Papua selalu menjadi magnet dalam berbagai pembicaraan di forum-forum internasional, budaya dan sumber daya alam yang kaya serta keberadaan kelompok separatis Papua, selalu hangat untuk dibicarakan, tidak hanya ditingkat nasional, tetapi juga internasional. Pembicaraan dan ketertarikan dunia internasional terhadap Papua ini juga terjadi di Jerman yang merupakan salah satu kekuatan ekonomi Eropa, yang juga merupakan salah satu tujuan belajar para mahasiswa Papua.
Ketertarikan Jerman dan penduduknya terhadap Papua ini diutarakan oleh Cristoph Straesser yang merupakan utusan khusus pemerintah Jerman soal hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan, dalam kunjungannya ke Jakarta beberapa hari yang lalu. Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan pada sejumlah media massa "Kalau Anda berkunjung ke Jerman, Anda mungkin akan kaget. Kita punya banyak organisasi yang tertarik dengan papua dan ini menjadikan salah satu alasan penting mengapa kita perlu untuk melihat langsung situasi di sana". Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan bahwa ia melihat bahwa Jerman dan negara-negara Eropa tidak melihat bahwa Papua harus memisahkan diri dari Indonesia, pemerintah Jerman juga mendukung dan mengakui kedaulatan dan integrase Indonesia di Papua.[1]
Bukti lainnya dari kedekatan Papua dengan Jerman adalah, tanggal 11 Oktober 2015 nanti, Anis Baswedan (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia) direncanakan akan meresmikan museum Papua di Frankfurt, Jerman. Museum Papua ini diinisiasisikan pembangunannya oleh seorang antropolog Jerman, Werner F. Weiglein, ia juga mengundang Gubernur Papua, Lukas Enembe, untuk hadir dalam peresmian museum tersebut, sayangnya Lukas Enembe sendiri belum bisa memastikan apakah ia akan datang dalam peresmian tersebut atau tidak. Di dalam museum Papua ini akan berisi koleksi benda-benda tradisional Papua yang telah dikumpulkan oleh Werner yang mencapai 800 jenis benda.[2]
Permasalahan Mahasiswa Papua di Jerman
Di tengah “berbunga-bunganya” hubungan pemerintah dan pihak swasta Jerman dengan Papua dalam seminggu terakhir, ada berita menyedihkan yang datang dari mahasiswa Papua yang saat ini sejang melanjutkan studinya di Jerman melalui beasiswa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinisi Papua. Kondisi sekitar 60 mahasiswa program beasiswa Pemerintah Provinsi Papua Barat saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Kiriman uang dari pemerintah daerah terputus dan mereka terancam untuk dideportasi.
Saat ini, di Jerman ada 5 angkatan mahasiswa Papua, seharusnya mulai Januari 2015 mereka sudah menerima dana dari Pemerintah Provinsi papua barat untuk membayar visa. Jangankan untuk membayar visa, untuk membayar uang sewa rumah dan uang kuliah pun mereka kesulitan. Menurut Gideon Meosido, mahasiswa angkatan 2 beasisiwa Prov. Papua Barat di Jerman, untuk mengatasi kesulitan dana tersebut, beberapa mahasiswa Papaua Barat berkumpul di satu tempat supaya bias sama-sama menanggung beban, terutama untuk makan dan tempat tinggal. Ia bersyukur karena masih ada donator di Jerman yang peduli dengan kondisi para mahasiswa asal Papua Barat. Donator tersebut memberi bantuan sembako dan ini dinilai sangat luar biasa menyambung hidup. ‘’Kita bagikan sembako itu secara merata ke semua penerima beasiswa,’’ tandasnya.
Gideon juga bersyukur karena ada perhatian dari Duta Besar Indonesia di Jerman,Fauzi Bowo yang telah mengutus staf melihat kondisi para mahasiswa asal Papua Barat. Kedubes sedang berusaha mencari jalan keluar dan menghubungi Pemprov Papua Barat.
Terkait dengan permasalahan ini, Bernard Henan, SH, Kepala Dinas Pendidikan Prov. Papua Barat mengatakan bahwa permasalahan mahasiswa papua barat di Jerman, bahwa pelaksanaan program beasiswa studi mahasisiwa Papaua Barat di Jerman ini, Pemprov papua Barat menjalin kerjasama dengan Yayasan Jerman-Papua, perjanjian tersebut akan dievaluasi kembali oleh pemerintah Pemrov Papua Barat. Sementara itu, tentang mahasisiwa yang terancam dideportasi, Kadidik mengakum bahwa ia belum mendapat kabar. Sedangkan soal masa berlakunya visa sangat tergantung pada kemampuan menyelesaikan studi dari mahasiswa masing-masing. [3]
Salah Siapa?
Sebenarnya banyak keuntungan menjadi anak asli papua, banyak sekali beasiswa yang dapat dimanfaatkan, entah itu dari pemerintah pusat, pihak swasta, BUMN bahkan pemerintah daerah pun mengeluarkan beasiswa yang banyak. Dari berbagai sumber beasiswa untuk anak-anak Papua tersebut, teman-teman saya para mahasiswa Papua yang mendapat beasiswa dari pemerintah daerah seringkali mendapatkan kesulitan soal dana. Permasalahan dari Pengiriman yang (sangat) terlambat sampai alokasi dana yang tidak seimbang terkadang menjadi masalah. Tidak hanya oleh mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di luar negeri, mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di dalam negeri pun mendapatkan masalah yang serupa. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang sudah lulus (tidak lagi berstatus mahasiswa) masih mendapatkan dana beasiswa tersebut. Pengelolaan dana beasiswa yang dikelola oleh pemerintah daerah, bila dilihat dengan kasat mata, sangat tidak rapi. Sehingga hal yang dialami teman-teman mahasiswa Papua Barat yang sedang melanjutkan studinya di Jerman pun terjadi.
Otonomi khusus Papua, melahirkan dana yang melimpah ruah bagi Papua. Dana yang berlimpah ruah tersebut harus dikelola dengan baik, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat harus bisa mengelola dana yang berlimpah ruah tersebut menjadi hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat Papua, secara berkelanjutan. Jangan hanya mengeluarkan program yang “wah”, semacam beasiswa ke Jerman tetapi kemudian tidak bisa membina program tersebut dengan baik, sehinggag orang-orang Papua yang sudah ikut dalam program tersebut menjadi tidak terurus. Selain itu, pemerintah pusat pun tidak bisa hanya sekedar mengeluarkan dana yang banyak untuk Papua, kemudian cuci tangan. Pemerintah pusat harus mau mensupervisi pemerintah provinsi Papua dan papua barat dalam penggunaan dana Otsus yang besarnya luar biasa tersebut, sehingga terjadinya kesalahan bahkan penyalahgunaan dana dapat diminimalisir.
