Tulisan ini saya buat penuh dengan rasa kesal di tengah-tengah penyelenggaraan hari pertama UN SMA tahun 2013. Tulisan ini saya buat semata-mata karena jengah melihat ketidakbecusan Kementerian Pendidikan khususnya Menteri Muhammad Nuh dalam mengelola pendidikan di Indonesia yang seharusnya dikelola secara profesional ini.
Sebelumnya, saya cukup memerhatikan dunia pendidikan di Indonesia karena ibu saya yang seorang guru SMA, dan ayah yang juga seorang tenaga pengajar. Jadi latar belakang keluarga pendidik membuat saya cukup melek terhadap kacaunya perkembangan pedidikan di NKRI ini. Saya sendiri saat ini masih tercatat sebagai tutor di salah satu bimbel di Jakarta.
Menggugat Penyelenggaran UN
Penyelenggaraan UN selalu dijadikan patokan bagi kelulusan siswa baik SD, SMP, maupun SMA. Padahal menurut evaluasi PGRI, penyelenggaraan UN tidak berkembang lebih baik dari tahun ke tahunnya.
Evaluasi penyelenggaran UN dilakukan atas berbagai aspek. Dari aspek pembelajaran, sangat tidak adil menentukan lulus atau tidaknya seorang siswa hanya dari seminggu ujian. UN hanya menjatuhkan mental siswa, mengingat ketidaklulusan siswa dalam UN akan membuat moril siswa menjadi jeblok, dan akan menjadi bahan pergunjingan di masyarakat.
Selain itu ketidaklulusan siswa dalam UN juga acapkali disebabkan karena hal-hal yang bersifat teknis, seperti sakit, mengalami kecelakaan di perjalanan ke sekolah, dan lain-lain. Bahkan siswi hamil juga tidak boleh ikut UN, hal yang sangat diskriminatif menurut saya karena pada dasarnya meski hamil seorang siswi memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan.
Selain itu dalam pelaksanaannya UN hanya menghabiskan anggaran negara yang hampir bernilai triliunan. Saya tidak tahu bagaimana hasil audit terhadap dana untuk UN tersebut apakah ada indikasi korupsi atau tidak.
Dengan dana sebesar itu pun kebocoran masih sangat rentan terjadi dimana-mana, meski M. Nuh berkali-kali juga mengatakan tidak ada sama sekali kebocoran. Saya dan ibu yang terlibat langsung dalam pelaksanaan UN sangat mengetahui adanya kebocoran ini. Bukan tidak tau adanya kebocoran, tetapi M. Nuh tidak ingin tau tentang kebocoran tersebut agar pelaksanaan UN ini terkesan berjalan dengan lancar.
Selain itu UN semakin menimbulkan kesenjangan yang amat tinggi di NKRI. Dilihat dari nama, Ujian Nasional, atau Ujian yang diselenggarakan secara Nasional, atau dengan kata lain merupakan ujian yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia untuk mengukur seberapa cerdas masyarakat Indonesia di tiap-tiap propinsinya. Apakah ini adil menyamaratakan ujian di Indonesia, atau Jogjakarta dengan NTT atau Papua yang notabenenya mendapat akses pendidikan lebih sedikit dari dua propinsi tersebut?
Selain itu jika dilihat dari distribusi anggaran, guru, dan fasilitas yang masih jauh tertinggal, apakah bisa kita menyamaratakan pendidikan di DKI Jakarta dengan di NTT? UN ini hanya membuat propinsi terbelakang semakin terlihat bodoh.
Saya curiga UN hanya sebatas dijadikan proyek pemerintah semata. Sebagaimana kita ketahui, penyelenggaraan UN yang memakan dana hingga trilyunan melibatkan berbagai macam pihak. Contoh kecil saja, dalam urusan percetakan naskah UN, melibatkan belasan perusahaan percetakan. Berapa keuntungan yang didapat oleh perusahaan percetakan tersebut?
