mulai mengembangkan Biodiesel 5 untuk meniru langkah Indonesia yang sudah maju dengan B30. (foto: kereta.info)
Program Biodiesel Indonesia yang kini sudah mencapai B40, dinilai cukup sukses. Fakta ini membuat banyak negara tertarik meniru sukses yang dibuat oleh Pemerintah Presiden Joko Widodo tersebut. Mereka mulai ingin melakukan  percepatan penggunaan biodiesel dari bahan baku minyak kelapa sawit guna menggantikan BBM dari bahan fosil.
Negara-negara yang diketahui juga mulai menerapkan program biodiesel untuk konsumsi bahan bakar kendaraan dalam negeri mereka adalah Malaysia dan Thailand. Negeri jiran  yang bersama Indonesia merupakan produsen utama minyak kelapa sawit dunia,  Januari 2020 memulai program  B20 secara bertahap. Langkah sama juga akan diikuti Thailand yang  juga mulai  menerapkan program serupa.
Rencana menerapkan penggunaan biodiesel di negara masing-masing adalah sebagai antisipasi terhadap reaksi sejumlah negara  Eropa yang  terlihat diskriminatif terhadap produk dari minyak nabati ini. Reaksi negatif itu  berupa pembatasan atau menaikkan bea masuk biodiesel Indonesia ke sejumlah negara di kawasan Uni Eropa. Hal itu menjadi pelajaran bahwa negara-negara tersebut juga akan mengalami hal serupa nantinya.
Tak hanya dua negara Asia Tenggara  yang bergabung dalam kelompok negara ASEAN itu, salah satu negara di Amerika Selatan yakni Kolumbia juga sudah memulai langkah serupa. Tak seperti Thailand dan Malaysia yang langsung menerapkan program B20 dan B10, negara yang sempat dikenal dengan kartel narkobanya itu sudah  mulai  mengimplementasikan penggunaan campuran solar dengan bahan bakar nabati kelapa sawit B5, dan mulai mengupayakan hingga B10.
Di luar negara-negara tersebut, sejumlah produsen di beberapa negara diketahui juga mulai aktif menanam komoditas ini dengan tujuan akan menggunakan biodiesel seperti yang sudah diterapkan Indonesia. Â Itu diketahui karena para produsen dan korporat tersebut secara terbuka meminta saran Indonesia dalam kaitan rencana penggunaan biodiesel secara massif oleh mereka kelak.
Adanya keinginan untuk meniru langkah-langkah  Indonesia ini menjadi modal serta data pendukung tambahan bagi pemerintah RI yang secara resmi telah menggugat Uni Eropa ke WTO (Badang Perdagangan Dunia), terkait kebijakan RED II dan ILUC yang dianggap diskriminatif terhadap produk sawit Indonesia.
Pasalnya, dengan wacana penggunaan biodiesel oleh sejumlah negara tersebut secara tidak langsung ikut menepis tuduhan dan jawaban atas tuduhan kampanye hitam terkait deforestasi hutan karena tanaman kelapa sawit hanya terjadi di Indonesia.
Pemerintah dalam sidang WTO tersebut tentu bisa memberi argumen, jika benar kelapa sawit menjadi biang deforestasi, mengapa hanya Indonesia yang disasar. Â Malaysia dan Thailand serta Kolumbia harus juga dicatat sebagai negara penyebab deforestasi karena kebijakan biodiesel yang tengah mereka jalankan. Jika Uni Eropa tak menyebut negara-negara lain tersebut juga penyebab deforestasi dan kerusakan hutan, maka kesan bahwa Indonesia sengaja mendapat perlakuan diskriminatif kian terbukti.
Mudah-mudahan saja pemerintah mampu membuktikan kebijakan RED II dan ILUC  Uni Eropa  memang untuk mendiskriminasi sawit Indonesia dan membuat WTO sampai pada keputusan bahwa UE harus mencabut keputusan mereka, sekaligus memerintahkan izin peredaran biodiesel Indonesia di kawasan benua biru itu.
