Mohon tunggu...
Fahri Rizal
Fahri Rizal Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Politik

Ekonomi Politik dalam Islam

11 Januari 2018   02:30 Diperbarui: 11 Januari 2018   02:39 5990
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Ekonomi Politik Dalam Islam

Pendahuluan

Peristiwa dan perkembangan ekonomi menunjukkan dinamika yang amat kompleks di dalam kehidupan manusia. Suatu peristiwa, fenomena, perkembangan ekonomi tidak mudah dicerna atau dianalisis dengan menggunakan logika ekonomi semata. Krisis ekonomi yang pernah melanda hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia tidak dapat diramal secara akurat.

Kesulitan dalam menjelaskan fenomena yang terjadi disebabkan peristiwa ekonomi tersebut, semata-mata bukan hanya dari factor ekonomi melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial politik. Suatu roda perekonomian dapat berjalan tergantung perilaku para politikus yang sedang manggung dalam perpolitikan nasional. Oleh karena itu, analisis ekonomi menjadi tumpul. Akhirnya muncul cara analisis yang dikenal dengan ekonomi politik, yaitu cara analisis peristiwa ekonomi dengan memasukkan variabel-variabel non ekonomi.

Permasalahan Dan Latar Belakang

  • Meluasnya Pengaruh Liberalisme
  • Pengaruh ajaran Liberalisme sangat mudah diterima di Inggris dan Amerika Serikat. Banyak negara-negara kesejahteraan yang terpaksa menganut ajaran Neoliberalisme yang dapat dilihat  dari mulai diterapkannya kebijakan penurunan usia pensiun bagi pekerja yang ada di Jerman, Italia, Finlandia, dan Yunani.[1] Dengan meluasanya ajaran neoliberalisme di Eropa, apakah ini akan berarti bahwa paham sosial di Eropa telah mati? Tampaknya belum.Ini berarti bahwa masih ada intervensi terhadap pasar tenaga kerja dan mempertahankan tingkat pajak yang relatif tinggi.
  •  
    • Banyak negara yang ingin mempertahankan untuk menjalankan program kesejahteraan, sebagian besar negara-negara yang ada di Eropa sudah banyak menggunakan kebijakan-kebijakan yang sifatnya liberal.Hal ini dapat dilihat dengan munculnya permasalahan-permasalahan di Eropa seperti gerakan deregulasi, privatisasi, dan pembatasan program-program kesejahteraan.
    • Pengaruh ideology kapitalis pasar bebas juga sangat terasa di negara-negara industri baru (Newly Industrialized Countries, NICs) di Asia Timur dan Asia Tenggara. Dalam hal ini yang hendak dijelaskan adalah negara-negara industri baru di Asia Timur dan Asia Tenggara yang mengadopsi mekanisme pasar bebas, campur tangan pemerintah tidak sama sekali surut untuk digantikan oleh para korporasi perusahaan-perusahaan swasta seperti yang dilakukan oleh pemerintah Inggris di bawah Thatcher dan Amerika Serikat di bawah Reagen. Di negara-negara industri baru, Asia Timur khususnya seperti Jepang, Korea Selatan dan China, campur tangan pemerintah masih sangat kuat, bahkan secara aktif melakukan promosi perekonomian yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan swasta.
  •  
  • Hal tersebut dapat dilihat keterlibatan pemerintah melalui Ministry of International Trade and Industry (MITI) yang berkolaborasi dengan "kieretzu" di Jepang.Bentuk kerja sama antara pemerintah dan pengusaha juga sangat tampak dalam kolaborasi pemerintah dengan chaebol di Korea Selatan, serta kongkalikong pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia.[2]Kunci keberhasilan negara-negara industri di Asia Pasifik, ajaran Neoliberalisme juga semakin banyak diadopsi oleh negara-negara berkembang, seperti Indonesia.
  •  
    1. Liberalisme Masuk Dari Bantuan ke Berdagang
    2. Negara-negara maju di Amerika Serikat dan Eropa Barat yang mengadopsi paham Neoliberalisme atas kemauan sendiri, di negara-negara berkembang neoliberalisme mudah masuk karena pengaruh berbagai institusi atau lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta diagendakannya ekonomi pasar bebas seperti GATT yang kemudian diganti WTO.
    3. Dalam pembahasan kali ini hal yang perlu untuk diketahui adalah  pada tahun 1960-an dalam sebuah forum yang bernama "Alliance for progress", dicapai sebuah consensus di negara-negara maju (Barat) untuk membantu negara-negara yang sedang berkembang. Adapun syarat negara yang akan dibantu harus mengadakan pembahuruan di bidang politik dan sosial termasuk ekonomi. Jika ingin memperoleh bantuan negara tersebut hendak meningkatkan demokratisasi di negara masing-masing. Bahkan ironisnya lagi jenis bantuan tersebut masih dipertahankan hingga tahun 1984.
    4. Sejak tumbangnya sosialisme/komunisme, motif politik untuk memberikan bantuan asing pada negara-negara tidak ada lagi.Bahkan sebelum komunisme tumbang, negara-negara maju "terpaksa" memberikan bantuan yang mereka sebut sebagai sahabat agar tidak dipengaruhi oleh musuh mereka, yaitu negara-negara komunis.Akan tetapi, ketika komunisme tumbang, tak ada lagi ikatan yang mempersatukan negara-negara maju (the first world) dengan negara-negara berkembang (the third world).
    5. Jikalaupun masih ada bantuan dari negara-negara maju, persyaratan yang telah ada mengalami suatu perubahan. Pada tahun 1960-an syarat untuk menerima bantuan bagi negara-negara berkembang dengan meningkatkan demokratisasi. Namun, pada tahun 1990-an syarat tersebut berubah, bantuan dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai "political conditionality". Makna dari political conditionality ini adalah jika negara berkembang ingin memperoleh bantuan maka negara berkembang harus merubah kebijakan politik dan pemerintah. Hal tersebut karena pakar-pakar Neoliberalisme percaya bahwa kegagalan pembangunan negara dunia ketiga sering diakibatkan dengan gaya pemerintahan yang otoriter dan tata kelola pemerintahan yang buruk, yang semuanya berakar dari terkonsentrasinya kekuasaan ekonomi dan politik di tangan segelintir elit negara yang rakus dan korup.
    6. Dengan demikian perubahan yang diharapkan berupa pemerintah negara berkembang harus menghapus segala aturan dan birokrasi yang dapat menghambat masuknya modal asing (investasi asing). Bahkan ia berharap agar pemerintah dapat memberikan segala fasilitas dan periode pembebasan dari pajak.

