Bahan Bakar Minyak atau BBM yang terus mengalami revolusi dari tahun ke tahun, terlebih yang terjadi saat ini di Indonesia.
Banyak hal krusial yang selalu terjadi di Indonesia terlebih terkait BBM. Jika harga BBM naik sudah pasti pemerintah di demo oleh masyarakat yang lebih meminta keadilan atas ketidakadilan pemerintah yang tidak melihat sejauh mana kekuatan pekerjaan masyarakat dalam mencari rupiah.
Beberapa hal aneh lainnya jika harga BBM naik, semua bahan pembelanjaan ikut naik. Bukan hanya angkutan umum yang naik ongkosnya, walaupun harga BBM naik Rp.200,- namun ongkos angkutan umum naik Rp.2.000,-.
Harga angkutan umum naik sudah pantaslah karena kendaraan menggunakan bahan bakar, namun lucunya harga pakaian, telur, pulsa dan sebagainya ikut berlomba-lomba naik bersama angkutan umum.
Kini, pemerintah Indonesia bakal menerapkan sistem baru dalam pembelian BBM bersubsidi berjenis Solar dan Pertalite. Sistem tersebut yaitu menggunakan via aplikasi "My Pertamina" jika ingin membeli BBM.
Saya sengaja memberi judul tulisan ini "Papua Tidak Membutuhkan Aplikasi My Pertamina" karena banyak alasan yang perlu diperhatikan.
Tulisan ini tidak mengkritik pemerintah Indonesia. Pemerintah saat ini sangat luar biasa, terlebih beberapa tahun lalu sudah membuat satu harga BBM seluruh Indonesia, namun penggunaan sistem ini perlu dikaji ulang terlebih di Papua. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika menerapkan sistem via aplikasi my pertamina di Papua salah satunya jaringan internet yang belum merata.
Papua pada dasarnya tidak sama seperti pulau Jawa. Dari segi luas wilayah, luas Papua empat kali lipat luasnya dari Jawa, juga aksesibilitas yang belum merata.
Untuk jaringan, jangankan jaringan internet jaringan telpon saja di Papua sangat susah. Belum 100% wilayah sudah Papua sudah ada jaringan telpon.
Wilayah-wilayah yang sudah maju di Papua seperti Jayapura, Sorong, Raja Ampat, Biak saja belum semua menikmati jaringan telpon. Apalagi wilayah pedalaman yang aliran listrik saja belum didapat. Itu sebabnya sebagian besar masyarakat mengatakan anak-anak di Papua tidak tahu menggunakan handphone, jangankan handphone, mau belajar saja tidak ada penerangan. Pulang sekolah, langsung bantu orangtuanya berkebun atau mencari ikan. Setelah selesai pulang sudah gelap. Kapan mau belajar ?
Itu sebabnya penggunaan via aplikasi my pertamina di Papua tidak cocok karena fasilitas jaringan yang belum 100% masyarakat mendapatkan jaringan internet. Apalagi penggunaan handphone. Jika kita bayangkan, seorang bapak yang tidak tahu menggunakan handphone tetapi ia membutuhkan BBM, apakah ia harus mencari orang untuk membantunya membeli ? Atau ia harus membeli dipinggir jalan yang harganya dua sampai tiga kali lipat dari harga pertamina. ?
Jadi jika program pemerintah dalam menerapkan via aplikasi di Indonesia, terlebih di Papua pemerintah wajib melakukan advokasi dan juga memastikan agar Papua dari Sorong sampai Merauke 100% sudah menikmati jaringan internet, sehingga penerapan aplikasi ini bisa maksimal di Indonesia, karena Indonesia bukan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sumatera saja tetapi Papua juga bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
