Mohon tunggu...
Ester Lianawati
Ester Lianawati Mohon Tunggu... Psikolog

Mencintai psikologi dan feminisme, menemukan diri dengan menulis dan berefleksi :)

Selanjutnya

Tutup

Hukum Artikel Utama

Bila Korban KDRT Belum Ingin Memproses Kasusnya Secara Hukum

20 Oktober 2018   16:48 Diperbarui: 20 Oktober 2018   22:14 0 12 3 Mohon Tunggu...
Bila Korban KDRT Belum Ingin Memproses Kasusnya Secara Hukum
Ilustrasi (KOMPAS/JITET)

Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) punya banyak pertimbangan untuk tetap bertahan, tidak meninggalkan pelaku, dan apalagi memroses kasusnya secara hukum. Kita mungkin cenderung menganggapnya bodoh, tidak mau meninggalkan pelaku yang sudah jelas-jelas hanya menyakitinya secara fisik maupun mental. Namun sikap ini sama sekali tidak membantu korban.

Perlu kita pahami bahwa proses korban mengambil keputusan untuk meninggalkan pelaku memang tidak mudah. Karena ada sejumlah aspek struktural seperti faktor ekonomi, anak, dll.

Aspek-aspek struktural ini berpadu dengan 'kepandaian' pelaku dalam membangun mekanisme tertentu yang 'melumpuhkan' korban, membuat korban merasa tidak berdaya, dan memilih bertahan. Ditambah lagi dengan faktor internal dalam diri korban yang dapat dijelaskan secara psikologis.

Membawa kasus kekerasan yang dialami ke proses hukum adalah hal lain, yang juga bukan keputusan mudah. Pelaku adalah suami dan ayah dari anak-anak. Melaporkan pelaku adalah membuka aib sendiri.

Sebagaimana yang dikatakan bunda Nursini Rais (Bunda Nursini, saya izin mengutip ya) dalam tanggapan beliau terhadap artikel saya sebelumnya KDRT, Konflik atau Kekerasan : "Umumnya di pedesaan, konflik antar suami isteri, sekalipun menjurus ke KDRT jarang sekali sampai ke ranah hukum, ananda Ester Lianawati. Karena bagi orang awam, hal begini dianggapnya sebagai aib".

Yang seringkali terjadi ketika korban akhirnya mengambil keputusan untuk keluar dari relasi kekerasan ini dan ingin memroses kasusnya secara hukum, ia sudah tidak memiliki bukti lagi. Padahal hukum kita masih membuktikan bukti-bukti nyata yang kasat mata. 

Meskipun Undang-undang Penghapusan KDRT (UU PKDRT) telah membuka celah untuk visum psikis/psikiatris, dalam praktiknya cenderung hanya visum medis yang dijadikan acuan pembuktian. Hal ini dapat dipahami mengingat masih adanya kendala dalam operasionalisasi kekerasan psikis dan dampak psikis itu sendiri.

Oleh sebab itulah, meskipun mungkin saat ini tidak terpikir untuk memproses kasus secara hukum, korban disarankan untuk tetap mengupayakan pengumpulan bukti-bukti dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Jangan ragu atau malu untuk menceritakan kekerasan yang dialami. Carilah seorang teman/saudara/ atau siapapun yang dapat dipercaya.

2. Ceritakan pada orang yang dapat dipercaya itu setiap kali terjadi kekerasan. Katakan bahwa Anda belum dapat melaporkan suami, namun ingin teman/saudara Anda itu membantu jika suatu saat Anda ingin melaporkan suami.

3. Catatlah setiap kali kekerasan terjadi dalam buku harian (jika dapat menyimpannya dalam bentuk elektronik akan jauh lebih baik). Jangan simpan di rumah Anda karena pelaku/suami/mantan suami bisa saja menemukannya. Mintalah orang yang dapat Anda percaya untuk menyimpan catatan-catatan itu.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2