Pembangunan Ibu Kota Baru diperkirakan akan menelan biaya Fantastis 466 triliun rupiah. Pembangunan Ibu Kota Baru tersebut akan mengunakan Dana swasta dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain itu untuk Pembangunan Proyek Ibu Kota Baru ini, Pemerintah berencana akan memungut Pajak Khusus untuk pembangunan ibu kota negara (IKN). Hal ini Merujuk pada Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Pasal 24 ayat (1), salah satu sumber pembiayaannya akan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tetapi APBN diperkirakan tidak mencukupi.Â
Untuk itu pemerintah berencana memungut pajak khusus IKN, pungutan pajak atau pungutan khusus IKN sebagai sumber ongkos konstruksi proyek ibu kota baru.
"Dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Khusus IKN dapat melakukan pemungutan pajak dan/atau pungutan khusus IKN," bunyi Pasal 24 ayat (2) RUU IKN.
Pembangunan Ibu Kota Negara yang akan dibangun di Kalimatan Timur, karena biayanya sangat fantastis, banyak kalangan yang menolaknya, apalagi negara sedang susah.Â
Kalau Jokowi masih ngotot membangun Ibu Kota Negara tersebut, diperkirakan perekonomian negara akan kolep. Apalagi selain Pembangunan Ibu Kota Negara, Pemerintahan Jokowi juga sedang membangun proyek fantastis lainnya, yakni Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Selain negara sedang susah, pembangunan Ibu KotaÂ
Baru itu juga belum mendesak sekali. Jakarta sebagai Ibu Kota Negara saat ini masih mampu untuk menjadi Ibu Kota Negara untuk beberapa tahun kedepan.
Pemungutan pajak khusus IKN ini, bagi yang tidak setuju dengan Pembangunan Ibu Kota Baru, bagaikan jatuh tertimpa tangga. Sudah tidak setuju Pembangunan Ibu Kota Baru, kena pajak lagi.
Sementara itu anggota DPR Fadli Zon dan Pengamatan Ekonomi Rizal Ramli, merasakan ada agenda kotor dibalik pembangunan Ibu Kota Baru. Aset-aset negara terutama yang di Jakarta akan dijual atau disewakan kepada pihak lain.
"Banyak orang lupa bahwa di belakangnya ada agenda untuk mengalihkan aset-aset negara, baik berupa gedung atau lahan, terutama yang ada di Jakarta, kepada pihak lain," kata Fadli Zon.
"Hal ini menurut Fadli Zon berpotensi besar untuk terjadinya penyelewengan.
