Kisruh Politik: Demokrat Bukan yang Pertama dan Terakhir

Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia terus dilanda dengan berbagai isu dan konflik. Diantaranya konflik partai politik. Berlatar belakang masalah yang berbeda perpecahan partai politik di Indonesia sangat rentan terjadi.

Sejarah mencatat, perpecahan partai politik di Indonesia terjadi sejak tahun 1955 dimulai ketika partai-partai Islam dan Nasionalis. Kemudian berlanjut hingga era reformasi dengan tiga partai politiknya di masa itu yakni Golkar, PPP, dan PDI. 

Perpecahan parpol yang terjadi di Indonesia adalah suatu hal yang lumrah dan biasa. Ujung yang  paling jauh, pihak yang tak puas keluar dan membuat kongres atau muktamar versinya masing-masing. Kemudian mereka mengklaim kepengurusan yang paling sah sesuai dengan AD/ADR partai. 

Kecenderungan elite parpol membuat tandingan merupakan keniscayaan dalam politik. Sejatinya politik itu kekuasaan dan jabatan, meskipun kaum idealis selalu mengidealkan politik seperti cita-cita Plato dan para filsuf lainnya. Jika politik itu kekuasaan, maka elite politik cenderung merebut jabatan tertinggi dalam politik dan menyingkirkan lawan-lawannya.

Akibat dualisme kepemimpinan lahirlah kepengurusan ganda di tubuh partai tersebut. Masing-masing kubu mengklaim merekalah yang paling sah, paling sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, dan paling legal.

Padahal peraturan UU Parpol telah detil mengatur tentang syarat pendirian, pembentukan, pembubaran, dan pengawasan terhadap partai politik, termasuk di dalamnya mengenai kepengurusan dan keuangan. Jika terjadi sengketa internal partai politik dilakukan melalui pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri adalah putusan pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi ke MA. 

Dalam artikel ini saya tidak bermaksud menelaah dari aspek politik namun menelaah dari segi sejarah partai partai mana saja yang pernah merasakan dualisme kepemimpinan di masa Orde Baru sampai sekarang. 

1. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebelum menjadi partai penguasa 10 tahun terakhir, PDI sebelumnya telah mengalami dualisme kepengurusan yaitu antara kubu Megawati Soekarnoputri dan kubu Soerjadi. 

Berlatar belakang dari kubu Megawati yang membebastugaskan 16 fungsionaris pengurus DPP PDI, kemudian diperkuat dengan keluarkannya SK Ketua Umum DPP PDI bernomor 01-KU/KPTS/VI/1996 yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri, konflik dualisme kepemimpinan antara Megawati dengan Soerjadi dimulai. 

Soerjadi adalah ketua umum DPP PDI pada periode 1988-1993. Sebagai ketua, dia mempunyai tekad yang kuat untuk menaikan pamor dan simpatisan masyakarat. Diantara caranya ialah menarik trah Soekarno ke dalam tubuh PDI, hingga akhirnya Megawati dan Guruh Soekarno bergabung ke partai PDI.