Rata-rata ingin menolak, tapi kemana mereka mengadu?. Mengadu bagaimana mengatur laporan penggunaan BOP?. Padahal dalam aturan, Kegiatan Pembelajaran, maksimal digunakan 50 %, Kegiatan Pendukung, maksimal 35 %, lain-lain maksimal 15 %. Melihat komponen satu yaitu kegiatan pembelajaran, memang diatur bisa membeli buku – buku pembelajaran PAUD, tapi lihat juga kalimatnya “yang dibutuhkan” dan komponen itu 50 %, lalu apakah untuk komponen pembelajaran lain disisakan 20 % saja?.
Tapi semoga yang lebih parah lagi seperti laporan tahun sebelumnya, ada informasi bahwa penerima BOP menggunakan system jatah. Siapa dekat dia dapat. Siapa yang siap mengikuti system vivti – vivti. Contoh ; dapat bantuan 7 juta, siap meneteskan 3 juta sehingga yang bisa dikelola hanya 4 juta. Sampai kapan pola seperti ini di toleransi serta kepada siapa mereka mengadu?. Semoga di Tahun 2016 - selanjutnya, cara itu tidak terjadi lagi.
Tapi mereka masih takut, karena mungkin saja beberapa perubahan yang terjadi di zaman Kabid PLS saat ini, bisa saja terulang kembali apabila Kabid PLS yang sekarang pindah jabatan. Pasalnya, sesungguhnya dikalangan pejabat terkait, hanya Kabid PLS-nya saja yang menolak 30 % itu, namun lebih kuat mana Kabid PLS dengan oknum-oknum lain yang seolah-olah kompak, karena info yang beredar, kata mereka, “ini arahan atasan, atasan saya bukan Kabid PLS?. Buktinya juga ketidaksetujuan Kepala Bidang PLS itu tidak diindahkan oleh oknum - oknum di kecamatan.
Sekompak itukah mereka mengarahkan pembelian buku 30% itu?
Siapa yang membuat mereka kompak mengarahkan 30% itu?
Dibalik kekompakan itu, adakah keterlibatan perusahaan yang atas nama belangko pesanan itu?
Siapa yang siap membela mereka yang tak tau harus berbuat apa?
Dan jikapun benar ancamana mereka,sebagaimana ancaman mereka, gara-gara Saya memberontak membela Kondisi PAUD, maka Hasbunallahuwanikmalwakil.Wallahulam.