Ambang batas merdeka dalam belajar mengacu pada kebebasan individu untuk memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan tujuan hidup. Sementara itu, merdeka dalam pendidikan mencakup kebebasan individu untuk mengembangkan potensi diri tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Konsep kedua ini saling terkait dan memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berdaya guna.
Salah satu isu terkait ambang batas merdeka dalam belajar adalah kebijakan "tidak wajib skripsi" yang diusulkan oleh Menteri Pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kebingungan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan program studi mereka tanpa harus melalui tahapan penyusunan skripsi. Namun, kebijakan ini juga menuai pro dan kontra di kalangan akademisi dan masyarakat.
Para pendukung kebijakan "tidak wajib skripsi" berpendapat bahwa kebijakan ini memungkinkan siswa untuk lebih fokus pada keterampilan praktis dan pengalaman langsung daripada menghabiskan banyak waktu untuk penelitian dan menulis. Mereka percaya bahwa pendekatan ini akan lebih mempersiapkan siswa untuk memasuki pasar kerja dan memenuhi tuntutan industri. Selain itu, mereka berpendapat bahwa tidak semua bidang studi memerlukan tesis tradisional, dan bentuk penilaian alternatif juga valid.
Di sisi lain, para kritikus berpendapat bahwa kebijakan "tidak wajib skripsi" melemahkan ketelitian akademik dan perkembangan intelektual siswa. Mereka percaya bahwa menulis tesis adalah bagian penting dari proses pembelajaran karena memerlukan pemikiran kritis, keterampilan meneliti, dan kemampuan mengartikulasikan ide secara efektif. Selain itu, mereka berpendapat bahwa tesis memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menggali lebih dalam topik tertentu dan berkontribusi pada pengetahuan di bidangnya.
Penting untuk dicatat bahwa kebijakan "tidak wajib skripsi" tidak berarti menghilangkan seluruh penelitian dari perguruan tinggi. Sebaliknya, program ini bertujuan untuk memberikan jalur alternatif bagi siswa yang mungkin unggul di bidang lain seperti kewirausahaan, inovasi, atau seni kreatif. Jalur alternatif ini dapat mencakup penilaian berbasis proyek, magang, atau kolaborasi industri.
Penerapan kebijakan "tidak wajib skripsi" memerlukan pertimbangan dan perencanaan yang matang. Penting untuk memastikan bahwa metode penilaian alternatif bersifat ketat, adil, dan selaras dengan hasil pembelajaran setiap program. Selain itu, dukungan dan sumber daya yang memadai harus diberikan kepada siswa dan pendidik untuk memfasilitasi penerapan jalur alternatif ini.
Kesimpulannya, ambang batas merdeka dalam belajar dan merdeka dalam pendidikan merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pemikiran yang mendalam. Kebijakan "tidak wajib skripsi" yang diusulkan oleh Menteri Pendidikan mencerminkan upaya untuk memberikan kenyamanan kepada siswa dalam menyelesaikan program studi mereka. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan akademisi dan masyarakat. Penting untuk melibatkan semua pihak terkait dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan yang berdampak pada ambang batas merdeka dalam belajar dan merdeka dalam pendidikan.
