Kecemasan-kecemasan akan keberlangsungan hidup demokrasi di tingkat lokal membawa suatu pertanyaan besar bahwa akankah demokrasi baik-baik saja dan akan tumbuh besar atau bahkan mengalami pengerdilan yang mengakibatkan demokrasi hanya sebagai kaya prosedural tetapi miskin substantif. Demokrasi telah dipilih sebagai sistem politik maka sudah sepatutnya mendapat respon komitmen dalam menjalankannya, bukan dengan kegalauan, kecemasan, atau kesetengahhatian sebab ini akan berakibat pada rumitnya mencapai kematangan demokrasi.
Kematangan demokrasi dengan wilayah Indonesia yang sangat luas, maka penjagaan ketat demokrasi harus dikawal hingga ke aras lokal. Benih demokrasi yang (sudah atau belum) tertanam harus dipupuk dengan konsisten demi menghasilkan buah demokrasi yang manis, bukan dengan mempermisifkan hama-hama yang berpeluang meracuni dan mengikis demokrasi. Perlunya pengawalan ini karena daerah berada dalam posisi strategis untuk mewujudkan kematangan demokrasi sehingga bukan sesuatu yang harus dianggap remeh.
Indonesia kini sedang giat-giatnya menularkan demokrasi bukan hanya pada tingkat provinsi, kabupaten/kota tetapi juga pada tingkat desa. Artinya memodernkan sistem yang pernah ada sampai unsur terkecil Negara adalah keseragaman yang dimaksudkan agar Indonesia mempunyai satu suara dalam perpolitikan. Artinya tenda demokrasi yang dibangun di daerah harus dengan patok yang sangat kuat yang tidak mudah diterpa hembusan angin dan hujan. Maka untuk mematok kuat tenda demokrasi, revolusi mental tetap dan harus dijalankan agar demokrasi berada dalam kondisi yang baik-baik saja.
Aras lokal yang telah dihadiahi desentralisasi dan demokrasi harus berkendara dengan sangat hati-hati dan tulen dalam membangun sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah, komunikasi politik tetap harus dijaga, terlebih transparansi harus semakin menemui inovasi-inovasinya. Masyarakat kini telah menjelma menjadi masyarakat jaringan, masyarakat informasi, bahkan partisipasi dalam menyatakan pendapatnya meningkat setiap harinya. Partisipasi masyarakat memang pada dasarnya cenderung memberikan penilaian-penilaian atas kegagalan pemerintah dalam berkendara. Namun, tentu saja partisipasi itu merupakan ‘angka’ yang diberikan masyarakat kepada pemerintah.
Ada juga masyarakat yang enggan memperdulikan penilaian tersebut, abai pada kinerja pemerintah karena sudah terlanjur kecewa. Ini juga merupakan bibit yang berpeluang tidak mematangkan demokrasi. Sejatinya, demokrasi tumbuh subur karena adanya partisipasi selama berada dalam rel yang telah ditentukan.
Apa Yang Kurang
Tentu tidak mudah sama-sama melakukan pengawalan ketat demokrasi hingga ke lokal. Demokrasi terseok-seok sebagian besar disebabkan karena kurang disosialisasikannya nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat dimana nilai-nilai demokrasi ini harus sedini mungkin ditanamkan. Artinya, butuh suatu rutinitas berikut ruang khusus untuk sosialisasi nilai-nilai demokrasi. Perlunya sosialisasi ini sangat berperan penting dalam membangun masyarakat yang melek politik, bukan masyarakat abai politik. Seiring dengan perkembangan masyarakat informasi yang sangat cepat maka sosialisasi ini bisa dengan mudah disajikan berbasis internet.
Rakyat Indonesia sampai pada pelosok sepatutnya mendapat pendidikan politik yang bisa memberikan mereka bekal dalam berpartisipasi politik, bekerja sama dengan pemerintah setempat. Pendidikan politik bukan hanya diberikan kepada mahasiswa ilmu politik dan pemerintahan, atau mereka yang melek informasi politik, tetapi harus menyentuh mereka yang tak pernah tersentuh pendidikan politik.
Cikal bakal mengawal demokrasi hingga ke lokal harus di mulai dari unsur terkecil Negara, agar nilai-nilai demokrasi tetap terjaga kekonsistenan dan komitmen dalam rangka mematangkan demokrasi. Dengan itu bukan hanya diperlukan masyarakat informasi, melainkan masyarakat politik di aras lokal, apalagi jika bukan dengan memperkaya pendidikan politik.
Â
