Sampai detik ini kita tidak tahu berapa jumlah seluruh panti asuhan baik yang bernaung di kementerian sosial maupun yang dikelola oleh masyarakat atau lembaga. Di situs kemsos.go.id sendiri tidak terlihat data atau arsip yang berkaitan dengan itu. Padahal data itu sangat penting bagi siapa saja yang menaruh hati terhadap keberadaan anak-anak terlantar yang seyogyanya dipelihara oleh negara.
Dengan data tersebut juga kita bisa mengecek apakah negara sudah menjalankan kewajibannya dengan memperhatikan kesejahteraan dan kehidupan mereka secara maksimal. Jika itu benar lalu berapa saja anggaran yang dikucurkan negara dalam soal ini dan panti asuhan mana saja yang menerimanya.
Pendataaan ini sangat penting. Selain mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan, data ini dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang berminat memberikan sumbangan atau bantuan ke panti asuhan dan bagaimana prosesnya. Selain itu masyarakat bisa melapor langsung ke kemensos bila menemukan penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan sebuah panti asuhan yang terjadi di daerah. Melapor di daerah sendiri terkadang membuat orang sungkan dan sering juga setelah melapor penyimpangan itu tidak ditindaklanjuti.
Penyimpangan yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian jumlah penghuni panti dengan yang dilaporkan. Kasus laporan fiktif ini juga yang pernah mencuat di youtube tahun 2013 lalu dimana seorang anak panti memberi kesaksian telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oknum pengelola panti. Dalam video tersebut, mereka mengaku diminta menandatangani uang saku 15 ribu/hari sementara yang diterima hanya 8 ribu/hari. Jumlah penghuni panti juga rekayasa. Seharusnya 93 anak binaan tapi oleh pengelola panti ditulis 96 anak.
Sedikit memang, tapi sangat jelas aroma korupsinya. Panti-panti nakal seperti ini bisa saja dicabut izinnya atau masuk “daftar hitam” bagi kemensos sehingga ke depan tak layak menerima bantuan dari negara. Namun bagaimana bisa melakukan itu kalau kemesos sendiri tidak memiliki data yang valid. Belum lagi kalau beralasan panti asuhan itu dikelola oleh masyarakat sehingga kemensos tak berwenang menutupnya dan juga beralasan menaruh iba dengan nasib anak panti bila ditutup. Tanpa disadari, hal seperti inilah yang menyuburkan praktek korupsi dilingkungan panti asuhan sehingga siapapun yang mengelola panti umumnya menjadi “orang kaya baru” dengan memanfaatkan penderitaan orang lain.
Kedepannya, kita berharap Mensos tak hanya bergerak saat menerima laporan seperti kasus penyelewengan dana panti asuhan yang pernah ditayangkan oleh youtube tadi. Mensos bisa mendapatkan pengaduan dari masyarakat menyangkut pengelolaan panti yang banyak disalahgunakan di berbagai daerah. Bukan rahasia lagi banyak orang yang memanfaatkan anak-anak terlantar untuk mengeruk keuntungan sendiri dengan mendirikan panti. Banyak cerita diberbagai daerah bagimana seseorang yang mulanya hiduo sederhana namun setelah mengelola panti asuhan hidupnya berubah mewah. Sudah punya mobil, rumah besar plus toko. Dari mana kekayaan tersebut kalau bukan mengeruk harta anak-anak panti yang diberikan oleh donatur atau mendapatkan kucuran bantuan dari negara? Kita bukannya berburuk sangka namun realitas dilapangan yang menyatakan demikian.
Belajar dari kasus Panti asuhan Samuel yang “bermasalah” menurut pengakuan penghuninya, selayaknya kemensos dan jajarannya sampai ke tingkat bawah untuk mendata serta menertibkan semua panti asuhan nakal tersebut. Cabut izin panti-panti asuhan yang dikelola oleh masyarakat atau lembaga keagamaan bila terbukti mengabaikan hak-hak para penghuninya untuk menjalani hidup yang lebih baik. Perketat izin pendirian panti asuhan yang dikelola secara pribadi atau yayasan bersifat lokal. Dua model pengelolaan terakhir inilah yang sering memanfaatkan penderitaan orang lain dengan bersembunyi dibalik nama “Panti Asuhan”.
Bacaan :
Anak Panti Asuhan Samuel Tidur Di Kandang Anjing
Polisi Temukan 2 Bayi Sakit Di Panti Asuhan Samuel