Kendati pemilu 2024 masih dua tahun lagi, namun sudah nyata aksi-aksi yang sifatnya politis dilakukan oleh para elit partai. Aksi demikian dijajagi barangkali sebagai jalan untuk mencari kesamaan platform dari masing-masing partai untuk bisa sama-sama menang dalam kontestasi pemilu 2024. Entah untuk peroleh kursi di parlemen, maupun untuk dapat mencalonkan presiden, wakil presiden.
Apalagi untuk pemilu 2024 itu katanya tidak kurang ada 75 partai yang akan mendaftar sebagai peserta pemilu. Jumlah partai ini jika semua lolos verifikasi di KPU, maka kertas suara kelak bisa panjang, lebar atau tebal. Namun karena sistim politik yang demokratis, maka berapapun jumlah partai ini menjadi sah untuk bisa ikut daftar menjadi kontestan pemilu. Soal lolos verifikasi atau tidak itu juga tergantung partai masing-masing berdasarkan syarat yang sudah ditetapkan oleh KPU, dan UU.
Koalisi Parpol
Dua kali pilpres, pada 2014, dan 2019, bangunan koalisi parpol satu sama lain nyaris tiada berbeda. Tidak ada satupun parpol yang dominan, dan mutlak dari perolehan suara, atau mampu mencapai 51 persen, misalnya untuk bisa secara tunggal partainya mencalonkan presiden, dan wakil presiden. Karenanya untuk bisa mencalonkan capres, cawapres parpol pun mau tidak mau bergabung, atau berkoalisi.
Untuk 2014, koalisi parpol pengusung Prabowo-Hatta Rajasa, yakni Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP, PBB, dan satu parpol koalisi pendukung, yaitu Demokrat. Sementara pengusung Jokowi-Jusuf Kalla, terdiri dari PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, serta satu parpol pendukung koalisi, yaitu PKPI.
Sedangkan untuk 2019, Prabowo-Sandiaga Uno, diusung oleh koalisi parpol Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS, sementara Jokowi-Maruf Amin, terdiri dari parpol koalisi PDIP, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Hanura, dan PKPI, serta koalisi pendukung, yakni PSI.
Sebagai perbandingan jumlah perolehan kursi di parlemen untuk pemilu 2024, maka di pemilu 2019 lalu, koalisi parpol pendukung capres Jokowi-Maruf Amin memperoleh 349 kursi. Â Yang terdiri dari PDIP 128 kursi, Golkar 85 kursi, Nasdem, 59 kursi, PKB 58 kursi, dan PPP peroleh 19 kursi di parlemen. Secara prosentase perolehan suara ini, koalisi pendukung Jokowi-Maruf Amin, peroleh sebesar 60 persen dari jumlah kursi untuk politisi para parpol itu.
Di lain pihak, koalisi parpol Prabowo-Sandiaga Uno, terdiri dari Gerindra peroleh 78 kursi, PKS 50 kursi, PAN 44 kursi, Demokrat 54 kursi. Secara prosentase sebesar 40 persen, atau 226 kursi. Walaupun demikian, di fase perjalanan politik ini, hanya tersisa PKS, dan Demokrat yang kelihatan masih setia bersikap sebagai parpol yang mandiri, dan tidak ikutan main di pemerintahan.
Pertanyaannya apakah koalisi parpol dari 2014, dan 2019 ke pemilu 2024 akan tetap demikian?
Dari hitungan jumlah suara yang diperoleh masing-masing parpol itu, satu sama lain tentu akan mempertahankan jumlah suaranya, dan bahkan jika mampu ditingkatkan. Jumlah suara yang diperoleh pada pemilu 2014, dan 2019 sudah menggambarkan massa pendukung masing-masing partai yang sudah mapan, dan cendrung menjadi pemilih yang loyal.
Pemilih ini dipastikan tidak akan bergeser untuk mencoblos parpol lain di pemilu 2024. Kecuali, terjadi peristiwa skandal politik atau kriminal, atau korupsi yang dilakukan oleh politisi parpol itu, atau bahkan diperbuat oleh parpolnya sendiri. Bisa jadi pergeseran suara pemilih itu untuk partai lain, atau blangko akan terbuka.