  • Demikianlah, secara berangsur-angsur yang namanya "bantuan" diganti dengan "berdagang" melalui Foreign Direct Investment (FDI).[3]Pada awalnya, FDI sering dipandang curiga karena sifatnya eksploitatif dan sering bertentangan dengan negara-negara berkembang. Namun, seiring dengan berjalannya waktu pertentangan itu secara berangsung-angsur berubah hal tersebut karena para negara berkembang membutuhkan banyak dana segar. Ketika hal tersebut terjadi, para negara berkembang mulai ikut-ikutan mempraktikkan doktrin kapitalisme pasar bebas di negaranya. Karena pada waktu itu negara-negara sangat membutuhkan dana segar dalam pengembangan usahanya sehingga adanya suatu kesepakatan lisensi yang dibentuk dalam melakukan berbagai proyek joint venturesdengan perusahaan-perusahaan besar di negara maju.
  •  

    • Dari uraian di atas, sudah cukup jelas bahwa adanya perubahan politik demokratis dan tata pemerinthan yang terjadi di negara berkembang termasuk di dalamnya adalah Indonesia menggambarkan bahwa tuntutan yang bermuatan neoliberalisme menyingkirkan peran negara, dan kemudian diganti oleh kekuatan sakti yang lebih ampuh yaitu pasar.
    • Seiring semakin berkembangnya neoliberalisme dan semakin mengglobalnya perekonomian telah mengakibatkan peran negara akan semakin surut, yang digantikan oleh para individu-individu swasta. Dalam paham Neoliberalisme ini, peran yang dapat dimainkan oleh para masyarakat dan negara semakin menciut, bahkan dapat dikatakan fungsinya telah dibonsai menjadi sekedar instrumen yang diperlukan dalam penjaminan suatu proses akumulasi kekayaan oleh anggota-anggota masyarakat, terutama perusahaan-perusahaan transnational raksasa atau Multinational Corporations.
  •  
  • Kemudian, timbul suatu pertanyaan yaitu apa saja konsekuensi yang harus diterima oleh negara-negara yang mengadopsi ajaran Neoliberalisme? Misi khusus yang diciptakan adalah untuk menghilangkan peran pemerintah terhadap perekonomian yang kemudian digantikan oleh sistem pasar dijadikan sebagai tolok ukur dalam menjalankan roda perekonomian di negara-negara korban ajaran Neoliberalsime.Adapun konsekuensi yang diterima berupa:(1) Berkurangnya campur tangan pemerintah dalam perekonomian (melalui program deregulasi dan debirokratisasi; (2) Dihapuskannya BUMN dan digantikan privatisasi; dan (3) Dihapuskannya atau dikuranginya program-program bantuan pemerintah dan pajak.[4]
  •  
    • Ekonomi Politik Campur Tangan IMF dan Bank Dunia
    • International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia merupakan dua lembaga yang sangat berpengaruh dalam menciptakan sitem ekonomi pasar bebas dunia sesuai dengan agenda Neoliberalisme.Dalam sistem moneter IMF sengaja dibentuk untuk mengatur sistem keuangan dan nilai tukar internasional. Selain itu, IMF juga dirancang untuk memberikan bantuan kepada negara yang kurang beruntung seperti Indonesia  dengan memberikan utang luar negeri. Adapun fungsi lain dari IMF itu sendiri adalah menstabilkan ekonomi global. IMF menyediakan pinjaman kepada negara-negara anggota melalui pinjaman jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah.

Dasar Hukum

  • Al-Qur'an
  • Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus." (Al-Maidah : ayat 77).
  • "Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir" [al-Ma'idah (5):44].
  • "Sesungguhnya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang hak dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik" [al-An'am (6):57].
  • "Sesungguhnya jawaban orang-orang Mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan RasulNya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, ialah ucapan 'kami dengar dan kami taat.' Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung"[an-Nur (24):51]
  • "Telah nyata kerosakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan-perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." [ar-Rum (30):41].
  • As-Sunnah
  • "Ketahuilah bahwa roda Islam itu akan terus berputar, maka ikutilah roda Islam itu di mana sahaja ia berputar. Ketahuilah bahwa Al-Quran dan kekuasaan akan berpisah, maka janganlah kamu berpisah daripada Al-Quran. Ketahuilah bahawasanya kamu akan dikuasai oleh para penguasa yang memutuskan perkara hanya untuk kepentingan mereka sahaja dan bukan untuk kepentingan kamu. Jika kamu mengingkari perintah mereka, maka mereka akan membunuhmu dan jika kamu mematuhi mereka, maka mereka akan menyesatkan kamu. 'Para sahabat bertanya, 'Apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah?' Jawab Nabi SAW, 'Lakukanlah seperti para sahabat Isa bin Maryam as. Mereka telah digergaji dengan gergaji dan digantung di atas kayu (salib). Sesungguhnya mati kerana mentaati Allah adalah lebih baik daripada hidup dengan melakukan maksiat kepada Allah." [HR At Tabrani].

Perbedaan Syari'ah dan Non Syari'ah


    • Perspektif Ekonomi Politik Liberal Klasik
  •  
  • Di dalam buku The Wealth of Nations yang ditulis oleh Adam Smith, menjelaskan hukum-hukum yang menuntun manusia bagaimana untuk mencapai kesejahteraan.Dalam analisis yang dilakukan oleh Smith banyak menggunakan istilah-istilah normatif seperti nilai (value), kekayaan (welfare), dan utilitas (utility) berdasarkan asumsi alamiah.Ide tentang laissez-faire laissez passer diambil dari kaum fisiokrat.[5]Ide Smith untuk memisahkan ekonomi dan pasar serta politik cukup jelas, dan tidak banyak yang membantahnya.Akan tetapi, motivasi penyelenggara negara perlunya meminggiran peran negara.Terkadang Smith mengasumsikan bahwa suatu penyelenggara negara menginginkan sebuah kesejahteraan masyarakat.Dari asumsi inilah muncul konsep benign and welfare maximizing state kalum klasik. Akan tetapi di saat lain, ia juga menulis tidak menyukai "orang-orang politik" yang disebutnya "insidious and crafty animals".[6]
  •  
  • Terlepas dari apakah tujuan para penyelenggara negara tersebut mulai jahat, suatu hal yang pasti bagi Adam Smith ialah bahwa campur tangan mereka dalam perekonomian hanya akan menimbulkan inefisiensi.[7]Menurut pemikiran Adam Smith serahkan perekonomian pada mekanisme pasar dan pemerintah tak perlu ikut campur dalam masalah ekonomi.
  •  
    • Perspektif Ekonomi Politik Marxisme
  •  
  • Seperti halnya kaum Liberal, Marx cenderung melihat negara dan proses politik secara umum sebagai hal yang sekunder. Begitu juga, bagi kaum klasik maupun Marx cenderung berasumsi bahwa revolusi yang tepat bagi konflik ekonomi adalah mengakhiri konflik politik. Dari ide Adam Smith bahwa kemajuan yang dicapai suatu masyarakat yang menganut mekanisme pasar adalah hasil ketidak sengajaan dari upaya individu-individu untuk mengejar kepentingan diri mereka masing-masing, dielaborasi lebih lanjut oleh Marx dengan menjelaskan bahwa proses perubahan dalam metode produksi, hubungan sosial, dan cara-cara hidup semuanya sebagai hasil ketidaksengajaan dari upaya memperoleh keuntungan privat.[8]
  •  
  • Sebelum kepentingan ekonomi memainkan peran dalam politik, individu-individu harus sadar tentang kepentingan bersama mereka, mengorganisasi atas dasar kepentingan bersama tersebut, untuk kemudian mengatasi masalah-masalah tindakan kolektif. Urutannya menurut Caporaso Levine (1993) adalah sebagai berikut:[9]
  •  
    • Kepentingan muncul dalam struktur produksi, di mana keinginan-keinginan individu tergantung pada posisinya dalam proses produksi, dan keinginan-keinginan menentukan kepentingan-kepentingan,
    • Kepentingan-kepentingan yang muncul dalam masyarakat sipil secara implisit merupakan kepentingan-kepentingan kelas,
    • Kepentingan-kepentingan tiap kelas bertentangan, dan keberhasilan yang dicapai suatu kelas adalah kegagalan bagi kelas lainnya (zero sum game), dan
    • Kepentingan-kepentingan kelas yang timbul dalam produksi menjadi kepentingan politik yang terlibat dalam perjuangan atas kekuasaan negara.

Bagi Marx, kelas-kelas yang sadar tentang kondisi kolektif adalah prasyarat tidak hanya bagi tindakan politik, tetapi juga untuk ekonomi politik. Dengan demikian, pemikiran Marx mirip dengan pemikiran ekonomi klasik.Adapun pokok persoalan ekonomi politik bagi Marx adalah masyarakat pasar yang nonpolitis.


