[caption caption="by gloopic"][/caption]
Tol laut merupakan salah satu program kerja andalan dari pemerintah Jokowi-JK periode 2014-2019. Sesuai konsepnya, seperti yang disampaikan oleh Direktur Transportasi Badan Perencanaan Nasional, Bambang Prihantono bahwa tol laut merupakan suatu konsep memperkuat jalur pelayaran yang dititikberatkan pada Indonesia bagian timur (18/8).
Selanjutnya disebutkan pula bahwa implementasi dari tol laut ini dilakukan dengan menentukan dua pelabuhan hub (nasional) berdasarkan sebaran wilayah serta muatannya dan mampu melayani kapal-kapal niaga besar diatas 3.000 teus atau sekelas kapal Panamax 6.000 teus.
Untuk mendukung program tol laut tersebut, maka tanpa ragu Pemerintah akan menggelontorkan dana sekitar Rp. 700 triliun, yang alokasi kegiatannya akan difokuskan untuk mengembangkan 24 pelabuhan strategis bersama-sama Pelindo dengan nilai investasi sebesar Rp. 243,6 triliun, pengembangan short sea shipping sekitar Rp. 7,5 triliun, pengembangan fasilitas kargo umum dan bulk sekitar Rp. 40,6 triliun, pengembangan pelabuhan komersial dan non komersial sekitar Rp. 189,6 triliun serta pembangunan transportasi multi moda ke pelabuhan serta pengadaan kappa-kapal pendukung.
Melihat besarnya investasi dari tol laut tersebut, banyak pihak yang meragukan keberlangsungan dari program ini. Apalagi di awal pemerintahan Jokowi-JK, banyak yang masih mempertanyakan konsep sesungguhnya dari tol laut ini.
Melihat beratnya tantangan ini, maka selanjutnya Menteri Perhubungan Ignasius Jonan selanjutnya membuat rencana kerja untuk dapat merealisasikan tugas yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi kepadanya. Tanpa ragu-ragu, Kemenhub akan membangun pelabuhan-pelabuhan strategis diantaranya untuk pulau Sumatera terletak di Banda Aceh (Rp. 1 triliun), Kuala Tanjung (Rp. 3 triliun), Belawan (Rp. 3 triliun), Dumai (Rp. 1,5 triliun), Batam (Rp. 3 triliun), Padang (Rp. 1,5 triliun), Pangkal Pinang (Rp. 1,5 triliun), Panjang (Rp. 1,5 triliun).
Selanjutnya untuk pembangunan di Pulau Jawa terdiri dari Tanjung Priok, Cilacap dan Tanjung Perak dengan nilai masing-masing Rp. 1,5 triliun. Untuk pulau Kalimantan akan dibangun di Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan Maloy. Sedangkan untuk wilayah timur Indonesia akan dikembangkan pelabuhan di Lombok, Kupang, Makasar, Bitung, Halmahera, Ambon, Sorong, Jayapura dan Merauke.
Seiring dengan pembangunan pelabuhan-pelabuhan tersebut, selanjutnya Menhub Jonan juga sudah meresmikan KMP Mutiara Persada III sebagai kapal jalur tol laut perdana dengan trayek Pelabuhan Panjang – Tanjung Perak. Tak puas dengan itu, selanjutnya juga dioperasikan dermaga 6 Pelabuhan Bakauheuni serta 3 kapal, yaitu KMP Batu Mandi, KMP Legundi dan KMP Sebuku yang dimulai dengan peresmian oleh Presiden Jokowi (13/6).
Melihat usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah, khususnya oleh Menhub Jonan, maka sebenarnya tanpa disadari program implementasi tol laut sudah mulai menggeliat. Berbagai suara sinis yang sempat muncul terhadap implementasi tol laut ini semakin lama semakin berkurang dan berganti dengan munculnya harapan baru.
Berdasarkan pengakuan beberapa pengguna tol laut, disebutkan bahwa dengan konsep ini waktu pengiriman barang dapat lebih cepat minimal 2/3 dari waktu sebelum diterapkannya tol laut. Dengan makin cepatnya proses pengiriman logistik ini, jelas memberikan banyak keuntungan bagi pengusaha.
Walaupun sudah mulai menunjukkan bentuknya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh Ignasius Jonan untuk dapat mengimplementasikan tol laut ini secara maksimal. Katakanlah, persiapan transportasi multi moda merupakan sebuah tugas yang tidak ringan. Sebuah tugas yang harus merangkul seluruh stakeholder pelaku bisnis di industri logistik untuk bersama-sama turun tangan dan bekerja keras menciptakan transportasi multi moda di Indonesia ini.
