Makalah Seleksi JPT Pratama

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Pemerinrtah Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintah dan Pembangunan, saat ini memposisikan pelayanan public sebagai strategic terutama dibidang informasi melalui organsasi yang disebut dengan Biro Hubungan Masyarakat.

Baca juga : Design Thinking Seorang Leader atau Pejabat JPT

Biro Humas Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi Umum.

Tugas pokok dan fungsi Biro Humas adalah sebagai pusat informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga melaksanakan tugas lain yaitu Keprotolan dan Kerjasama.

Bidang Keprotokolan ,melaksanakan program strategis dibidang keprotokolan, yaitu meliputi tugas-tugas keprotokolan yang berdasarkan SOP yang berlaku secara nasional.

Sedangan bidang Kerjasama melaksanakan program kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak-pihak terkait, yang meliputi kerjasama dengan pemerintah daerah lain, kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama luar negeri dan kerjasama dengan lembaga luar negeri.

II. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

A. Permasalahan

Permasalahan pembangunan yang terus menjadi perhatian pemerintah dari RPJP, selain masalah ekonomi, social budaya, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup, permasalahan pelayanan public merupakan masalah yang harus menjadi perhatian strategis, dimana berdasarkan hasil survey berepa lembaga survey, pelayanan publik di Indonesia masih rendah, dibandingkan dengan dengan Negara lain, terutama dalam keterbukaan dan pelayanan public.

Maka berdasarkan RPJMN 2014-2019 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023, salah satu masalah pembangunan di Kalimantan Timur adalah belum optimalnya pelayanan public kepada masyarakat, terutama pelayanan dibidang informasi dan keterbukaan informasi.

Hal ini menjadi konsen Pemerintahan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, dimana indikatornya adalah masih rendahnya tingkat partisipasi public dalam pemerintahan dan pembangunan.