Rumah tangga konsumtif tidak selamanya negatif. Pemerintah sedang berupaya menaikkan daya beli dan pola konsumtif keluarga setelah terkontraksi minus mencapai sekitar 3 persen pada kuartal III tahun 2020.
Konsumsi rumah tangga sebagai bagian dari konsumsi bruto menjadi faktor penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Besarnya demografi dan konsumsi adalah faktor penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) negara ini. Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product (GDP) adalah akumulasi produksi barang dan jasa suatu negara dalam periode waktu tertentu (satu tahun). PDB dihitung dari total jumlah dari konsumsi rumah tangga nasional, investasi, konsumsi negara dan jumlah ekspor dikurangi impor. (Bank Indonesia, 2016).
Konsumsi dalam formula PDB adalah jumlah konsumsi barang dan jasa yang berputar dalam suatu negara. Tingginya tingkat konsumsi diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi atas dasar permintaan produk barang dan jasa, sebaliknya rendahnya konsumsi diartikan sebagai menurunnya permintaan barang dan jasa karena faktor tertentu.
Berikutl data konsumsi rumah tangga dalam negeri penyumbang PDB Indonesia dalam kuartal I dan II tahun 2020 (dalam milyar rupiah) :
Konsumsi 2020 Quarta I dan II
Rumah Tangga Quarta I : 2,280,047
Rumah Tangga Quarta II : 2,133,468
Pemerintah Quarta I 254,933
Pemerintah Quarta II : 319,578
Sumber : Badan Pusat Statistik (dalam https://www.bi.go.id/en/iru/economic-data/real-sector/Contents/Default.aspx) diolah penulis.
Dari data tersebut dapat dilihat, pada kuartal II tahun 2020 (bulan April s.d. Juni 2020), konsumsi rumah tangga mengalami penurunan dari kuartal sebelumnya. Angka sebaliknya dapat dilihat dari konsumsi pemerintah pada kuartal yang sama. Dapat dibaca bahwa beban konsumsi pemerintah sebagai bagian dari penanganan covid meningkat tajam.
Sebagai dampak pandemi, penurunan konsumsi rumah tangga masyarakat Indonesia disebabkan banyak faktor. Bukan hanya kemampuan daya beli, pembatasan sosial merubah drastis pola konsumsi masyarakat.
Ramalan resesi Indonesia setelah pertumbuhan negatif pada kuartal I-III hingga 5,32 pada kuartal II, memaksa pemerintah menggarap pola konsumsi kaum menengah. Program ini yang disebut program bantuan tunai bagi kaum menengah "teracam" miskin. Setiap pekerja yang mendapatkan upah 5 juta ke bawah mendapatkan bantuan langsung tunai selama 4 bulan. Masing-masing sebesar Rp. 600.000,- langsung ke rekening pekerja yang bersangkutan.
Konsumsi rumah tanggal yang mengalami zona kontraksi minus hingga 3 persen pada kuartal III tahun 2020, diharapkan dapat dikurangi dengan bantuan langsung tunai ini.
Jika di perjelas, bantuan langsung tunai diharapkan dapat :
- Membantu masyarakat kelas menengah 'terancam'miskin agar tidak menambah data masyarakat miskin.
- Membantu masyarakat kelas menengah memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai bagian dari counter cyclical pandemi covid.
- dan yang terpenting adalah menambah daya beli yang ujungnya menambah konsumsi bruto domestik.
Pertanyaannya, apakah hal ini tersampaikan dengan baik kepada masyarakat luas dalam scope khusus adalah para kaum menengah penerima bantuan tunai?
Bahwa bantuan yang mereka terima diharapkan dipergunakan untuk memutar kembali roda perekonomian negara dari sisi konsumsi.
Kedua, membuktikan tentang pentingnya data, pemberian langsung tunai kepada masyarakat baik masyarakat miskin atau menengah, harus tepat sasaran.
Beban APBN yang melonjak pada masa pandemi harus diikuti kebijakan pemerintah yang efektif dan tepat sasaran. Hal ini dengan tujuan akhir, menghindari RESESI. Bismillah.
