Mohon tunggu...
Eny Choi
Eny Choi Mohon Tunggu... Relawan - Ganbatte Bushido

Social Worker, Community Development

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Akreditasi LKS Buat Apa Sih?

1 Agustus 2022   17:30 Diperbarui: 1 Agustus 2022   17:33 60 3 1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Bersama Kemensos Pusbangprof, Asesor BALKS, Pengurus LKS Indonesia Bersama Qur'an. Dokpri


Akreditasi LKS Buat Apa Sih?

Setiap kali para asesor turun lapangan untuk visitasi dalam rangka akreditasi pasti diserbu dengan pertanyaan klasik ini. Tidak lelahnya kami menyampaikan bahwa akreditasi sangat penting bagi kelayakan sebuah lembaga kesejahteraan sosial untuk tetap operasional. 

Memang sedikit capek karena harus menyiapkan berbagai berkas dan sarpras sesuai SOP yang ditetapkan jika ingin mendapatkan nilai tinggi. Harus seimbang dong apa yang sudah diupayakan dengan nilai yang didapat oleh sebuah lembaga kesejahteraan sosial.

Jadi pelaksanaan akreditasi sudah diamanatkan oleh UU No. 11/2009 tetang Kesejahteraan Sosial. Akreditasi dilakukan kepada setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Mengapa dan kenapa LKS atau panti harus diakreditasi? akreditasi bertujuan untuk menjaga agar proses pelayanan kesejahteraan sosial diberikan secara baik dan berkualitas (menjaga masyarakat dari pelayanan yang tidak baik oleh LKS atau malpraktek).

Hal ini semata juga untuk menjaga masyarakat dari niat tidak baik oleh sekelompok orang ataupun kepentingan pribadi. Misalkan ada yang hanya dengan niatan untuk mencari donatur meskipun nanti dana yang sudah diberikan ke LKS belum tentu kemana disalurkan. 

Atau bisnis traficking dan semua hal buruk yang bisa menimpa anak panti maupun donatur yang sudah mempercayakan dananya pada LKS.

Dengan akreditasi ini ditujukan untuk upaya perlindungan kepada masyarakat dari perlakuan salah yang bisa saja dilakukan oleh LKS yang tidak bertanggung jawab.

Persiapan akreditasi yang dikata ribet oleh pihak LKS sebenarnya kalau sudah dijalankan tentu tidak akan sesulit itu dalam menyiapkan. 

Dengan kata lain, mereka pasti dan harus memiliki profil lembaga, terdata dan mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial domisili LKS. Ada 6 standar penilaian LKS yang digunakan asessor sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diantaranya: Standar Program, Standar Sumber Daya Manusia, Standar Menejemen Organisasi, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pelayanan.

Dari sekian pengalaman di lapangan yang paling sering tidak terdokumentasi dengan baik adalah file klien serta tidak adanya pekerja sosial profesional yang membantu lembaga dalam menjalankan operasional kegiatan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan