Situasi kondusif menjelang pencoblosan Pilkada di Jawa Tengah berpotensi akan rusak oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.
Pasalnya, isu politisasi agama kembali dihembuskan oleh pihak oposisi untuk memenangkan salah satu calon, Sudirman Said dan Ida Fauziah.
Pertemuan ulama di Jateng yang dibungkus dengan dalih silaturahmi pada dasarnya sangat politis, karena dibarengi dengan deklarasi dan seruan kepada umat Islam untuk memilih Sudirman-Ida.
Hal itu berdasarkan video yang sedang viral akhir-akhir ini dimana puluhan orang yang mengaku ulama menyatakan sikap dan deklarasi mendukung Sudirman-Ida. Sayangnya, deklarasi dukungan itu dilakukan sambil 'memainkan' sentimen agama.
Tak hanya itu, para deklarator tersebut juga menyerukan umat Islam agar bisa memenangkan Sudirman-Said sebagai langkah untuk mewujudkan #2019GantiPresiden.
Padahal, dalam bingkai NKRI saat ini penggunaan sentimen agama dalam politik bisa berpotensi mengadu domba masyarakat, serta memecah belah bangsa dan negara.
Oleh sebab itu, hendaknya masyarakat bersikap bijak dalam menilai calon pemimpin berdasarkan kiprah dan komitmennya terhadap bangsa dan negara, keberpihakkanya kepada masyarakat, serta kapabilitasnya dalam memimpin dan memajukan daerah.
Pilkada atau kontestasi politik harusnya dibebaskan dari provokasi berbau agama agar masyarakat dapat benar-benar memilih pemimpin yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas-tugasnya.
Adanya video di atas merupakan salah satu upaya untuk mendiskreditkan pemerintah dan partai pengusungnya dengan sesumbar bahwa pemerintahan saat ini tidak becus memimpin negeri.
Hal itu tentunya bisa diperdebatkan, karena dalam kenyataannya justru bertolak belakang. Pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ekonomi justru meningkat dalam pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.
Kita harusnya obyektif dalam menilai suatu pemerintah. Bila tak mampu mendukung, setidaknya tidak menyebarkan berita fitnah itu sudah menjadi kontribusi bagi bangsa dan negara tersendiri. Koar-koar politik tanpa data justru akan semakin menunjukkan bahwa pihak oposisi sungguh tidak berkualitas di Indonesia.
