Sudah sejak 2 hari belakangan, sebuah koran lokal di Banten mengangkat dugaan penyelewengan dana hibah bantuan sosial (bansos) yang dkelola Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada anggaran tahun 2014. Pemberitaan dugaan penyelewengan ini, menurut koran tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2015.
Adalah tugas jurnalis atau media massa untuk mengangkat persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Hanya saja, media dituntut melakukan pemberitaan yang seimbang (cover both side) tanpa diiringi dengan berbagai kepentingan (interest).
Penulisan berita jelang agenda besar, semisal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), terkadang sulit dipahami sebagai sebuah tugas jurnalistik. Apalagi jika obyek yang menjadi pemberitaan terkait dengan salah satu peserta Pilkada.
Demikian pula dengan pemberitaan dugaan penyelewengan dana hibah bansos Biro Kesra Pemprov Banten 2014 ini. Ada obyek yang terkait denga Pilkada, yaitu Gubernur Banten Rano Karno, yang saat tahun 2014 masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur. Surat Keputusan tentang dana hibah bansos tersebut ditandatangani Kepala Biro Kesra Irvan Santoso atas nama Plt Gubernur Banten Rano Karno.
Pada sisi lain, Biro Kesra Pemprov Banten tidak pada tahun 2014 saja diduga melakukan penyelewengan. Sejak zaman Gubernur Atut Chosiyah, Biro Kesra Pemprov Banten sudah menjadi sapi perah. Lembaga ini jadi tempat dikumpulkannya dana-dana hibah miliaran rupiah yang kemudian digerogoti demi kepentingan Gubernur Atut Chosiyah. Beberapa kasusnya sudah diputuskan secara hukum. Beberapa lagi bisa “ditutup” dengan cara lain.
Nah, jika ingin fair, sebenarnya Biro Kesra Pemprov Banten saat ini hanya diwarisi masalah dari generasi terdahulu. Bukan tidak mungkin dugaan penyelewengan tahun 2014 adalah tumbal untuk menutupi persoalan-persoalan hukum di masa Gubernur Atut Chosiyah. Sudah jadi rahasia umum, untuk menutupi kasus dibutuhkan dana besar. Dari mana mendpatkan dana itu kalau tidak dengan cara gali lubang tutup lubang?
Lagi-lagi tidak salah media mengangkat persoalan di tengah masyarakat. Tapi alangkah baiknya pemberitaan tidak bias dan lebih fair. Angkat saja persoalan terdahulu yang bisa jadi sebagai akar masalah dugaan tahun 2014. Apapun alasan pemberitaan tendensius jelang Pilkada, tidak bisa dipungkiri bisa disisipi unsur politis. Karena itu, media harus lebih berhati-hati agar pemberitaannya tidak dimanfaatkan oleh peserta Pilkada.