KETIKA Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) sudah memastikan maju dalam perhelatan Pilgub DKI 2017 melalui jalur independen, sebenarnya telah ‘memaksa’ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengeluarkan banteng dengan shio macan logam keluar dari kandangnya di Kota Surabaya, yaitu Tri Rismaharini. Tidak sulit bagi PDI-P meminta Tri Rismaharini untuk ikut penjaringan Pilgub DKI melalui jalur PDI-P. Walaupun Tri Rismaharini terpilih kembali menjadi Walikota Surabaya untuk periode 2016-2021, tidak ada beban bagi Tri Rismaharini untuk meninggalkan Kota Surabaya. Apalagi Tri Rismaharini (Risma) sudah membuktikan diri berhasil memimpin Kota Surabaya pada Periode pertama bersama Bambang DH. Selain itu, PDI-P juga mempunyai kader yang mumpuni seperti Wisnu Sakti Buana yang siap menggantikan Risma menjadi Walikota Surabaya. Secara politik, kondisi pemerintahan Surabaya relatif stabil setelah ditinggalkan Risma karena mayoritas anggota DPRD Kota Surabaya adalah PDI-P.
Jangan lupa pula, Risma sudah menjadi kader PDI-P dan mempunyai Kartu Anggota PDI-P. Tanpa Kartu Anggota PDI-P, Tri Rismaharini tidak bisa maju menjadi Cawali Kota Surabaya. Saat ini, kalau ditanya, apakah Tri Rismaharini mau maju dalam perhelatan Pilgub DKI Jakarta? Selama belum ada perintah Ibu Megawati, Risma akan menjawab, “Nggak Sudi..”, “tidak mau…”, atau “saya akan fokus Surabaya…”. Tapi kalau Ketua Umum PDI-P Ibu Megawati Sukarnoputri sudah memerintahkan, maka tak ada kesempatan bagi Risma untuk menolaknya.
Mungkin kita masih ingat, bagaimana Risma menolak habis-habisan untuk maju kembali menjadi Walikota Surabaya Periode 2016-2021. Bahkan Risma sudah pernah memutuskan untuk kembali mengajar di Kampus ITS dan urus keluarga. Tidak hanya di Metro TV, Risma secara terbuka menyatakan tidak lagi berniat mencalonkan kembali menjadi Walikota Surabaya di forum-forum perguruan tinggi seperti di ITS atau UGM. Namun menjelang dimulainya pembukaan penjaringan kepala daerah, faktanya Risma mendaftarkan diri ikut dalam penjaringan sambil menunjukkan Kartu Anggota PDI-P sebagai prasyarat lolos dalam penjaringan bakal calon walikota surabaya dari PDI-P.
Lalu, apakah ada tokoh PDI-P yang menonjol selain Risma? Harus diakui, PDI-P mempunyai banyak kader yang siap memimpin pemerintahan daerah, seperti Bambang DH, Ganjar Pranowo, dan lain-lainnya. Namun faktanya yang paling populer adalah Risma. Lembaga survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menuturkan, nama Risma justru lebih disukai dibanding Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok. Dalam surveinya, 85,54 persen responden menyebut sosok Risma paling disukai. Ahok justru di peringkat ketiga atau di bawah Ridwan Kamil yang bercokol di posisi kedua.
Bukankah Risma juga bisa dipersiapkan untuk perhelatan Pilgub Jatim? Bisa, tapi kemungkinan untuk menang sangat sulit. Walaupun Risma sudah banyak mengisi ruang-ruang publik nasional, tetap tidak bisa mengalahkan popularitas dan elektabilitas Kofifah (sekarang Menteri Sosial). Karena basis pemilih Jawa Timur masih dikuasai kantong-kantong Nahdautul Ulama (NU). Bahkan, untuk wilayah Tapal Kuda Jawa Timur, Risma masih kalah populer dengan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (NU) yang sudah berhasil memimpin Kabupaten Banyuwangi selama 5 tahun dan menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai tujuan wisata internasional. Tidak heran, Azwar Anas terpilih kembali dengan menang mutlak dalam Pilbup Banyuwangi. Dengan demikian, kans Risma untuk maju Pilgub Jatim sangat tipis untuk menang. Dan sejarahnya, tidak pernah ada kader PDI-P yang pernah menjadi Gubernur Jawa Timur.
Jika Risma bakal cagub DKI Jakarta lewat jalur PDI-P, tidak menutup kemungkinan, lawan-lawan Ahok terkonsolidir ke tubuh Risma.
Apakah PDI-P merekomendasi Tri Rismaharini?
Kita tunggu tanggal mainnya..
