singkat. Tetapi, konotasi negatif  yang melekat pada pemberi modal tersebut tak membuat masyarakat menjauhinya. 

Faktanya, rentenir sangat akrab dengan masyarakat khususnya dengan kalangan masayarakat pedesaan. Faktor rendahnya literasi keuangan dan hambatan pengetahuan teknologi membuat akses masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan penyedia dana semakin sulit. Hal inilah yang membuat opsi berhutang masyarakat tidak cukup banyak dan mudah. 

Justru lintah darat (rentenir) yang lebih dekat dan lebih simpel untuk memberi pinjaman dan dekat dengan urat nadi masyarakat. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi masyarakat selain memanfaatkan jasa para pemberi modal tersebut. Padahal, Dari praktik tersebut tentunya yang paling dirugikan adalah debitur atau peminjam uang karena akan kewalahan melunasi hutangnya dengan bunga yang begitu tinggi dan waktu pelunasan yang singkat.

Pasar Modal Kompetitif

Dalam teori keuangan, Pertemuan permintaan dan penawaran akan dana (funds) terjadi pada pasar finansial. Pada pasar tersebut terdapat pihak-pihak yang kelebihan dana (penabung) dan pihak-pihak yang kekurangan dana. Kalau pesar finansial ini bisa memepertemukan dua pihak tersebut dengan biaya semurah mungkin dan/atau kemudahan setinggi mungkin maka pasar finansial tersebut bisa dikatakan menjalankan fungsinya dengan efisien. 

Fungsi yang efisien inilah yang seharusnya bisa menjembatani kebutuhan dana di masyarakat. Peran perantara-perantara keuangan seperti bank dibutuhkan untuk mengoptimalkan pengalokasian dana dari pihak penabung kepada pihak yang memerlukan tabungan, dengan tetap mengupayakan biaya semurah mungkin bagi peminjam, kemudahan setinggi mungkin, dan opsi pemberian pinjaman dengan masa jatuh tempo yang variatif.

Peran pemerintah untuk mendekatkan lagi sumber dana seperti lembaga perantara keuangan baik perbankan atau non perbankan dengan produk-produk keuangannya sangat penting. Fungsi dari lembaga perantara keuangan tersebut tidak lain untuk menyediakan sumber dana bagi masyarakat dengan format yang sesuai dengan hukum sehingga mampu melindungi masyarakat dari berbagai bentuk macam penipuan yang berkedok pemberi jasa peminjaman dana. 

Terbentuknya pasar yang efisien tersebut akan membantu pihak yang membutuhkan dana untuk memperkuat bergaining power nya.  Artinya dengan pasar efisien tersebut masyarakat memiliki opsi untuk memilih dari sumber dana mana ia akan meminjam uang. Permasalahan yang sering muncul adalah kondisi pasar yang tidak efisien membuat masyarakat tidak punya pilihan lain selain memanfaatkan sumber dana yang tersedia termasuk memanfaatkan jasa dari lintah darat (rentenir).

Sebenarnya apa yang dilakukan rentenir bisa dibilang tidak melanggar hukum juga, karena bentuk pemberian dana tersebut bisa dibilang sebagai suatu kontrak perjanjian dimana hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, baik perdata maupun pidana. Malah justru sebaliknya, posisi rentenir sebagai sebagai kreditur memungkinkan mereka untuk membuat tuntutan apabila masyarakat tidak mampu memenuhi kewajibannya.

 Hal ini semakin menunjukkan bahwa masyarakat berada dalam posisi yang tidak menguntungkan terlebih melihat bahwa sebenarnya lembaga perantara keuangan baik perbankan atau non perbankan cukup banyak dengan berbagai produk-produk keuangannya. Harusnya, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah karena bagaimanapun kebutuhan akan dana tidak hanya berada di perkotaan yang notabene memang terdiri dari masyarakat yang berpendidikan dan literasi keuangan yang baik sehingga terbentuk pasar yang kompetitif dimana masyarakat mampu dan berpeluang untuk mendapatkan dana yang "adil" karena memiliki bergaining power yang kuat.

Menyuburkan Desa dengan Produk Keuangan

Sebenarnya, permasalahan tentang masih banyaknya masyarakat desa yang "terpaksa" berdamai dengan rentenir atau masih adanya masyarakat yang berprofesi sebagai rentenir tidak hanya terkait masih minimnya infrastruktur keuangan di desa-desa. Faktor ketidaktahuan mengenai manfaat, kegunaan, dan prosedur mengakses produk-produk lembaga keuangan lah yang membuat masyarakat desa semakin jauh dengan produk-produk keuangan. 

Padahal, memanfaatkan produk-produk keuangan yang resmi seperti memilih mengajukan kredit di lembaga keuangan resmi seperti bank akan lebih menjamin "keadilan" bagi masyarakat yang meminjam dana. Selain itu, dengan masih banyaknya rentenir sebagai profesi di pedesaan, menunjukkan bahwa literasi tentang produk keuangan masih sangat minim. 

Hal itu dikarenakan masih dipilihnya opsi untuk berprofesi sebagai rentenir daripada menabungkan kelebihan uangnya di bank dengan mendapat manfaat imbal balik (bunga), atau menginvestasikan kelebihan uangnya pada produk-produk keuangan yang tersedia dan tentunya lebih aman karena dibawah pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK).

Gambaran yang sederhana tersebut, mengenai integrasi antara masyarakat dan lembaga keuangan melalui produk-produknya merupakan salah satu fokus pemerintah melalui kebijakan prudensial yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Kebijakan tersebut, menurut International Monetary Fund (IMF) memiliki tujuan utama untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan risiko sistematik. Peran lembaga keuangan melalui produk-produknya sebagai salah satu wujud usaha untuk menjaga stabilitas sistem keuangan tentunya akan tidak berjalan optimal tanpa peran serta masyarakat. 

Oleh karena itu, sosialisasi mengenai fungsi dan manfaat produk-produk keuangan harus dilakukan lebih galak lagi terlebih di pedesaan. Hal tersebut sangat penting dilakukan, karena bagaimanapun di pedesaan juga terjadi suatu perputaran dana. Jangan sampai perputaran dana di desa ini dianggap sepele. 

Mendorong negeri untuk tumbuh bersama berarti secara bersama-sama, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, dan masyarakat harus saling berintegrasi satu sama lain sampai dengan sudut-sudut desa. Sehingga dalam rangka membangun kesejahteraan seluruh masyarakat, perputaran dana yang ada harus dekelola dengan baik dan hati-hati.

Dengan adanya pengelolaan perputaran dana yang baik dan hati-hati, selain akan akan berkontribusi dalam menciptakan stabilitas keuangan, disisi lain hal tersebut akan menjadi faktor pencegah terjadinya konflik di masyarakat yang disebabkan pengelolaan perputaran dana yang tidak dikelola dengan baik. 

Seperti masih banyaknya kasus pertikaian yang terkadang harus berakhir dengan korban jiwa akibat hutang piutang, serta kasus-kasus lain yang disebabkan oleh tata kelola keuangan yang tidak dilakukan dengan baik, transparan, dan adil. Khususnya untuk membantu masyarakat pedesaan agar memiliki opsi lebih banyak dalam mendapatkan sumber dana selain kepada para rentenir dan juga memberikan opsi kepada para rentenir untuk memutarkan uangnya dengan cara yang lebih manusiawi melalui perantara lembaga-lembaga keuangan dengan berbagai produk yang ditawarkan.

Secara lebih luas, kegiatan-kegiatan sehari-hari seperti bertransaksi dengan menggunakan uang elektronik, memnabung di bank, menggunakan asuransi kesehatan, atau memanfaatkan pembiayaan-pembiayaan dan investasi pada perusahaan tidak bisa kita anggap hanya sebagai produk-produk keuangan yang membantu dan memudahkan kita untuk bertransaksi, semua produk-produk tersebut harus kita pahami sebagai sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam rangka mendorong negeri untuk tumbuh bersama.