    • Perspektif Ekonomi Politik Islam
    • Ketimpangan kesejahteraan sangat terkait dengan politik ekonomi yang mengacu pada interaksi antara aspek politik dan aspek ekonomi yang berpengaruh terhadap perekonomian di suatu negara. Dalam hal ini pemerintah memiliki sejumlah cara dalam mempengaruhi perekonomian masyarakat. Merunut berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia, hal ini tidak jauh berbeda dengan negara muslim lainnya. Kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh negara muslim tercermin dari lemahnya bargaining power terhadap produk nonmuslim yang ditunjukkan dengan rendahnya nilai ekspor Negara-negara muslim terhadap negara muslim juga ditunjukkan dengan besarnya hutang.
    • Rendahnya kepedulian pemerintah terhadap ekonomi rakyat kecil, terlihat dari ketimpangan antara pendapatan rakyat yang kaya dan miskin. Situasi ini adalah bukan situasi ekonomi Islam. Dapat dilihat negara-negara muslim kawasan kaya mineral yang kerap memanfaatkan kekayaannya bukan untuk mendukung terjadinya akselerasi ekonomi di berbagai sektor atau melakukan alokasi sumber pendapatan bagi negara muslim yang miskin. Namun kekayaan tersebut digunakan untuk meningkatkan sektor konsumsi. Tidak dapat dipungkiri bahwa lemahnya negara muslim dalam mengelola sumber daya ekonomi yang disebabkan karena gaya pemerintahan yang cenderung kaku dan lebih berorientasi kepada bidang politik.
  •  
  • Prinsip pasar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah menghindari intervensi harga. Pasar harus secara moralitas mengusung persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak. Merujuk pada kebijakan fiscal dan moneter yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, adalah sebagai berikut:[10]
  •  
    • Kebijakan Fiskal
    • Nilai-nilai yang diusung Nabi Muhammad SAW dalam kebijakan fiscal meliputi diantaranya: Pertama, distribusi kekayaan. Allah menciptakan kekayaan alam untuk digunakan bagi kesejahteraan umat manusia. Manfaat yang diperoleh dari sumber daya tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok tertentu. Keuntungan finansial yang diperoleh dari sumber daya dapat menjadi suber pendapatan negara, kemudian Negara bertanggung jawab untuk mendistribusikan keuntungan yang diperoleh dari sumber daya tersebut kepada masyarakat.
    • Kedua, kejujuran dalam mengelola keuangan negara. Ketiga, rasionalitas penggunaan kekayaan Negara. Belanja Negara disesuaikan dengan seberapa besar penerimaan yang diperoleh Negara. Hal ini bermaksud guna menjaga pengeluaran agar tidak melampaui sumber daya yang tersedia dan memperburuk keseimbangan makro ekonomi dan eksternal. Dalam perspektif Islam, efektivitas dan efisiensi merupakan dasar dalam pengambilan keputusan belanja pemerintah. Islam mengajarkan untuk membelanjakan harta sesuai kaidah-kaidah syari'ah dengan memperhatikan skala prioritas.  
    • Kebijakan Moneter
    • Ada tiga hal mendasar yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam bidang monetaris. Pertama, larangan melakukan ihtinaz. Ihtinaz adalah kegiatan menimbun mata uang dan berbagai bentuk harta kekayaan lainnya seperti emas dan perak. Dampak dari kegiatan ini adalah berkurangnya persediaan uang di pasar sehingga permintaan uang akan meningkat karena perputaran uang menurun. Dengan adanya larangan ini diharapkan nilai uang akan lebih stabil dan daya beli masyarakat dapat dipertahankan.
    • Kedua, melarang segala bentuk riba. Bagi para pemilik modal tidak akan ada kesempatan memperoleh keuntungan selain dengan melakukan kerjasama. Perubahan ini secara keseluruhan meningkatkan permintaan akan investasi dan menciptakan koordinasi dan keseimbangan dalam kegiatan produksi barang.
    • Ketiga, larangan melakukan transaksi kali bi kali. Yaitu, transaksi tidak tunai yang tidak mensyaratkan adanya barang atau pertukaran uang dan barang selang beberapa waktu setelah kontrak ditandatangani. Kegiatan ini dilarang karena dapat menimbulkan tindak spekulasi. Selain itu dapat juga mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana untuk hal-hal selain produksi barang dan jasa.

