16 Oktober 2022, adalah hari di mana Gubernur DKI Anies Baswedan menutup lembar riwayat hidupnya sebagai orang nomor satu di pemerintahan DKI. Â Ia secara personal sudah menambah di CVnya, mulai dari Rektor, Menteri, lalu gubernur.Â
Selesai ia menjabat, maka tidak dengan sendirinya urusan segala macam di Jakarta dipandang oleh DPRD beres. Pasti ada saja yang tidak memuaskan dari kinerja gubernur DKI ini. Kendati sebagian warga Jakarta memandang kinerjanya itu ciamik.
Karena itu tanpa Anies Baswedan, dan Riza, maka sudah saatnya diprofiling oleh DPRD, maupun Presiden lewat Mendagri, tentang siapa yang akan mengganti posisi gubernur ini untuk satu, dan dua tahun mendatang, persisnya hingga 2024. Setidaknya nama-nama itu diusulkan oleh partai, maupun oleh pemerintah sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan undang-undang, yakni kalangan birokrat.
Dari pemberitaan media massa, ada daftar nama yang muncul dan santer untuk dijadikan sebagai Pj Gubernur DKI. Namun dari sekian nama itu, maka yang menarik bagi penulis adalah Heru Budi Hartono, dan Marullah Matali. Dua nama ini setidaknya bisa mewakili dua kepentingan politik, baik dari DPRD, dan Pemerintah. Kepentingan politik apa?Barangkali kepentingan politik birokrasi di pemerintahan daerah Jakarta.
Karena sebagaimana diketahui, Heru yang saat ini Kepala Sekretariat Presiden sejak 2017, juga adalahWalikota Jakarta Utara 2014 ketika Jokowi jadi gubernur. Bukan hanya itu, ia juga bagian dari birokrat Ahok ketika menjabat Badan Pengelola Keungan, dan Aset Daerah DKI. Sementara Marullah Matali, seorang pekerja keras, putra Betawi, juga saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah.
Seandainya pengganti gubernur ini dilakukan lewat proses pemilu, dan tidak melalui pengangkatan, maka tentu banyak calon alternatif yang bisa diusung oleh parpol, dan dicoblos kemudian oleh masyarakat lewat pemilu. Sayangnya hal ini tidak demikian. Sebab hal ini sudah diatur dalam UU No. 10 tAHUN 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan PERPU No 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-undang.
Dari dua nama itu, siapapun yang akan dipilih, dan kelak terpilih tidak begitu saja semata menyiapkan jalan untuk proses politik pemilu 2024, seperti pilgub, maupun pilpres di Jakarta supaya tertib, dan lancar. Mereka tetap akan dipengaruhi oleh sikap politik presiden Jokowi.Â
Sikap politik Jokowi sebagai presiden, tidak sekadar mengangkat calon yang dianggap, dan dipandang mewakili parpol pendukungnya, tapi juga menimbang-nimbang, kira-kira dari dua calon ini, siapa yang bakal meneruskan janji politik Anies Baswedan, dengan programnya, atau mengevaluasi, kemudian diteruskan dengan program di mana ia pernah menjadi gubernur, dan juga ditindaklanjuti Ahok kemudian di masanya.
Jika dua nama ini tidak terpengaruh oleh sikap politik presiden sebagai yang mengangkatnya atas usulan Mendagri, dan parpol (DPRD), maka mereka boleh jadi fokus pada birokrasi yang bersifat administratif semata untuk melayani kepentingan masyarakat. Namun demikian, Â persoalan Jakarta di depan mata, barangkali juga akan diprioritaskan oleh kedua calon ini berdasarkan legasi para gubernur sebelumnya. Seperti misalnya, menyangkut kesediaan lapangan kerja, penanggulangan program banjir, macet, dan pengelolaan sampah, rumah hunian, dan sebagainya.
Jadi setidaknya siapapun yang akan terpilih, dimungkinkan akan memberikan usahanya yang terbaik berdasarkan gaya kepemimpinannya. Jika berkaca pada gubernur sebelumnya, seperti Jokowi, dan Ahok, maka antara lain, blusukan rutin kembali dilakukan, atau video youtube kembali diputar oleh gubernur ini untuk memberikan efek edukasi bagi masyarakat Jakarta melihat rapat-rapat birokrat. Atau dengan gaya Anies Baswedan, yang tertib, tenang, dan damai, tapi boleh jadi menyimpan kegamangan di sebagian masyarakat Jakarta bukan pendukungnya.
Karenanya, bicara pengangkatan Pj Gubernur DKI, atau Pj Gubernur di daerah lain tetap saja unsur politis dimainkan, walau dengan sedikit bumbu-bumbu pesan. Mungkin bukan sedikit, banyak malah. Tapi dari semua itu, bagi warga Jakarta siapapun gubernur yang diangkat ini tetap ramah, jujur, dan berpihak pada masyarakat dalam semua aspeknya, termasuk pelayanan birokrasi sehari-hari. Sekaligus memberikan solusi jitu dari semua permasalahan yang pelik itu. Dan, tidak menjadi bagian dari masalah.
