Mohon tunggu...
fadla is
fadla is Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa

Mahasiswa

Selanjutnya

Tutup

Politik

Banten: Bintangnya Dinasti Politik

30 November 2020   15:25 Diperbarui: 30 November 2020   15:46 65
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Oleh : Annisa Fadla Islami

Meskipun pandemic Covid-19 belum berakhir, di Indonesia tetap akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak 2020 di beberapa provinsi. Salah satu provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak adalah Provinsi Banten. Pendaftaran bakal pasangan calon dibuka pada September lalu, dan kini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) telah menutup pendaftaran bapaslon pada pada Pilkada Serentak 2020. Terdapat empat daerah di Provinsi Banten yang menggelar Pilkada Serentak ini. Yakni Kabupaten Serang, Pandeglang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon.

Lantas mengapa di Provinsi Banten, sitem pemerintahan dianggap sebagai Bintangnya Dinasti Politik?  Padahal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut KBBI, Dinasti memiliki arti “keturunan raja-raja yang memerintah, yang semuanya berasal dari satu keluarga”.

Dalam penyelenggaraan kekuasaan di negara kita menerapkan politik. Pemerintahan tentu tidak bisa dipisahkan dari politik, apalagi dengan kekuasaan. Robson, seorang ahli  menyatakan pandangan bahwa politik merupakan sebuah kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan sekaligus menentang pelaksanaannya. Kekuasaan ini masuk dalam  satu dari banyaknya konsep Politik lain seperti legitimasi, konflik, dan sebagainya.

Ungkapan dinasti politik ini sering atau biasa ditujukan kepada keluarga yang beberapa anggota keluarganya terlibat dalam politik praktis. Terutama di negara yang menganut system demokrasi. Pada Pemilihan Kepala Daerah  Kota Tangerang Selatan di tahun 2020 ini dipenuhi pertarungan sengit dinasti politik. Terdapat tiga bapaslon yang maju dan tentu sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Ketiga bapaslon ini tentu saja memiliki hubungan dengan para penguasa negara, yang tentu saja disebut-sebut terkait dengan dinasti politik. 

Pasangan pertama yaitu Benyamin Davnie dan Pilar Saga, dimana Pilar Saga merupakan anak dari Ratu Tatu Chasanah yang masih kerabat dekat dengan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Pasangan ini diusung oleh Partai Golongan Karya dan 10 kursi parlemennya. Selain itu ada juga tiga partai non-parlemen. yaitu PBB, Partai Gelora, dan PPP.

Pasangan kedua dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan  adalah Muhamad dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang merupakan  keponakan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto. Pasangan ini didukung oleh koalisi gemuk yang dimotori oleh Gerindra, PDI Perjuangan, Perindo, Hanura, Berkarya, Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), dan PSI.

Pasangan terakhir yang turut berjuang adalah Siti Nur Azizah dan Ruhamaben. Dimana Siti Nur Azizah ini merupakan puteri dari Wakil Presiden Indonesia Ma’ruf Amin. Pasangan calon ini didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, PKB, dan PKPI yang merupakan partai non-parlemen.

Selain Pilkada di Tangerang Selatan, Pilkada di Kabupaten Serang juga dianggap sebagai dinasti politik. Ada dua pasangan calon yang akan bertarung secara sengit untuk memenangkan kursi kepala daerah. Pasangan yang pertama adalah Ratu Tatu Chasanah dan Panji Tirtayasa. Ratu Tatu Chasanah merupakan adik dari Ratu Atut Chaosiyah yang merupakan mantan Gubernur Banten. Paslon ini dikung koalsisi gemuk yaitu Partai PDIP, PKB, PKS, Nasdem, PPP, PBB, Hanura, PAN, dan Partai Golkar.

Sementara itu pasangan calon kedua dalam Pilkada di Kabupaten Serang ialah Nasrul Ulum dan Eki Baehaki. Pasangan ini didukung oleh Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan satu partai non-parlemen yaitu Gelora.

Nah, melihat bahwa beberapa bapaslon di banten ini berasal dari satu keluarga, apakah berarti system pemerintahan di Indonesia tidak lagi demokratis? Apa salah ketika yang direkomendasikan adalah anggota keluarga sendiri? Karena bukan politik apabila tidak merekomendasikan orang-orang terdekatnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun