Hal yang paling dikhawatirkan oleh pasangan calon jelang pemilih memasuki bilik suara bukanlah info terkini dari BMKG yang mengabarkan bakal terjadinya gempa bumi skala 0-8 Rhicter. Bukan juga ramalan Gus Midun yang mengabarkan akan terjadinya amuk pasca pasca kalahnya salah seorang calon. Ramalan seperti itu tidak perlu ditanggapi. Apalagi diresapi. Selain hanya menimbulkan kecemasan yang tidak perlu, percaya pada ramalan hanya bikin dirimu berkubang pada yang namanya syirik.
Wabil khusus buat Jakarta. Semua orang percaya pemilih Jakarta sudah tergolong cerdas. Mereka tidak akan mudah terpengaruh oleh prediksi para dukun dan paranormal yang mengkais rezeki lewat asap di kepulan kemenyan. Jadi tak perlu khawatir soal gempa atau Tsunami Selat Sunda yang dikabarkan akan singgah di Tanjung Priok.
Satu hal yang paling mengkhawatirkan di luar gempa, Tsunami dan kiamat adalah merebaknya gejala politik uang yang dilakukan oleh paslon melalui “timses Tuyul”, sejenis Timses yang dinyatakan ada namun terkadang menjadi tiada dalam sebuah pembuktian. Timses sejenis ini susah diendus keberadaannya. Bergeraknya rapi dan tak terlihat, kecuali oleh tuannya. Fungsi mereka bukan untuk mencuri tabungan anak tetangga yang tersimpan di “ayam jago”. Tapi mencuri perhatian para pemilih sampai tergadai tuntas nuraninya.
Di hati mau coblos Paslon paling kanan, karena sudah dapat pemberian dengan berat hati malah coblos paslon paling kiri. Ufh, jangan Suudzhon lagi. Jika anda anggap saya mendiskreditkan paslon paling kiri, ya sudah saya ubah kalimatnya menjadi,”Di hati pengen coblos paling kiri, setelah dapat pemberian, terpaksa deh coblos paling kanan”. Adil,kan?
Modus timses Tuyul untuk mencuri nurani pemilih memang beragam. Bisa dengan menyuap petugas atau saksi, memberi sembako, atau memberi amplop pada pemilih yang skeptis dengan dalih uang pengganti nafkah yang hilang pada hari itu dan seterusnya. Modus lainnya bisa anda tanyakan langsung pada pelaku politik uang yang masih hidup. Misalnya bertanya langsung pada anggota DPR/DPRD daerah masing-masing. Umumnya mereka hafal banget trik dan tekniknya.
Kecurangan yang bakal terjadi tentu harus diantisipasi sejak dini. Misalnya, tak ada salahnya salah satu calon membentuk Satgas terlatih untuk mengendus permainan politik uang yang sering merebak di akar rumput jelang pencoblosan. Contoh Satgas misalnya “Satgas Anti BTP”. Eit, jangan Su’udzhon dulu. Anti BTP di sini maksudnya bukanlah anti Basuki Tcahaja Purnama atau anti slogan “Bersih, Transparans, dan Profesional” yang menjadi ikon paslon nomer 2 di pilgub Jakarta.
Satgas Anti BTPversi saya adalah akronim dari Satuan Tugas Anti Bonus Tunjangan Pemilih. Berfungsi untuk menghambat pergerakan para pelaku politik uang yang suka menyuap warga agar seirama dengan pilihan mereka. Biar keren dan unik ya nggak apa-apa disingkat Satgas Anti BTP. Nggak ada larangannya kok. Al-Qur’an dan Hadits serta kitab suci lainnya nggak ada yang melarang. Jadi percuma saja anda memperdebatkannya.
Bagi Timses paslon yang lain jika mau bikin satgas yang berkaitan dengan Anies Sandi juga nggak apa-apa. Misalnya, Timses paslon nomer dua boleh-boleh saja bikin Satgas Pro BTP. Cuma Akronim BTP-nya mesti Bersih, Transprans dan Profesional. Bukan Bonus Tunjangan Pemilih. Salah memaknai akronim, justeru paslon dua yang akan diciduk Bawaslu karena Pro BTP (Bonus Tunjangan Pemilih)
Salam nyengir!
