Salah satu edukasi yang disampaikan adalah, masih banyaknya warga yang menganggap PMI berjualan darah. "Pendonor memberikan darahnya gratis, tapi pasien disuruh bayar, sehingga PMI dianggap bisnis darah," sebutnya. Padahal, yang ditagihkan ke pasien adalah biaya pengolahan darah, termasuk membayar gaji pegawai PMI. Di Samarinda misalnya, ada 43 karyawan PMI yang perlu diberikan dana operasional. Termasuk kebutuhan untuk mengolah darah yang tentunya memerlukan biaya tersendiri.
"PDAM itu mengambil air sungai juga gratis, tapi kan perlu diolah dan perlu bayar karyawan, makanya pelanggan juga bayar," imbuhnya.
Ketua PMI Samarinda Fakhrudin Noor juga mengakui, keberadaan Bubuhan Donor Darah Samarinda memang sangat membantu keluarga pasien yang sedang kritis dan memerlukan darah dari pendonor segera. "Mereka benar-benar relawan yang benar-benar tulus membantu," sebutnya.
Senada disampaikan Kepala Unit Transfusi Darah Samarinda dr Asmarani Tenri yang juga merasa terbantu satu tahun terakhir dengan keberadaan komunitas pendonor darah ini. "Dulu, sebelum ada Bubuhan Donor Darah, kadang pasien kesulitan pencari pendonor sendiri. Sekarang, tinggal minta bantuan teman-teman relawan, ada saja pendonor yang siap memberikan darahnya," ungkapnya.
Ia berharap, keberadaan komunitas ini terus eksis dan terus membantu Palang Merah Indonesia, terutama ketika stok darah menipis.
Kepala Markas PMI Kaltim Mesdiono juga mengakui militansi Bubuhan Donor Darah Samarinda. "Apa yang dilakukan kawan-kawan di Samarinda ini juga sudah kami sampaikan ke PMI di provinsi lain. Mereka juga sangat antusias dan siap mengadopsi apa yang sudah dilakukan BDDS," bebernya.
Salah satu keunggulan BDDS adalah benar-benar membantu pasien dengan jemput bola sekaligus melakukan verifikasi kebenaran informasi yang menyebar tentang kebutuhan darah. "Jangan sampai informasi pasien yang butuh darah itu hanya hoax," pungkasnya. (*)
