Kampanye Kartu Menjadi Andalan

Politik adalah bisnis harapan, begitu juga dengan kampanye progaram kartu. Fenomena tentang program janji kampanye menggunakan kartu sudah tidak asing lagi kita dengar, mungkin saat ini terlalu banyaknya program kartu tersebut kita pun tidak tahu persis ada berapa program kartu-kartu tersebut yang telah di buat oleh pemerintah dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. 

Fenomena kampanya kartu ini di populerkan oleh tim Jokowi di era saat Pilgub di DKI Jakarta pada tahun 2012 dimana saat itu Jokowi melaunching Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Di era terserbut juga di gadang-gadang bahwa kampanye tersebut yang membuat sukses Jokowi duduk di kursi DKI 1

Begtu juga saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Calon Presiden di 2014, dirinya pun kembali mempopulerkan kampanye kartu, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera. Dan lagi-lagi dengan adanya kampanye ini dirinya sukses menduduki kursi istana. 

Fenomena ini pertama kali memang heboh di Pilpres Amerika pada tahun 2008 dan 2012, yaitu yang di sebut Obamacare. Memang melihat dari fenomena ini bantuan sosial dalam politik selalu menjadi magnet kuat untuk menghimpun suara. 

Apalagi demografi penduduk Indonesia yang masih banyak masyarakat menengah kebawah karena di dalam posisi masyarakat ini mereka lebih memikirkan bentuk realistis nya saja ketimbang banyak sebuah retorika yang terkadang masyarakat pun tidak mengerti.

Dan kembali lagi Jokowi pada Pilpres 2019 yang dimana dirinya sebagai petahana kembali mengeluarkan kebijakan kartu baru yaitu Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Tentunya tim Jokowi ingin mengulang kesuksesan dengan cara yang sama.

Jika melihat program kartu yang di canangkan tim Jokowi, program-program tersebut adalah issue yang dimana Jokowi di hajar oleh oposisi oleh issue itu. Di mana pengangguran meningkat, mencari lapangan pekerjaan sulit, hingga harga sembako yang mahal dan tidak stabil. Nampaknya 3 kartu baru tersebut adalah sebuah jawaban dari serangan issue kepada 01

Tetapi penulis berpendapat bahwa cara ini adalah lebih kepada cara jangka pendek untuk hanya memenangkan pasangan 01 bukan untuk jawaban permasalahan jangka panjang sebuah negara. Kartu itu hanya berkesan sebagai gymick politik ataupun sebuah alat untuk menaikan elektabilitas. 

Melihat masyarakat kita yang masih dikatakan pragmatis dalam hal seperti ini. Bantuan sosial pun tidak akan berefek banyak kepada perekonomian secara makro, walaupun bisa menurunkan angka tentang kemiskinan, pengangguran dan kawan kawannya ini berindikasi kedepannya hanya untuk akrobatik permainan statistik saja. Karena untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini harus dengan cara menggerakan roda perekonomian negara dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. 

Bukan memberikan dengan dana Cuma-Cuma. Jika kita lihat pada era SBY waktu itu ada dana BLT di mana saat dana BLT diberikan kepada masyarakat angka kemiskinan kembali turun dan pengagguran kembali turun. Tetapi ketika dana BLT tersebut tidak kembali dilanjutkan angka kemiskinan dan pengagguran pun kembali naik.

Tetapi yang menjadi hal terpenting lainnya adalah, kemunculan kembali kampanye menggunakan kartu tersebut harus menjadi bahan cambukan kepada tim oposisi yaitu 02. Di mana dalam rekam jejak kampanye menggunakan kartu tersebut cukup dikatakan efektif, melihat masih banyak masyarakat Indonesia yang pragmatis.