Akhirnya pengumuman kabinet pemerintahan presiden baru yang ke 7 diumumkan, setelah menunggu selama 6 hari. Entah kenapa saya ikut menanti sepertinya saya ikut terbawa suasana hingar bingar politik kali ini, Sebenarnya sih hanya ingin melihat siapa sih Bosnya orang kesehatan yang dipilih bapak Presiden, Apakah seperti yang disebut-sebut dari berbagai media. Nyatanya pada tanggal 20 Oktober 2014 Bapak presiden terpilih menyebutkan nama ibu Menteri Kesehatan (Menkes) yang baru Prof.Dr. Nila Djuwita F Moeloek, Sp M (K). Namanya tentu sudah tidak asing di dunia kesehatan yang saya tahu beliau pernah menjadi calon kuat menteri kesehatan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) namun mendadak batal ditunjuk disaat-saat terakhir. Walau tidak menjadi Menkes di era SBY namun ia diangkat untuk menjabat utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk Millenium Development Goals (MDG’s) 2009-2014. Kiprahnya didunia kesehatan juga tak terbantahkan beliau merupakan ahli penyakit mata yang juga guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI)selain itu Sehari-hari beliau mengajar di almamaternya Departemen Mata, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan juga sebagai ketua umum Yayasan Kanker Indonesia (YKI) periode 2011 -2016.
Tantangan Untuk Bu Menkes
Melihat sepak terjang beliau di dunia kesehatan tentunya tidak diragukan lagi kemampuan beliau nantinya dalam menjalankan program-program kesehatan melalui kesempatan dalam wawancara di televisi beliau menyatakan bahwa akan fokus dan mengedepankan pada promosi dan pencegahan penyakit dalam program-program Kementerian Kesehatan. Karena Ia pernah menjabat sebagai duta MDG’s beliau juga menyatakan akan menuntaskan tanggungan program MDG’sterutama masalah kemiskinan yang harus ditekan karena terkait erat dengan urusan kesehatan.Sepertinya akan banyak sekali PR Ibu Nila dalam mengatasi berbagai permasalahan kesehatan di Indonesia ini, belum lagi Ibu Nila harus segera merealisasikan janji Bapak Presiden yang sudah digembor-gemborkan pada saat kampanye berlangsung.Mengingatkan saja Janji yang kerapdi utarakan disetiap kampanye pasangan Jokowi-JKdiantaranya : 1) Meningkatkan anggaran kesehatan menjadi 5 % dari anggaran belanja pemerintah, 2)Meningkatkan kualitas puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional, 3) Mengalokasikan anggaran untuk 50.000 rumah sehat secara bertahap dengan tahap awal 10.000 rumah sehat setiap tahun dengan anggaran 5 triliun, 4) Layanan kesehatan gratis rawat inap/rawat jalan dengan Kartu Indonesia Sehat, 6000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap serta air bersih untuk seluruh rakyat. Apapun programnya, berapa banyak programnya semua tidak akan berhasil apabila sdm kesehatannya tidak memenuhi jumlahnya, tidak berkualitas dan tidak terdistribusi secara merata.
Masalah klasik yang selalu didengung-dengungkan sejak dahulu permasalahan mengenai sdm kesehatan mengenai Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi, utamanya di DTPK. Menurut data dari Kementerian Kesehatan hingga tahun 2013 masih ada 13, 82 % puskesmas yang tidak ada dokternya, namun di tempat laintenaga medisnya menumpuk. Kualitas tenaga kesehatan juga masih rendah , pengembangan karier belum berjalan, system penghargaan, dan sanksi belum sebagaimana mestinya. Masalah kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, disamping itu juga menimbulkan permasalahan pada rujukan dan penanganan pasien untuk kasus tertentu.
Nampaknya masalah sdm tersebut tidak pernah berubah sejak era pemerintahan terdahulu.Halitu juga ditandai dengan masih tingginya angka kematian dan kesakitan di Indonesia bila dibandingkan negara-negara ASEAN. Entah bagaimana dengan era pemerintahan Jokowi ini mengingat begitu berat beban tenaga kesehatan untuk melaksanakan program-program yang dijanjikan presiden pada masa kampanye melebihi program kesehatan pemerintahan sebelumnya namun masih dengan masalah yang sama.
Harapan Tenaga Kesehatan kepada ibu Nila
Perlunya kebijakan tentang distribusi tenaga kesehatan yang lebih jelas dan konsisten.Tenaga kesehatan PTT hendaknya menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah misalnya dengan dibuat kebijakan yang lebih memberikan jaminan pada status kerja dan pemberian hak-hak tenaga kesehatan PTT. Atau Pemerintahmembuat kembali program inpresseperti di tahun 70-an dimana mewajibkan semua lulusan tenaga kesehatan bersedia untuk ditempatkan didaerah- daerah yang kekurangan tenaga kesehatan dengan masa bakti 1-3 tahun atau jika ingin menetap bisa diperpanjang atau diangkat statusnya menjadi PNS. Namun dengan membebaskan biaya sekolahnya atau disubsidi oleh pemerintah sehingga biaya sekolah kedokteran atau tenaga kesehatan lainnya tidak sampai seperti sekarang ini, sehingga mau tidak mau suka tidak suka tenaga kesehatan yang telah lulus harus mengabdikan dirinya bagi negara.
Kualitas tenaga kesehatan yang beragam menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap pendidikan kesehatan di Indonesia. Aturan yang yang lebih ketat dalam pengawasan institusi pendidikan kesehatan baik milik pemerintah ataupun swasta dan ada sanksi yang bisa mempertegas peraturan tersebut. Banyak Institusi kesehatan baik itu pemerintah maupun swasta selalu mengambil kesempatan dari mahasiswanya untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kompetensi lulusannya. Selain itu Keseragaman kompetensi lulusan tenaga kesehatan dari setiap jenis tenaga kesehatan harus diseleksi lebih ketat sebelum calon tenaga kesehatan menghadapi pasien secara langsung.
Pengembangan karir dari setiap jenis tenaga kesehatan membutuhkan kejelasan utamanya tenaga penunjang, masih banyak sekolah kesehatan selain kedokteran dan keperawatan yang masih belum jelas jenjang karirnya akibatnya banyak tenaga kesehatan yang “mentok” sampai disitu atau beralih profesisehingga tenaganya malah tidak terpakai. Dibuatnya sistem penghargaan tenaga kesehatan yang efektifbaik penghargaan financial maupun non financial tidak hanya kepada tenaga medis namun paramedis juga layak mendapatkan perhatian sehingga dapat termotivasi dan bekerja produktif.
Semoga harapan ini bukan harapan yang semu, semoga dengan dilantiknya ibu Nila Indonesia semakin sehat, rakyatnya sehat termasuk tenaga kesehatan yang juga “SEHAT” karena kita membutuhkan tenaga kesehatan yang professional, berdaya saing dan mau bekerja keras demi mewujudkan program-program yang akan ibu buat. Seperti yang disebutkan Bapak presiden ke-7 Kerja.. Kerja.. Kerja.., Selamat Bekerja Ibu Nila..BERJUTA HARAP UNTUK IBU NILA MOELOEK..
