Saat misalnya Muhammadiyah diminta membantu pemerintahan, khususnya jabatan menteri atau dubes, figur terbaiknya lah yang disodorkan. Sebut saja ketika nama Prof. Muhadjir Effendy disodorkan sebagai menteri. Sosok yang punya rekam jejak panjang di dunia Pendidikan.
Artinya, stok figur kompeten di Muhammadiyah itu banyak, dan bidangnya bermacam-macam. Menariknya, figur-figur tersebut meskipun sama-sama di Muhammadiyah, seperti punya independensi tersendiri dalam bersikap. Misalnya seperti sosok Busyro Muqoddas dan Buya Anwar Abbas yang sangat kritis pada pemerintah.
Muhammadiyah berisi tokoh-tokoh yang secara figur sudah mapan, tidak saja secara ekonomi, namun juga dari sisi pemikiran dan sikap, termasuk Prof. Abdul Mu'ti, yang secara akademik sudah mapan, sudah memperoleh pangkat Guru Besar.
Ajaran KH. Ahmad Dahlan yang berbunyi : Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, seolah menancap kuat dalam benak para kader dan pimpinannya.
Sebenarnya jika harus menambah satu atau dua menteri lagi dari Muhammadiyah, itu akan sangat membantu pemerintahan. Muhammadiyah, seperti sebelumnya, pasti akan menyodorkan kader yang kompeten. Hanya saja, itu tidak mungkin. Jabatan menteri adalah pertimbangan politik.
Ya, memang lucu. Padahal menteri diharapkan bertugas secara profesional. Kita lihat saja eks. Menteri yang belakangan ditangkap KPK. Rata-rata berlatar belakang politisi.
Keputusan Prof. Abdul Mu'ti menolak jabatan Wamendikbud itu memang suatu sikap yang patut diacungi jempol. Padahal mungkin banyak yang berharap beliau mau menerima, apalagi sektor pendidikan termasuk yang sangat parah terdampak pandemi.
Mendikbud saat ini yang notabene adalah praktisi digital yang ulung pun, juga tampak shock menghadapi situasi.
Namun urusan pendidikan kan tidak hanya di Kemendikbud, namun juga di Kemenag, bukan? Yah, sangat tepat sekali kalau Prof. Abdul Mu'ti lah Menterinya.
