Mohon tunggu...
Ermansyah R. Hindi
Ermansyah R. Hindi Mohon Tunggu... Lainnya - Free Writer, ASN

Bacalah!

Selanjutnya

Tutup

Politik

Diskursus Kuasa

30 November 2022   22:13 Diperbarui: 4 Juli 2023   17:44 235
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi Presiden Jokowi di salah satu acara (Sumber gambar: kompas.com)

Bukan itu yang dibahas soal seleb atau berita sejenisnya. Kembali lagi ke topik. Diskursus bersifat terbuka dan netral, maka diskursus tidak memiliki kepentingan pada pengingatan kembali dan kekecewaan dari individu dan kelompok.

Betapa diskursus telah dan akan melintasi sekaligus menguntungkan kepentingan jangka pendek kuasa dari individu dan kelompok, dibandingkan pemihakan besar terhadap kepentingan masyarakat luas. Hemat saya, “kita berada di dalam dan di luar inti dari hasrat untuk kuasa.”

Ada seseorang yang mengatakan, bahwa diskursus Presiden dipilih oleh MPR dan diskursus masa jabatan Presiden merupakan urusan politik dengan kepentingan didalamnya. 

Bukan urusan menteri negara untuk berwacana politik. Saya yakin, diskursus politik hanyalah bagian dari kebebasan berpendapat.

Kita juga perlu melihat, bahwa akhir dari pertentangan antara pendapat legal dan pendapat ahli, kuasa administratif dan kuasa politik betul-betul akan menemukan titik terang sepanjang berkaitan dengan diskursus kuasa. Selebihnya, pendapat publik menjadi urusan kuasa negara.

Diskursus kuasa mengatasi pemihakan menjadi kepentingan politik. Untuk mengungkapkan pilihan pendukung dan penentang diskursus kuasa atas Presiden dipilih oleh MPR dan diskursus masa jabatan Presiden tiga periode, maka kuasa negara perlu strategi penjinakan dan stabilitas.

Sementara, hasrat untuk kuasa beroperasi di antara celah posisi partai atau fraksi tanpa "peta" politik.

Kepentingan politik dari partai politik atau fraksi di parlemen terbagi atas dua pandangan terhadap diskursus kuasa negara dengan alasan masing-masing berbeda tidak bisa dilepaskan dari diskursus politik.

Berbarengan kode kuasa negara, stabilitas politik diperlukan menjelang pemilu. Arti penting pernyataan Presiden Jokowi tentang menjauhi adu domba dan jaga stabilitas di tahun politik.

Kalkulasi jitu bersama kepentingan politik turut mengambil jalan lain terhadap representasi kuasa dengan apa yang disebut relasi kuasa antara hukum dan diskursus di tengah beragamnya pilihan atau sikap. Ia ditandai dengan usulan yang cenderung akan menurun gemanya, kecuali tarik menarik diskursus kuasa.

Dari alur diskursus menandakan jumlah fraksi pendukung lebih sedikit dibandingkan jumlah fraksi penentang atas diskursus masa jabatan tidak memengaruhi energi hasrat dan kuasa.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun