Saat membuat story WA foto bersama di depan Bus KPK, lantas ada yang bertanya : KPK di Blitar ya? Siapa yang tertangkap?
Ya, kesan bahwa KPK itu "tukang tangkap" lewat OTT, memang begitu melekat di benak masyarakat, apalagi untuk kota yang kepala daerahnya pernah terjaring OTT, seperti Kota Blitar.
Padahal, lebih dari separuh postur anggaran KPK itu untuk pencegahan. Bukan penindakan. Artinya, mencegah lebih baik daripada menindak. Begitulah kira-kira.
Jadi, Bus KPK Jelajah Negeri itu memang program KPK untuk mengunjungi beberapa daerah. Blitar salah satunya. Tujuannya lebih pada edukasi tentang antikorupsi, juga bagaimana peran serta masyarakat atau instansi terkait untuk mencegah agar tidak sampai terjadi korupsi.
Saya dan beberapa teman berkesempatan menjadi fasilitator, yang dikoordinir oleh Missjune Cultural Center, Unisba, dan komunitas. Jumat-Minggu, 13-15 September 2019.
Bus KPK parkir di dekat Gedung Kusumo Wicitro, yaitu area rumah dinas Walikota Blitar. Beberapa acara sosialisasi digelar di gedung tersebut, yang melibatkan pelajar TK, SD, SMP, dan SMA Sederajat tanggal 13 dan 14 September.
Puncaknya pada malam Minggu, di depan Alun-alun Kota Blitar, ada konser musik, dilanjutkan di area Car Free Day keesokan harinya.
Meski itu acara KPK, namun panitia lokalnya juga dari instansi pemerintah, antara lain kerjasama dengan Bakesbangpol Kota Blitar.
Selebihnya saya kurang tahu, sebab tugas fasilitator lebih banyak di Gedung Kusumo Wicitro, di sekitar area dan di dalam Bus. Memandu pengunjung yang ingin memanfaatkan fasilitas Bus KPK.
Konsep sosialisasi untuk pelajar terbilang unik. Selain ada sedikit materi, juga ada permainan broadgames, dan nonton film yang berkaitan dengan semangat antikorupsi. Di sinilah fasilitator harus berperan aktif.
Pada Jumat siang, saya mendapatkan tugas ke Gedung Sasana Praja, menjadi notulen untuk diskusi publik dengan komunitas dan masyarakat umum. Masyarakat bisa turut serta membantu KPK untuk mencegah atau mengungkap kasus korupsi, dengan cara melaporkan praktek-praktek yang berpotensi korupsi.
Apa saja kriterianya dan bagaimana cara melaporkannya, bisa diakses melalui website KPK atau lewat aplikasi JAGA, yang bisa diinstal via ponsel android.
