Hari Disabilitas Internasional (HDI) dijadikan momentum pemerintah merangkul kaum disabilitas berdisi sejajar tanpa diskriminasi. Melalui Kementerian Sosial (Kemensos) merilis ruang ekspresi bagi kaum disabilitas.Â
Tentu hal ini memperpanjang catatan baik pemerintahan Jokowi memberikan hak yang setara bagi kaum disabilitas.
Tak dapat dipungkiri bahwa banyak orang yang menganggap disabilitas adalah sebuah aib. Keluarga dan kerabat penyandang disabilitas pun sering tidak terbuka terhadap lingkungan disekitarnya.Â
Hal inilah yang membuat para penyandang disabilitas sering kali tidak memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat pada umumnya.
Penyandang disabilitas selalu diidentikkan dengan orang sakit yang harus selalu dirawat dan dikasihani. Stigma masyarakat pun muncul bahwa kaum disabilitas adalah mereka yang selalu menggantungkan hidupnya kepada orang lain, tak bisa berdiri di kakinya sendiri hingga membuat mereka terlepas dari belenggu pendidikan dan pekerjaan. Tak jarang, mereka dianggap sebagai beban, baik di keluarga maupun di lingkungan sekitarnya.
Stigma-stigma tentang disabilitas itu memang tak pernah bisa sepenuhnya dihilangkan dari benak masyarakat. Namun, setidaknya diskriminasi itu secara perlahan berkurang seiring dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Masyarakat pun perlahan mulai melek akan kesetaraan dan keadilan hak asasi manusia.
Dalam UU Nomor 8 Tahun 2016, telah dijelaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dengan masyarakat pada umumnya.Â
Mereka diberikan kesempatan yang sama dalam segala hal untuk menyalurkan potensi ke dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat. Aksesibilitas untuk mewujudkan kesamaan kesempatan itu pun dijanjikan untuk disediakan oleh Negara.
Pasal-pasal dalam UU tersebut akhirnya sedikit demi sedikit mulai dijalankan oleh instansi dan lembaga terkait.
Selain UU Nomor 8 tahun 2016, Pemerintah Republik Indonesia juga mengeluarkan peraturan Nomor 52 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi penyandang disabilitas, yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada Juli 2019.Â
Ketetapan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, menjamin pelaksanaan fungsi sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi penyandang disabilitas, serta mewujudkan masyarakat Inklusi.
Masyarakat inklusi dapat diartikan sebagai sebuah masyarakat yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan perbedaan serta diharapkan dapat melibatkan mereka yang berbeda ke dalam berbagai tatanan dan infrastruktur yang ada. Keberagaman dan perbedaan yang dimaksud adalah para penyandang disabilitas.
Seperti upaya Mensos Juliari P. Batubara menghadirkan situs Creative Dissability Gallery, sebuah bentuk apresiasi negara bagi penyandang disabilitas yang terus berkarya di tengah keterbatasan. Pemerintah menghadirkan kesempatan yang sama bagi siapa pun, tak terkecuali bagi kaum disabilitas.
"Website ini dipersembahkan untuk para penyandang disabilitas di seluruh Indonesia yang aktif berkarya dan mengukir prestasi, serta apresiasi terhadap kerja keras mereka," ungkap Mensos Juliari P Batubara.
Dari pernyataan Mensos tersebut mengisyaratkan bahwa konstitusi negara menjamin hak asasi kelompok rentan. Kemensos menerjemahkan secara baik langkah strategis yang dilakukan menjaga hak asasi mereka. HAM adalah gagasan pokok penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan.
HAM berarti menghargai manusia sebagai makhluk bermartabat tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, suku, maupun agama. Adalah tugas negara melindungi, memenuhi, dan menjamin hak-hak asasi semua warganya tanpa terkecuali.
Upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia ramah disabilitas tak akan menuai kesuksesan apabila tak ada dukungan dari warga negaranya. Menghentikan diskriminasi dan menghilangkan stigma negatif adalah satu cara mudah untuk mendorong maju disabilitas. Disabilitas bukanlah aib yang harus disembunyikan, tak perlu pula belas kasihan yang terlalu dalam. Mereka hanya butuh dorongan agar terus maju dan berkembang.
