Usaha mendapatkan kredit bank dalam sebulan ini memberi kesan bank (pemerintah khususnya)belum ramah (calon) nasabah dan kurang mendukung upaya UKM (Usaha Kecil Menengah) untuk masuk sektor formal. Betapa tidak saat bank terlalu berbelit, cenderung tidak terbuka kriteria layak kreditnya,dan meremehkan pebisnis pemula yang akan mengembangkan usaha.
Inilah sekurangnya yang kami alami. Setelah disurvei usaha yang telah berjalan empat tahun berupa pengelolaan lahan parkir yang jelas dan menghasilkan, akhirnya permohonan kredit Rp 275 juta yang ditargetkan lunas dalam 10 bulan itu tak bisa diproses lanjut gara-gara salah satu dari dua nama pengaju kredit masih berada dalam list Bank Indonesia (BI).
Masalahnya giliran mengajukan kredit berdasarkan gaji yang namanya clear di BI dan agunannya jelas, alasan petugas bank: jangka kredit hanya tiga tahun. Dengan kesan tak mau direpoti lanjut, saran yang keluar hanya carilah kantor cabang lain yang mungkin bisa memberikan kredit dengan skema sesuai dengan kondisi orang gajian.
Dengan fakta sulitnya proses permohonan kredit ini, tak heran sebagian kalangan menganggap bank kurang menjalankan perannya dan bahkan jadi penghambat usaha dan bisnis skala UKM. Tegasnya bank kurang menjalankan fungsi intermediasi yang mestinya membuat aliran duit memberi manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya pebisnis pemula yang butuh modal.
Bila bank maunya tahu beres saja (alias tak mau repot) memang mudah: layani hanya nasabah besar yang secara formal-legal sudah rapi sehingga pasti memenuhi syarat diberi kredit. Bisa jadi memang lancar prosesnya dan tidak berpotensi masalah alias aman dari risiko kredit macet, meskipun itu baru asumsi yang faktanya di lapangan bisa sama sekali berbeda.
Tapi ironisnya bank juga kebablasan main gampangan menghalalkan cara untuk mencapai target penyaluran kredit. Setidaknya satu teman pengusaha mengungkapkan: Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditawarkan juga kepada nasabah tertentu yang “dipaksa” mengambil meskipun tak butuh. “Pinjaman yang bunganya disubsidi pemerintah itu didepositokan di bank lain saja sudah langsung untung,” katanya.
Praktik hubungan bank-nasabah seperti ini tentu sangat berlawanan dengan niat dan tujuan pemerintah menggelontor kredit berbunga murah untuk mengembangkan usaha rakyat. Interaksi ini hanya membuat KUR salah sasaran bahkan berbau korupsi karena jelas uang tidak masuk sektor riil tapi hanya pindah ke rekening deposito di tempat lain yang juga jelas sangat rawan kongkalikong.
Selain tujuan cari untung, bank mestinya paham dengan fungsinya untuk mempermudah masyarakat masuk kancah bisnis dan mengembangkan usahanya. Bukan petugasnya terkesan tak mau repot dan bikin rumit dengan berbagai uji nasabah berujung tanpa solusi: ada usaha produktif dan agunan sah senilai sekurangnya Rp 3,5 miliar tapi mentok hanya karena masih di sektor informal.
Di kepala saya bank milik negara yang mencantumkan kata "rakyat" sebagai bagian nama besarnya, tugasnya ya melayani sebaik mungkin rakyat yang mau menyingsingkan lengan baju membuka lapangan kerja. Bahkan kalau perlu mestinya rakyat calon nasabah ini dibimbing bahkan difasilitasi langkah demi langkah dalam memenuhi persyaratan supaya layak dan bisa diberi kredit.
Surat ini adalah ungkapan kami tak bisa menerima vonis sepihak tanpa solusi. Seolah tetesan keringat 20-an pekerja di lapangan saat ini tak cukup menunjukkan bahwa kami tidak asal berutang tapi juga serius mau membayar lunas berikut jasa bunganya. Bahkan mempertaruhkan agunan sah senilai belasan kali lipat yang siap disita kalau usahanya bermasalah.
Mestinya bank pemerintah punya keberanian untuk menjelajah lebih jauh karena banyak usaha masyarakat yang akan subur berkembang bila mendapat sentuhan perbankan. Jangan hanya main di zona sangat aman dan nyaman bak bertani di rumah kaca. Tentu dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dengan porsi yang pas. Ingatlah selalu misi penting bank untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
