Politik

Demi Ambisi Politik, Gerindra Bebankan Dana Perjuangan yang Tidak Realistis kepada Rakyat

12 Juli 2018   17:03 Diperbarui: 12 Juli 2018   17:11 276 0 1

Untuk memenuhi kebutuhan operasional partai dan kampanye di Pemilu 2019, Partai Gerindra berusaha menggalang dana di masyarakat.

Lewat program penggalangan dana yang disebut 'Galang Perjuangan' itu, Ketum Gerindra Prabowo Subianto menargetkan perolehan dana sebesar Rp 10 triliun.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Waketum Gerindra Arief Poyuono beberapa waktu lalu. Dana masyarakat tersebut klaimnya akan dikelola oleh partai secara transparan.

Dengan adanya target tersebut, banyak kalangan yang meragukan rencana tersebut. Target itu dinilai sangat berlebihan dan tidak realistis.

Pendapat demikian, juga disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily.

Tidak realistisnya target penggalangan dana oleh Partai Gerindra itu bisa dibandingkan dengan upaya serupa yang pernah dilakukan oleh Mantan Presiden AS Barack Obama. Di Amerika dengan demokrasi yang relatif lebih matang saja, penggalangan dana hanya menembus angka USD 1,2 miliar.

Itu pun dengan daya tarik memikat Barrack Obama yang terbukti memiliki kinerja yang sangat baik di AS. Lantas, kalau itu dilakukan oleh Gerindra, kita bisa mempertanyakan letak daya tarik program 'Galang Perjuangan' milik eks Danjen Kopassus tersebut.

Apalagi, kondisi AS dan Indonesia sangat berbeda. Kultur demokrasi di AS telah tumbuh selama 200 tahun terakhir ini, sedangkan di Indonesia baru dua dekade saja.

Target penggalangan dana di atas sekali lagi menjadi bukti akan kualitas dan kapasitas Prabowo Subiyanto. Dia bukanlah tipe pemimpin yang logis dan mampu menyusun langkah strategis sesuai dengan kondisi yang ada.

Di samping itu, adanya penggalangan dana atas Partai Gerindra itu juga berarti sama saja membebankan kebutuhan partai kepada masyarakat. Rakyat seolah harus menanggung beban dana karena kepentingan politik segelintir orang.

Kasihan rakyat bila harus dibebani dana hanya dengan janji-janji muluk, kemudian akan ditinggalkan pasca terpilih. Itu pun kalau terpilih, tapi tampaknya tidak akan diminati oleh rakyat Indonesia.