Wacana pegawai negeri sipil atau PNS digantikan oleh robot artificial intelligence (Ai), kembali ramai bergulir dalam beberapa hari terakhir. Wacana tersebut muncul seiringan dengan rencana Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang akan lebih banyak memanfaatkan kemajuan teknologi kedepannya. Â Rencananya jumlah PNS akan dikurangi secara bertahap dan digantikan oleh robot Hai akan ada banyak tugas-tugas yang selama ini dikerjakan oleh manusia bakal digantikan oleh robot (indozone.id, 28/11/2021).
Penggantian PNS dengan teknologi sebenarnya sudah nampak dengan berbagai transformasi digital yang dilakukan pemerintah. Menurut Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara atau BKN Satya Pratama, pemerintah saat ini terus melakukan transformasi digital dalam pelayanan yang diberikan oleh manajemen aparatur sipil negara. Dia menyebut hal ini sudah berjalan beberapa tahun ini. Penggunaan teknologi tersebut dipandang akan mencapai efektivitas birokrasi hingga penghematan anggaran, pasalnya dengan banyaknya jabatan yang digantikan teknologi maka negara tentu tidak perlu mengeluarkan gaji bagi PNS (okezone.com, 30/11/2021)
Namun pemerintah nampaknya tidak memikirkan dampak jangka panjang dari wacana ini, sebab jika banyak PNS yang digantikan oleh robot sudah pasti angka pengangguran akan bertambah. Per Agustus 2021 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 9,1 juta orang. Adapun jumlah PNS di Indonesia per 30 Juni 2021 berdasarkan data BKN adalah 4 081.824 orang, Â jumlah tersebut mengalami penurunan 3,33 % dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Jumlah PNS terus mengalami penurunan sejak 2016 (indozone.id, 28/11/2021)
Makin banyaknya persoalan baru yang muncul sejatinya karena pemerintah mengambil kebijakan dengan bersandar pada tren global dan ingin dinilai modern. Padahal kemajuan bangsa seharusnya tidak diukur dengan sekedar pencapaian fisik dan kemajuan teknologi yang digunakan. Semestinya pemerintah menggunakan ukuran dasar berupa tercapainya tujuan bernegara, yaitu menyejahterakan setiap individu, terciptanya ketenangan stabilitas dan meninggikan peradaban. Namun inilah realitas kebijakan dengan sistem demokrasi kapitalis. pemerintahan dijalankan dengan orientasi materi atau keuntungan tetapi bukan untuk kesejahteraan rakyat, akan tetapi keuntungan bagi para kapitalis.
Disisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari, hanya saja ibarat pisau bermata dua, revolusi industri sebagai hasil dari kemajuan teknologi bisa jadi jalan meningkatkan kualitas hidup manusia diberbagai bidang, namun bisa juga menjadi alat memperkukuh penjajahan suatu bangsa atas bangsa lainnya. Hal ini ditentukan siapa yang menjadi pengendalinya. Teknologi jika berada dalam kendali dunia kapitalis akan dijadikan alat untuk memuluskan nafsu serakahnya, sebagaimana terjadi sejak dari revolusi industri pertama hingga RI 4.
Sementara umat Islam cenderung terjajah tanpa penguasaan teknologi. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu umat Islam harus memiliki keinginan menguasai dan mengembangkan teknologi. Hanya saja penguasaan dan pengembangan teknologi bagi suatu bangsa merupakan ranah kebijakan negara. Maka melalui strategi pendidikan, dukungan pendanaan, sistem sosial yang kondusif, situasi politik dan kebijakan yang berpihak pada pengembangan teknologi akan tercipta iklim pengembangan teknologi terkini.
Pada masa keemasan peradaban Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi perkembangan sangat pesat bahkan menjadi mercusuar peradaban dunia. Banyak sekali ilmuan yang lahir menjadi pionir di berbagai bidang kehidupan. Disinilah urgensi adanya Islam yang akan menyatukan berbagai potensi umat Islam termasuk teknologi. Dengannya umat Islam akan menjadi umat terbaik terdepan dalam peradaban dan akan terlahir ilmuwan terkemuka seperti zaman Islam dahulu kala.
Revolusi industri akan membawa kemaslahatan bagi kehidupan seluruh umat manusia. Islam akan memberikan rambu-rambu agar penggunaan teknologi tetap berbasis keimanan. Karena itu Islam juga harus tampil dalam mengelola teknologi dalam konteks kebijakan. Tentu ini tidak boleh dilepaskan dari peran pemimpin sebagai pengurus urusan ummat sebagaimana sabda Rasulullah SAW Â "Imam atau khalifah adalah ro'in, yakni pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya" Hadits riwayat Al-Bukhari.
Allah SWT juga telah menetapkan mekanisme pengaturan teknologi dalam Al Qur'an "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya" QS. Al-A'raf ayat 96. Oleh karena itu wajib mengelola bumi sesuai aturan Allah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keamanan bagi umat manusia.
