Tiga Alasan Utama di Balik Reshuffle Kabinet

Gonjang-ganjing tentang reshuffle, ini sudah kesekian kalinya dilakukan dalam pemerintahan yang dipimpin Jokowi. Masyarakat sibuk menduga-duga siapa yang bakal diganti dan siapa yang naik berikutnya.

Jabatan menteri sejatinya adalah jabatan politis. Terlepas dari keahlian dan kemampuan orang yang ditunjuk, sebenarnya hal ini sangat berkaitan dengan dinamika politik di Indonesia.

Fakta yang harus diingat, sebagian besar jabatan menteri diberikan kepada orang partai. Jadi, kabinet merupakan kesepakatan antara partai pendukung dan negosiasi dengan oposisi. Sedangkan orang yang ahli di bidangnya, sangat terbatas.

Itulah sebabnya kinerja para pembantu presiden ini tidak pernah maksimal. Ini sangat berpengaruh pula pada kinerja presiden. Sebenarnya kabinet adalah buah simalakama bagi presiden. Jika diikuti, pemerintahan tidak memberikan hasil sesuai target. Tetapi kalau tidak diikuti, presiden digoyang dari kanan kiri.

Perlu diketahui, ada tiga alasan utama terjadinya reshuffle kabinet:

1. Kinerja buruk. Dari uraian di atas, akibat jabatan menteri merupakan jatah partai pendukung dan negosiasi dengan oposisi, maka orang yang ditunjuk kebanyakan tidak kompeten. Mereka bisa saja punya banyak gelar, tapi belum tentu bisa dibuktikan.

Menteri yang berasal dari partai ini seringkali tidak mematuhi perintah presiden, malah ada yang diam-diam membangkang. Ia lebih mendengarkan perintah ketua partai daripada atasannya, si presiden. 

Masukan-masukan dari partai menyusup dalam program-program kementerian. Tentu saja hal ini menjadi tidak selaras dengan penyejahteraan rakyat karena program tersebut lebih menguntungkan partai.

2. Jatah jabatan menteri yang berbeda. Orang awam tidak mengetahui bahwa jatah jabatan menteri "A" belum tentu lima tahun. Ada unsur negosiasi berapa lama si A menjadi menteri.

Ini juga merupakan akibat buruk dari pengaruh partai pendukung. Mereka sangat ambisius mengajukan orang-orangnya agar bisa menguasai pemerintahan. 

Sebagai contoh, partai B menghendaki agar 50 orangnya mendapat jatah menteri. Tapi karena ada persaingan dengan partai lain, di awal pemerintahan baru diberi 20 jatah. Berikutnya dijanjikan akan ada reshuffle yang kemudian menggeser orang dari partai lain.