Analisis Kasus dan Solusi


    • Rezim  Pasar
  •  
  • Pilihan terhadap rezim pasar, adalah didasarkan pada asumsi mampu untuk mengatasi berbagai problem ekonomi yang terjadi di Negara-negara yang dianggap keterbelakang.[11] Organisasi atau lembaga multilateral pertama yang disiapkan untuk menangani masalah perdagangan internasional adalah International Trade Organization (ITO). Namun sayangnya ITO kurang berhasil mengatasi pertikaian dalam perdagangan, dan sebagai gantinya dibentuk General Agreement on Tariff and Trade(GATT) pada tahun 1947.[12] Misi utama GATT adalah menghilangkan sekat-sekat perdagangan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua Negara sebagai anggota yang ikut mendatanginya.
  •  
  • WTO adalah organisasi multilateral Negara-negara yang mengatur jalannya perdagangan bebas dunia. Tujuan utama WTO adalah untuk menaikkan standar hidup dan menjamin peningkatan lapangan kerja dengan memperluas produksi dan perdagangan melalui eksploitasi sumber daya alam dunia secara rasional dan sadar lingkungan. Namun seiring dengan perjalannya, tujuan awal menjadi semakin meredup dan misi pun diganti dengan mantra baru yang disebut pasar bebas.[13]
  •  
    • Misi baru ini adalah bagian dari Konsensus Washington. Sepuluh rekomendasi ekonomi yang terkenal dengan Konsensus Washington adalah:
    • Perdagangan bebas.
    • Liberalisasi pasar modal.
    • Nilai tukar mengambang.
    • Angka bunga ditentukan pasar.
    • Deregulasi pasar.
    • Transfer asset dari sektor publik ke sektor swasta.
    • Fokus ketat dalam pengeluaran publik pada berbagai target pembangunan sosial.
    • Anggaran berimbang.
    • Reformasi pajak.
  •  
  • Perlindungan atas hak milik dan hak cipta.[14]

Amerika serikat dengan 3 "tangan globalisasinya" itu ingin melihat integrasi semua ekonomi nasional sekalipun tidak sama rata ke dalam satu system pasar tunggal. Pada satu tataran inilah politik Amerika diarahkan. Sedangkan maksud Konsensus Washington adalah:

"untuk menghancurkan seluruh rintangan nasional terhadap perdagangan, mengakhiri proteksionisme, memperluas pasar dan zona bebas, dan memungkinkan mengalirnya modal kemana saja dengan kendala dan regulasi minimal" (to break down national barriers to trade, end protectionism, expand free markets and free zones, and allow capital to flow anywhere with minimal restraint or regulation)."[15]  


