Kalau kita tengok negara tetangga seperti Vietnam, mereka memiliki hari libur lebih sedikit dibandingkan Indonesia, padahal upah mereka lebih rendah. Kaum pekerja di sana lebih rajin dan jarang melakukan demonstrasi.
Ketiga, dukungan infrastruktur untuk mendukung industri. Karena itulah pemerintah berusaha membangun infrastruktur agar industri lebih cepat berkembang. Harus diakui, Â baru masalah akses transportasi di berbagai daerah yang terbuka. Persediaan listrik yang memadai masih belum terpenuhi.Â
Keempat, kita memiliki lembaga legislatif (DPR) yang selalu membuat gaduh. Lembaga yang selayaknya menjadi partner pemerintah ini, malah kerjanya 'mengerecoki' pemerintah untuk kepentingan kelompok atau partainya masing-masing. Ini sangat menghambat lajunya perekonomian Indonesia.
Dengan menerbitkan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja, sesungguhnya pemerintah berupaya memangkas kendala-kendala tersebut. Antara lain; dengan menertibkan regulasi, memperkecil celah korupsi dan menciptakan stabilitas yang diperlukan untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya.
Dengan sistem presidentil, kendali ada di tangan presiden. Maka tugas Jokowi sebagai presiden untuk mengontrol pelaksanaannya agar berjalan dengan semestinya. Tentu saja, dengan doa semoga ia dibantu orang-orang yang bisa menjalankan amanah dengan baik, bukan sebaliknya menggerogoti wewenangnya sebagai presiden.
Kita positif thinking saja terhadap upaya pemerintah. Kalau ini berhasil dilaksanakan, kemungkinan besar Indonesia bisa keluar dari krisis ekonomi. Seandainya perekonomian Indonesia  melesat dalam waktu singkat, maka barulah Indonesia bisa dikategorikan menjadi negara maju.
