Pemerintah Provinsi DKI Jakarta aktif melakukan berbagai kegiatan, meski dalam suasana genting akibat virus Corona. Sayangnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selalu blunder, kontradiksi dengan kondisi yang sedang dihadapi.
Pertama kali yang membuat heboh dan geram adalah ketika membatasi perjalanan Commuter Line, MRT dan LRT. Padahal para pekerja belum diliburkan, mereka masih berkantor seperti biasanya.
Akibatnya, penumpang menjadi berdesakan, harus pula melalui antrian yang panjang. Mereka menjadi kerumunan massal yang seharusnya dihindari untuk menghambat penyebaran virus Corona.
Setelah mendapat teguran dari sana sini , kebijakan itu buru-buru dihentikan. Untuk menutupi kesalahan, memberi alasan dengan 'efek kejut'. Sangat tidak masuk akal.
Kedua, kebijakan memberi masker gratis di suatu tempat. Orang yang waras pasti segera berpikir, lho kalau ada pembagian maka berarti banyak orang yang datang. Ini berarti kerumunan.
Wow, penyebaran virus Corona dibantu oleh Pemprov DKI dengan membuat orang-orang berkumpul. Apalah artinya masker gratis jika kemudian terinfeksi oleh virus Corona?Â
Nah, sekarang Pemprov DKI kembali mengeluarkan kebijakan 'koplak' dengan operasi pasar. Selain meninjau harga barang kebutuhan pokok di pasar, juga menyelenggarakan pasar murah.
Bukankah hal itu kembali mengundang kerumunan orang? Penduduk akan berdatangan dan berkumpul demi sembako murah.
Mengapa Pemprov DKI tidak mau belajar dari pengalaman atau kesalahan sebelumnya? Ini justru terkesan, Pemprov DKI mempertaruhkan nyawa warga DKI untuk kebijakan yang seolah-olah membantu mereka tapi malah menjerumuskan mereka. Pemprov DKI membuat kebijakan hanya untuk pencitraan yang salah kaprah.
Kalau sudah begini maka kita tak usah heran jika zona merah di DKI semakin luas. Akan semakin banyak penduduk yang terpapar oleh virus Corona. Kalau kewalahan, nanti dilempar kesalahan pada pemerintah pusat.
Seharusnya yang dilakukan Pemprov DKI bukan menyelenggarakan kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan. Tetapi mewujudkan social distancing itu sendiri.
Saya rasa bukan hal yang sulit untuk mengerahkan para petugas secara bergilir ke wilayah-wilayah yang ada di lingkup DKI. Petugas-petugas yang seharusnya mendatangi masyarakat, bukan orang-orang yang disuruh datang.
Anies Baswedan sebagai Gubernur, jangan asal menerima semua bisikan dari sekelilingnya. Gunakan nalar dengan baik, prioritaskan keselamatan warga dan jangan mengutamakan proyek terselubung dari inner circle.
