Mohon tunggu...
Rahmad Widada
Rahmad Widada Mohon Tunggu... Penulis - Penulis

Penulis, penyunting buku. Publikasi: 1. Saussure untuk Sastra (metode kritik sastra). 2. Gadis-gadis Amangkurat (novel) 3. Jangan Kautulis Obituari Cinta (novel). 4. Guru Patriot: Biografi Ki Sarmidi Mangunsarkoro.

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Menyoal Posisi RT/RW dalam Birokrasi Desa

4 Oktober 2022   08:10 Diperbarui: 4 Oktober 2022   11:34 1065 14 1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Setelah Jepang kalah perang, tonarigumi dihapuskan kecuali di Indonesia. Namanya berubah menjadi RT/RW (Ilustrasi RT/RW: KOMPAS.id/BUDI SUWARNA)

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan lembaga peninggalan pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia. Sebagai lembaga swakarsa masyarakat cum birokrasi, RT/RW ini memiliki masalah mendasar. Namun, sampai sekarang, masalah ini seolah diabaikan keberadaannya. 

Padahal jika kita mencermati amanat Proklamasi, masalah ini termasuk dalam kategori “hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain” yang harus diselesaikan “dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.”

RT/RW (pada zaman Jepang disebut sebagai tonarigumi/chonaikai) merupakan lembaga mobilisasi dan kontrol masyarakat dalam lingkup pertetanggaan (10-20 rumah) bentukan pemerintah. 

Melalui RT/RW, pemerintah  militer Jepang mengerahkan manusia dan harta benda masyarakat untuk mendukung pemenangan mereka dalam Perang Dunia II. 

Melalui RT/RW pula mereka mengendalikan rakyat—mendeteksi warga yang subversif dan menghukumnya. Tonarigumi ini juga diterapkan di tanah jajahan Jepang lainnya seperti Vietnam, Korea Selatan, dan Filipina.

Setelah Jepang kalah perang, tonarigumi dihapuskan kecuali di Indonesia. Namanya berubah menjadi RT/RW.

Di Indonesia merdeka, lembaga ini dimanfaatkan sebagai “ujung tombak” birokrasi serta menjaga kerukunan warga. Pembentukannya dilakukan secara swakarsa oleh masyarakat, tanpa paksaan seperti pada masa Jepang. Tersebab manfaatnya, RT/RW terus dipertahankan hingga sekarang.

Namun, “ujung tombak” itu sesungguhnya bermasalah secara mendasar, yakni tidak melekat pada birokrasi desa. Secara resmi lembaga ini bukanlah bagian dari struktur birokrasi, melainkan lembaga swakarsa masyarakat. 

Keberadaannya sesungguhnya bersifat suka rela. Hanya karena pemerintah membutuhkannya, lembaga ini harus diadakan. Status RT/RW ambigu, keduanya adalah lembaga swakarsa masyarakat, tetapi juga organ birokrasi.

Dengan ambiguitasnya itu RT/RW terus difungsikan sejak awal kemerdekaan, terutama di Jawa lalu diduplikasi di tempat-tempat lain. Sampai berakhirnya Orde Baru, RT/RW berjalan “tanpa masalah”.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan