Idlib ditetapkan menjadi zona demiliterisasi oleh dua pemimpin yang berkepentingan di Suriah, yaitu Putin dan Erdogan. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia, Vladimir Putin kemarin melakukan pembicaraan beberapa jam untuk membahas masalah Idlib. Kesepakatan ini terjadi untuk mencegah konflik Suriah meluas.
Fokus pembicaraan adalah bagaimana memperlakukan Idlib. Di kota tersebut pasukan pemerintah Suriah, Bashar Al Assad menggempur pemberontak yang berbasis di sana. Banyak korban sipil yang berjatuhan, baik wanita dan anak-anak. Mereka adalah asli penduduk Idlib yang tidak memihak manapun.
"Kami telah sepakat untuk membuat zona demiliterisasi antara pasukan pemerintah dan militan sebelum 15 Oktober mendatang. Zona ini antara 15 s/d 20 km dengan penarikan penuh militan garis keras, termasuk Jabhat Al Nusra," jelas Putin.
Dalam kesepakatan tersebut, semua persenjataan berat seperti tank dan  artileri akan ditarik sebelum 10 Oktober. Zona ini akan mendapatkan patroli ketat dari pasukan Rusia dan Turki. Pemerintah Suriah sendiri menyetujui dan mendukung kesepakatan ini.
Menurut Presiden Turki, Erdogan, wilayah yang dikendalikan oposisi Suriah harus didemiliterisasi, dan oposisi Suriah yang memegang wilayah ini tetap berada di sana. Tetapi bersama Rusia, Turki akan melakukan upaya untuk membersihkan wilayah elemen-elemen radikal.
Kesepakatan ini dibuat dalam rangka mencegah krisis kemanusiaan di Idlib. Selain itu juga menghindari Turki menanggung resiko yang lebih berat. Lonjakan pengungsi secara besar-besaran menjadi beban Turki. Sebagai negara yang berbatasan dengan Idlib, para pengungsi menyelamatkan diri dari pertempuran dengan memasuki wilayah Turki.
Pemerintah Suriah juga diuntungkan dengan terjadinya kesepakatan tersebut. Terutama dari rencana serangan NATO yang dipimpin Amerika Serikat dan sekutunya dengan alasan membebaskan penduduk Idlib. Amerika Serikat adalah pendukung oposisi Suriah untuk memerangi pemerintahan Bashar Al Assad.
Rencana tentara sekutu itulah yang mendesak Putin dan Erdogan untuk berusaha mencari jalan keluar terbaik bagi Idlib agar tidak hancur oleh pertempuran besar yang dapat mengakibatkan krisis kemanusiaan yang baru. Meski Amerika Serikat berdalih bahwa krisis tersebut disebabkan oleh pemerintah Suriah.
Namun kesepakatan tersebut tampaknya tidak menyenangkan pihak Amerika Serikat. Utusan Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley telah mengancam bahwa setiap serangan Rusia terhadap Idlib akan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan.
Saat ini 70% provinsi Idlib dikendalikan oleh berbagai faksi teroris termasuk afiliasi Al Qaeda Suriah, Hayat tahrir yang dahulu dikenal sebagai Front Al Nusra. Persoalan Idlib menjadi dilema tersendiri bagi Turki dengan arus pengungsi dan menyusupnya teroris ke wilayah Turki.
Dua pemimpin ini, yaitu Putin dan Erdogan telah lama menjalin kerjasama di berbagai bidang. Turki lebih banyak berhubungan dengan Rusia ketimbang Amerika Serikat dan sekutunya. di antara kedua pemimpin ini terjadi kesamaan pendapat dan pandangan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan di Timur Tengah.
