Hukum Berlayar di Samudra Etik

kali ini penulis akan menuliskan Resume Kuliah Umum Program Doktor Imu Sosial (DIS) Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang bersama Prof. Dr. Jilmy Asshidiqie,S.H. dengan tema " Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dan Agenda Demokrasi di Indonesia" pada tanggal 8 Oktober 2020

Perkembangan etika kehidupan berbangsa dan bernegara dan Agenda Kehidupan Demokrasi Indonesia

Etika menjelma menjadi gelaja umum di dunia sekarang. Etika pada masanya tidak diidealkan dan dibicarakan dalam konteks bernegara karena etika dipersepsikan sebagai lebih dekat dengan agama, karena negara dipisahkan dari urusan agama maka begitupun etika tidak boleh dekat-dekat dengan urusan politik bernegara. 

Namun saat ini perkembangan kenyataan hidup menunjukkan gejala lain, dimana orang tidak hanya cukup mengandalkan legal norm (norma hukum) tetapi juga mempraktikan ethical norm yang menjadi permasalahan publik yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka berkembang praktik dimana-mana infrastruktur ethicts dan public office, di abad-21 setiap negara memiliki produk hukum yang mengatur tentang etika, tinggal 8 negara yang belum mendirikan permanent ethics commission.

Solusi hukum tidak menyelesaikan masalah mengenai control terhadap define behaviour, kontrol terhadap perilaku yang diidealkan bersama. Selain hukum maka pendidikan etik lebih mendidik, karena tujuannya bukan membalas kesalahan namun tujuannya adalah menjaga marwah public trust terhadap institusi jabatan, bukan seperti hukum yang sifatnya membalas atau menghukum yang sifatnya sangat retributif, hukum tetap penting namun mengatasi sistem etika juga sama pentingnya, bahkan jika etika berjalan dengan baik, hukum sebagai tuntutan mengkriminalkan orang akan turun, jadi kasus-kasus yang bermasalah dengan problem etika itu bisa mencegah kualitifikasi pelanggaran penyimpangan perilaku ppublik sebelum masuk kedalam kategori hukum, sudah dikoreksi oleh sistem etika, jika sudah diselesaikan oleh pendekatan etika maka tidak perlu memikirkan untuk dipenjara.

sistem rules of law dan sistem rules of ethics harus dikolaborasikan agar  saling menunjang untuk mengatasi the quality and the integrity of the institution. Institusi berbangsa dan bernegara itu kualitas dan integritasnya harus didekati dengan 2 cara simultan yaitu pendekatan hukum dan pendekatan integritas etika. Indonesia sejak reformasi sudah menerapkan prinsip-rinsip dasar ini. TAP MPR NO. 6 Tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara masih berlaku sampai sekarang sebagai hukum. Bagaimana menjabarkannya menjadi sistem etika berbangsa dan bernegara? 

Jadi pancasila, UUD, UU dan Tap MPR tentang etika ini berisi supreme source of ethics yang bukan hanya menjadi hukum tertinggi namun menjadi sistem etika tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (menjadi supreme source of law and supreme source of ethics). maka, dari seluruh lembaga pasti ada kode etik dan penegak kode etik didalamnya, tandanya insfrastruktur etika bernegara sudah diiterapkan dengan mekanisme penegakan hukum dan keadilan dan indonesia mengkonstruksi sistem baru yaitu peradilan/pengadilan etika dalam sistem peradilan republik ( Badan Kehormatan DPR dirubah menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan ) sebagai upaya untuk membangun kualitas dan integrasi negara demokrasi dan negara hukum kita Indonesia. 

Untuk membangun kualitas dan integritas negara demokrasi dan negara hukum, negara demokrasi indonesia tidak hanya harus diimbangi dengan the rule of law (Prinsip negara hukum) namun juga the rule of ethics, artinya negara yang dibangun atas norma hukum dan norma etika. 

Perkembangan negara demokrasi demikian kaitannya dengan sejarahnya demokrasi rule of Law itu dua sisi dari mata uang yang sama karena itu semua menggambarkan demokrasi yang ideal adalah demokrasi berdasar atas hukum (constitutional democracy) demokrasi kebebasan dibatasi dengan kesepakatan normatif dalam konstitusi demokrasi yang artinya berdasar atas hukum konstitusional. Ide hukum-pun harus bersifat demokratis, dalam contoh Jerman-Nazi dibawah pimpinan Hitler itu hukum yang ditentukan oleh penguasa, rakstrat itu tidaklah demokratis, rakstrat yang diidealkan bukan seperti itu yang sifatnya totalitarian tapi rakstrat yang demokratis, maka muncul istilah demokratik rule of law sebagai imbangan dan ide constitutional democracy. 

Demokrasi yang ideal menurut para filsuf hukum dan politik adalah demokrasi konstitusional, demokrasi yang berdasar atas hukum dan negara hukum yang demokratis, yang Indonesia adopsi menjadi pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Lalu pasal 1 ayat 3, yaitu negara indonesia adalah negara hukum, yang didefinisikan masuk kedalam democratic of rule of law. Normatif nya indonesia adalah negara demokratik atas hukum, negara atas norma yang lebih lanjut dalam arti sempit disebut negara norma. The norms tidak bisa diartikan hanya the laws karena sifatnya yang lebih luas menyangkut the rule of ethics.

Mulai abad 20 mulai muncul keterbutuhan yaitu etika dizaman sekarang sangatlah penting menjadi pengimbang the laws (hukum). ketua MA Amerika Earl Warren mengatakan “in civilized life, law floats in a sea of ethics”, dalam kehidupan yang beradab hukum itu mengapung di samudra etika. Artinya adalah hukum dan etika tidak boleh dipisah-pisah, etika bak samudra dan hukum bagaikan kapal, sehingga kapal hukum tidak mungkin berlayar mecapai pulau keadilan jikalau samudra etikanya kering. Maka jika ingin menegakkan hukum yang berkeadilan, syaratnya adalah akhlaq dari bangsa ini, etika dalam berbangsa dan bernegara itu harus berfungsu dengan baik. Itulah hubungannya etika dengan hukum.