Meningkatnya angka yang terpapar Covid-19 membuat pemerintah segera menerapkan Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Dimulai pada tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, dengan upaya untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 yang kian mengkhawatirkan. PPKM Darurat difokuskan untuk wilayah Jawa -- Bali. Hal ini dikarenakan di Pulau Jawa dan Bali terdapat beberapa provinsi memiliki nilai asesmen 4 untuk kasus positif Covid-19.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa pandemi Covid-19 berkembang sangat cepat, terutama adanya varian baru dari virus corona. PPKM Darurat yang berawal dari wilayah Jawa dan Bali, diperluas di luar Jawa dan Bali untuk wilayah yang mengalami kasus penularan Covid-19 tinggi. Pemberlakuan PPKM ini tidak hanya untuk menekan penyebaran Covid-19 tetapi pemerintah juga berharap dapat terjadi percepatan vaksinasi nasional. Tujuan adanya vaksinasi adalah memiliki sistem kekebalan tubuh terhadap virus Corona tanpa harus terinfeksi terlebih dahulu.
Faktanya, sistem kekebalan tubuh dapat terbentuk secara alami apabila seseorang sudah terinfeksi virus tersebut. Tujuan lainnya dari vaksinasi adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat covid-19, serta setelah vaksinasi masih terpapar virus corona, maka gejala yang dialami tidak separah sebelum melakukan vaksinasi. Vaksin Covid-19 memiliki manfaat yang tidak hanya untuk diri sendiri namun juga untuk banyak orang. Saat ini, kartu vaksin menjadi pintu untuk bisa berpergian.
Pemberlakuan PPKM dianggap memberikan dampak terhadap sektor perekonomian, seperti tingkat konsumsi masyarakat yang melambat, dan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,2-0,4 persen dari proyeksi dasar. Hal ini dikarenakan pekerja bekerja dari rumah, pusat pembelanjaan tutup, restoran hanya buka untuk pesan antar dan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Pemerintah mengizinkan supermarket, pasar, toko kelontong untuk beroperasi hingga pukul 20.00 WIB, serta apotek diperbolehkan untuk beroperasi selama 24 jam.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengalami tekanan akibat tidak melakukan kegiatan usaha sehingga terganggunya kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit. Penghasilan yang tidak menentu membuat mereka kesulitan untuk membayar pegawai serta perekonomian rumah tangga. Tidak sedikit UMKM yang menolak untuk diberlakukannya PPKM lanjut. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan PPKM hingga 25 Juli 2021. Pemerintah juga membantu persoalan dana untuk perlindungan sosial, termasuk Usaha Mikro Informal sebesar Rp. 1,2 juta untuk sekitar 1 juta Usaha Mikro.
Salah satu industri yang terkena dampak saat pandemi adalah industri pariwisata, dimana terdapat sektor akomodasi wisata atau perhotelan. Diterapkannya pembatasan sosial membuat kegiatan masyarakat menjadi sangat terbatas dimulai dari penutupan jalan keluar kota, dilarangnya berkumpul dalam jumlah besar yang menyebabkan banyak calon wisatawan baik itu dalam negeri maupun luar negeri membatalkan kunjungan ke Objek Daya Tarik Wisata (ODTW). Pihak pengelola ODTW pun memilih untuk menutup tempatnya. Dapat diketahui bahwa sektor pariwisata sangat berperan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat dan sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk membangun ekonomi berkelanjutan di masa mendatang.
Sektor lainnya juga mengalami penghambatan ekonomi. Tekanan ekonomi ini membuat sektor perdagangan, industri manufaktur, dan pariwisata mengalami penurunan hebat akibat meluasnya penularan Covid-19. Melemahnya ekonomi karena kondisi berkepanjangan dan ketidakpastian tentu akan menciptakan kelesuan ekonomi dan bisnis. Namun, dapat teratasi apabila dilakukan secara daring (online) dimana sudah semakin banyak dikenal masyarakat selama masa pandemi.
Adapun segelintir orang yang mengambil keuntungan dari pemberlakuan PPKM ini. Dengan menaikkan harga kebutuhan pokok serta menaikkan harga tabung oksigen, yang membuat kelangkaan di pasar. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan tabung oksigen serta kebutuhan pokok. Rasa kemanusiaan juga cenderung menghilang, dengan adanya PPKM banyak juga oknum yang mengaku Aparat Sipil Negara untuk memeras rakyat yang kondisi perekonomiannya lemah. Dan banyak juga oknum yang menimbun barang barang pokok, serta obat obatan, sehingga terjadi kelangkaan di pasar.
Namun, tidak semua dampak PPKM buruk, ada pula yang baik, dan patut ditiru. Seperti banyak nya orang yang memberi bantuan dan sumbangan bagi mereka yang membutuhkan. Hal ini membuat mereka yang terkena dampak langsung dari pemberlakuan PPKM terbantu. Sudah selayaknya kita sebagai manusia yang berbudi pekerti luhur, melakukan kebaikan bagi sesama dan mencontoh orang yang mau memberi bantuan. Dengan kita saling membantu maka pemulihan atas perekonomian Indonesia pun akan cepat.
