Mohon tunggu...
Eraskha Paskhalia
Eraskha Paskhalia Mohon Tunggu... Mahasiswa - IR'21

Heart Awakened, Live Alive

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Peran PBB dalam Penanggulangan Konflik Internal Suatu Negara

19 Januari 2022   16:00 Diperbarui: 19 Januari 2022   16:02 1469
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Seperti yang kita ketahui, PBB merupakan organisasi internasional terbesar, baik itu dari ruang lingkup keanggotaan, fokus permasalahan yang dibahas, bahkan perannya dalam menangani permasalahan-permasalahan di dunia. Menjaga perdamaian, mencegah terjadinya konflik, dan memberikan bantuan kemanusiaan masih masuk ke dalam ruang lingkup peran PBB. Dimana untuk menjalankan tugas tersebut, PBB memiliki mekanisme tersendiri, yang dinamakan operasi perdamaian atau Peace Operation.

Operasi perdamaian menjadi bagian paling krusial dari semua usaha yang telah dilakukan oleh PBB dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Operasi perdamaian yang dilakukan oleh PBB merupakan salah satu branding yang mengibarkan bendera PBB dan menjadi ciri khas yang membedakan organisasi ini dengan organisasi internasional lainnya. Hal tersebut terlihat dalam transformasi konflik yang terjadi pasca perang dingin, dimana konflik internal mulai bermunculan sebagai permasalahan yang menonjol dalam isu keamanan saat ini, dan operasi perdamaian masih menjadi solusi terbaik untuk menangani permasalahan tersebut. Meskipun yang terlibat dalam operasi ini berasal dari negara-negara anggota PBB, tetapi operasi ini membawa instruksi dan di bawah pengawasan PBB.

Operasi Perdamaian PBB sendiri terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut.

Peacemaking

Peacemaking mengacu pada penggunaan upaya diplomatik untuk melakukan persuasi terhadap pihak yang berkonflik supaya menghentikan aksi-aksi kekerasan, lalu menggelar perundingan damain untuk menyelesaikan permasalah tersebut. PBB menyediakan berbagai instrumen dalam upaya pencegahan terjadinya konflik dan segera menyelesaikannya sehingga akar permasalahannya dapat terlihat dengan jelas.  Dalam hal ini, Sekretaris Jenderal PBB juga memainkan peran yang sangat penting dalam upaya Peacemaking, baik secara personal maupun dengan melakukan upaya-upaya khusus atau mengirimkan misi, seperti negosiator dan tim pencari fakta.

Peacemaking diartikan sebagai proses yang bertujuan mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategis dari pihak-pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, bahkan arbitrasi (terutama pada level elit atau pimpinan). Upaya ini dilakukan untuk setidaknya menghentikan konflik fan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak dalam rangka mencegah jatuhnya korban lebih banyak dari kedua belah pihak.

Selain menggunakan cara-cara persuasif, tak jarang PBB juga mengerahkan kekuatan militer untuk menghentikan konflik dan kekerasan di antara kedua belah pihal dan memaksa kedua pihak yang berkonflik unutk duduk dalam meja perundingan. Penggunaan kekuatan militer menjadi deterrence bagi kedua belah pihak agar tidak meneruskan aksi-aksi kekerasan satu sama lain. Sebagai contoh, penggunaan kekuatan militer dalam memaksa pihak-pihak yang berkonflik di Somalia pada tahun 1992 melalui Unified Task Force (UNITAF), dimana hal ini dilakukan untuk menghentikan perang sipil yang terjadi di antara kelompok-kelompok yang bertikai. Melalui mandat yang diberikan kepada UNITAF, Amerika Serikat memimpin pasukan multinasional untuk mengamankan distribusi bantuan kemanusiaan di Somalia. UNITAF di bawah pimpinan Amerika Serikat juga berhasil menciptakan gencatan sejata di kedua belah pihak yang berkonflik. Kondisi ini lah yang menjadi dasar penurunan pasukan penjaga perdamaian PBB di negara tersebut.

Peacekeeping

Peacekeeping adalah proses menghentukan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang dijalankan sebagai penjaga perdamaian yang netral. Peacekeeping merupakan kegiatan penerjunan pasukan dibawah bendera dan mandat PBB, yang ditempatkan pada negara yang berkonflik. Meskipun sampai saat ini masih belum ada kesepakatan mengenai definisi dari Peacekeeping Operation (PKO), tetapi pada tahun 1993, Marrack Goulding mengemukakan definisi PKO sebagai operasi lapangan oleh PBB dengan persetujuan dari pihak-pihak yang berkonflik untuk membantu mengontrol dan menyelesaikan konflik diantara mereka, di bawah komando dan pengawasan dari PBB, dengan kesukarelaan dari negara-negara yang menjadi bagian di dalamnya, dan dengan melibatkan personil militer, personil pendukung serta penyediaan peralatan, bertindak secara netral diantara piha-pihak yang berkonflik dan sebisa mungkin meminimalkan kekerasan bahkan jika bisa, tidak menggunakannya sama sekali.

PKO telah menjadi operasi perdamaian PBB yang membuat organisasi ini sangat dikenal di seluruh dunia, sehingga menjadi “trade mark” bagi PBB itu sendiri. Dimana dalam perkembangannya, Peacekeeping Operation (PKO) memiliki banyak bentuk dan senantiasa berkembang terkait dengan perubahan keadaan serta tipe konflik yang ada.

Adapun tugas-tugas yang secara umum dijalankan oleh PKO antara lain:

  • Pemeliharaan kondisi gencatan senjata dan memisahkan pihak-pihak uang berkonflik. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan waktu bagi kedua pihak untuk saling menciptakan sebuah kondisi kondusif bagi berlangsungnya negosiasi oleh pihak-pihak yang berkonflik.
  • Melakukan pencegahan terhadap perluasan konflik yang terjadi sehingga konflik yang telah terjadi, tidak meningkat lagi.
  • Menyediakan perlindungan terhadap kemanusiaan, karena dalam banyak konflik, korban yang paling banyak adalah penduduk sipil yang senantiasa dijadikan target untuk mencapai tujuan politik bagi pihak-pihak yang berkonflik. Dalam tugas ini, pasukan penjaga perdamaian diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan dan dukungan terhadap operasi kemanusiaan baik yang dijalankan oleh PBB maupun organisasi internasional lainnya.
  • Melakukan upaya penyelesaian konflik secara damai dan komprehensif, dimana operasi yabg dijalankan biasanya bersifat multidimensi dan dalam pelaksaannya dapat membantu beragam tugas, seperti memberikan bantuan kemanusiaan, pemantauan HAM, memantau melaksanakan pemilihan umum dan melakukan koordinasi untuk melakukan rekonstruksi pasca konflik tersebut.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun