Mohon tunggu...
Evelyn Mulyani
Evelyn Mulyani Mohon Tunggu... A full-time dreamer, a part-time writer

Hanya seorang mahasiswa yang suka menyalurkan isi otaknya lewat tulisan, baik fiksi maupun non-fiksi. Untuk tulisan fiksi dapat di akses: wattpad:@cindervelin kwikku:@cindervelin instagram/twitter:@rehatajadulu

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi

Perpajakan di Era Covid-19

30 Juni 2020   23:59 Diperbarui: 1 Juli 2020   00:02 24 1 0 Mohon Tunggu...

Pandemi COVID-19 yang mewabah hampir di seluruh belahan dunia, mempupuskan harapan pertumbuhan ekonomi negara yang terjangkit. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terjadi penurunan dratis pada transaksi ekonomi di masing-masing negara. Masyarakat yang awalnya konsumtif menjadi lebih hati-hati pada saat ingin melakukan transaksi ekonomi. Akibat dari goncangan ekonomi ini juga dirasakan di dalam dunia perpajakan. Realisasi penerimaan pajak tahun 2020 di kuartal 1 adalah sebesar Rp.241,61 trilliun, yang artinya mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -2,5%. di mana PPN dan PPnBM menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan sebesar 2,5% dengan total pendapatan sebesar Rp.91,97 trilliun.

Pemerintah juga harus dapat mengambil inisiatif  untuk memungut pajak secara maksimal. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin tak terbendung, membuat pergeseran pada proses pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi tak terelakkan. Penggunaan ponsel genggam dan jaringan nirkabel yang dapat menghubungkan jutaan manusia hanya dalam satu sentuhan berhasil membawa dampak yang tidak bisa dipandang sebelah mata khususnya dalam bidang ekonomi. 

Apalagi semenjak virus COVID-19 mewabah ke seluruh penjuru dunia. Hal ini ditandai dengan perkembangan angka transaksi yang dilakukan secara digital oleh penyedia jasa elektronik seperti Netflix dan lainnya. Pemerintah harus mampu untuk

Melalui penerbitan PMK Nomor 48/ PMK03/2020 PMK Nomor 48/ PMK03/2020 yang mengatur tentang perdagangan melalui sistem elektronik menambah subjek PPN Pasal 6 ayat (13) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan kepastian hukum untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak, seperti E-book. E-comic, Web hosting, Streaming Film/Musik, Virtual Goods, Multimedia. Dengan keluarnya peraturan baru ini yang menjadi objek pajak adalah Pemanfaatan barang kena pajak(BKP) tidak berwujud , jasa kena pajak dari luar pabean di dalam daerah paberan melalui perdagangan PMSE.

Sejatinya pemerintah telah mengambil langkah yang tepat untuk merespon penurunan realisasi pajak akibat dari goncangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Hal yang mungkin menjadi pertimbangan pemerintah untuk menambah subjek pengenaan PPN adalah atas dasar PPN merupakan salah satu pajak yang dapat bertumbuh di tengah pandemi ini. Sektor Industri dan Impor yang dahulu menjadi tonggak pemasukan pajak negara mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita harus bergotong royong mendukung peraturan yang telah diterbitkan pemerintah ini. Salah satunya dengan membayarkan pajak atas barang atau jasa yang kita beli melalui sistem elektronik dan membeli barang dan jasa digital secara legal. Dengan taat dan disiplin membayar pajak, niscaya perekonomian Indonesia dapat segera bangkit.

VIDEO PILIHAN