    • Reformasi Kebijakan
    • Dalam bukunya Confession of an Economic Hit Manadalah dengan memberikan pinjaman uang sebanyak-banyaknya di luar batas kemampuan negara-negara berkembang tersebut untuk membayarnya. Jika kondisi matang ini sudah tercapai, itu berarti Negara yang bersangkutan sudah masuk perangkap "global empire" sehingga keamanan nasional Amerika Serikat Terjamin.
  •  
  • IMF, WTO, World Bank, dan termasuk di dalamnya adalah Amerika Serikat dan MNCs, memiliki andil dalam mencetus krisis di emerging markets.[16] Dalam buku "Bangsa yang Terjebak Dalam Perang Modern" (2004) terbitan SESKOAD, Ryamizard Ryacudu mengingatkan bahwa bangsa Indonesia saat ini telah berada dalam jebakan "Perang Modern". Perang modern dimulai sejak krisis 1997 dan 1998 yang cepat berubah menjadi krisis multidimensi sampai sekarang.[17]
  •  
    1. Jika langkah pertama mengutus hit men tidak berhasil, akan ditempuh langkah kedua, yaitu mengirim the Jackals yang terdiri dari agen-agen CIA yang terlatih guna merancang demonstrasi dan kudeta di negara-negara berkembang. Jika cara kedua pun masih belum berhasil, Amerika akan mengeluarkan senjata pamungkas yaitu melancarkan invasi militer. Hal tersebut seperti yang dilakukan Amerika terhadap Panama pada tahun 1989 dan Irak tahun 2003.
    2. Salah seorang Hit Men tersebut adalah John Perkins sendiri, yang telah dilatih oleh Amerika Serikat dan kemudian di tempatkan di Indonesia. Dengan menjalankan misinya yaitu membujuk Indonesia berhutang sebanyak-banyaknya lewat IMF dan Bank Dunia berhasil, ia kemudian diutus ke negara lain yang banyak menghasilkan minyak yaitu Saudi Arabia. Di Arab, misi yang dijalankan oleh Perkins berbeda dengan apa yang ada di Indonesia.
    3. Di Arab Perkins bertugas untuk membujuk dan mengambil keputusan agar seluruh proyek pembangunan di Arab dapat dikuasai oleh Amerika Serikat. Setelah terjebak, mereka diperalat, sehingga "perjanjian" antara pemerintah Amerika Serikat dengan Arab  berjalan dengan mulus. Tentu saja pengakuan Perkins tersebut membuat banyak orang menjadi geger. Hanya saja ada hal yang begitu disayangkan sekali yaitu para pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan banyak hal atas pemerkosaan dan penghinaan dari negara demokratis seperti Amerika Serikat.
    4. Ironisnya lagi, bahwa selama ini masyarakat Indonesia terus dininabobokan oleh pernyataan-pernyataan bahwa Indonesia kaya. Cara pandang seperti itu perlu dilakukan pengkajian ulang atas pernyataan tersebut. Masyarakat Indonesia tidak sadar bahwa yang dulunya adalah negara pengekspor minyak menjadi pengimpor minyak, hutan-hutan menjadi gundul, kekayaan laut, pasir terus dicuri orang. Sudah tidak ada lagi yang dapat dibanggakan oleh Indonesia terhadap hasil alamnya. Bahkan jikalau ada pun masyarakat hanya menikmati sedikit dari hasil alam Indonesia.
    5. Seperti kasus yang sekarang dialami oleh masyarakat Samin, masyarakat Rembang, Pati dan sekitarnya. Pemerintah dan para pemilik modal tiada henti-hentinya melakukan eksploitasi terhadap hasil alam, khusunya pada kasus ini adalah Karst.  Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat,kebutuhan infrastruktur pembangunan, seperti jalan raya, gedung-gedung perkantoran, perumahan, dan lain-lain terus meningkat. Salah satu bahan penting untuk pembangunan infrastruktur tersebut adalah semen. Tidaklah berlebihan jika industri semen tumbuh 8-10 persen per tahun (Kompas, 26 Maret 2013).
    6. Perusahaan-perusahaan semen di Indonesia terus meningkatkan kapasitas produksinya dengan cara memperluas dan membangun pabrik semen di daerah-daerah yang memiliki cadangan karst yang besar sebagai bahan baku semen. Pemerintah pusat dan daerah nampaknya mendukung penuh upaya-upaya perusahaan semen untuk terus meningkatkan kapasitas produksinya. Dalih tentang kecenderungan peningkatan permintaan semen sebesar 10-12 persenper tahun (Kompas, 18 Februari 2013) terutama untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang buruk di Indonesia menjadi justifikasi rasional dari sejumlah rencana pendirian pabrik semen baru di Indonesia. Sementara investor dan perusahaan-perusahaan semen terus mengincar daerah-daerah yang memiliki kandungan batu kapur yang besar, pemerintah daerah biasanya menyambut gembira kedatangan investor dan perusahaan.
    7. Perusahaan semen terus meningkatkan kapasitas produksinya, dengan memperluas dan mendirikan pabrik di daerah-daerah yang kaya dengan batuan kapur (karst) sebagai bahan baku semen. Benturan kepentingan antara perusahaan semen yang didukung pemerintah daerah dan kelompok-kelompok masyarakat setempat pun tak terelakkan. Bagi perusahaan semen dan pemda, karst harus didayagunakan untuk kepentingan kemajuan ekonomi, sementara bagi kelompok-kelompok masyarakat yang menolaknya, kawasan karst harus dilestarikan karena di bawah batuan kapur tersebut terkandung cadangan air sebagai sumber kehidupan. Sementara pihak perusahaan dan pemda terus melaju merealisasikan tahapan-tahapan proses pembangunan pabrik semen.
    8. Melihat sikap pemerintah saat ini mengingatkan pada perkataan Adam Smith bahwa bukan karena cintanya kepada roti kita dapat mengonsumsi roti. Tetapi karena atas cintanya pada diri sendiri sehingga para pembuat roti terus melakukan pekerjaannya. Dia secara tekun mengerjakan pekerjaannya semata-mata ingin mendapatkan uang untuk menghidupi diri dan keluarganya. Begitulah suatu perekonomian bekerja. Sehingga tidak heran ketika masyarakat mengatakan untuk apa ada pemerintah kalau tidak bisa memanusiakan masyarakatnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun