Sebagai seorang Ketua BPK, Â Agung tentu harus bisa menempatkan dirinya sebagai seorang yang tidak membantu penyusunan laporan keuangan objek pemeriksaan. Namun bagaimana bisa, karena sebagai Ketua Umum PBSI, ia harus menandatangani laporan keuangan organisasi bulutangkis itu.
Salah satu contoh sudah terjadi saat Menpora Zainudin Amali harus menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan BPK Semester 1 tahun 2019 nomor Laporan 335/HL/XVI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019.
BPK memberikan status wajar dengan pengecualian (WDP) kepada Kemenpora karena adanya temuan dalam dana pelatnas. BPK juga memberikan 18 rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti tentang dana pelatnas itu.
"Kami sampai sekarang belum bisa membantu KONI, salah satu rekomendasi BPK, kami tidak bisa membantu. Harus diselesaikan 16 rekomendasi yang belum selesai," kata Menpora, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI, April 2020.
Untuk menindaklanjuti temuan BPK, Zainudin bahkan harus mengundang cabang olahraga yang bermasalah untuk bisa dipandu menyelesaikan laporan keuangan dana Pelatnas 2018 dan 2019.
"Itulah sebabnya mulai periode sekarang, pemberian hibah kepada cabor kami lakukan terbuka. Kami maksudkan supaya kita bisa menjaga akuntabilitas," ujar dia.  Apalagi  telah ditemukan ada penyimpangan dalam penggunaannya oleh BPK. "Itu pun oleh BPK tidak dibenarkan," kata Menpora seperti dikutip oleh Tempo.Co (https://sport.tempo.co/read/1331621/menpora-dan-dpr-bahas-temuan-bpk-soal-dana-pelatnas).
Demi menghindari silang sengkarut yang tidak perlu dan justru berbahaya bagi posisi dan tugasnya sebagai Ketua BPK RI, Agung harus menolak pencalonan dirinya sebagai ketua umum di Munas PBSI nanti.
Pasti tidak elok, apabila anggota BPK apalagi sebagai Ketua BPK, terlibat dalam sebuah organisasi yang menggunakan dana dari negara yang harus dipertanggungjawabkan.  Konflik kepentingan, sebagai Ketua BPK dan Ketua Umum PBSI, pasti bisa terjadi. Lalu apa kata dunia, jika Agung membuat laporan untuk  Agung?
Lebih baik, Agung memberikan jalan kepada figur lain yang tidak memiliki konflik kepentingan untuk menduduki kursi PBSI 1. Apalagi dia juga tak memiliki pengalaman yang cukup untuk mengambil tugas dan tanggung jawab sebagai orang nomor satu di organisasi bulutangkis Tanah Air.
