Oleh : eN-Te
Beberapa hari terakhir terbetik khabar bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sangat berpotensi mendukung pasangan Ahok-Jarot (Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat) dalam perhelatan kontestasi Pilgub DKI 2017. Kedua pasangan ini merupakan petahana yang masih menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI.
Sinyal bahwa PDIP berpotensi mendukung pasangan petahana, Ahok-Djarot diungkap oleh Ahok sendiri. Setelah bertemu langsung dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Poetri, Rabu (17/8/2016) di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Ahok menyatakan bahwa “Megawati menyatakan persetujuannya untuk kembali mengusung Ahok-Djarot pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017” (Kompas.com).
Pernyataan Ahok itu tidak begitu serta merta dipercaya public. Bukan saja publik warga Jakarta saja yang meragukan hal itu, tapi juga para kandidat bakal calon gubernur (Cagub) dan para pengamat dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Yang masuk kandidat bakal Cagub yang meradang mendengar pernyataan Ahok yang akan mendapat “tiket khusus” dari PDIP dalam kontestasi Pilgub DKI 2017 adalah Sandiaga Uno. Bakal Cagub pada Pilgub DKI 2017 yang diusung oleh Partai Gerindra ini meradang ketika mendengar “klaim sepihak” Ahok tentang dukungan PDIP itu.
Sedang pengamat dan peneliti LIPI yang meragukan pernyataan dan klaim sepihak Ahok itu, seperti biasa, mereka yang selama ini cenderung minor menilai Ahok. Sebut saja, Siti Zuhro dan Said Salahudin , pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia.
Menurut Siti bahwa sampai saat ini kabar adanya dukungan PDI-P untuk Ahok-Djarot hanya bersumber pernyataan sepihak dari Ahok. Belum ada pernyataan langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati, yang menyatakan secara terbuka bahwa PDIP memberi dukungan dan mengusung Ahok-Djarot pada Pilgub DKI 2017 yang akan dating. Sejauh ini, sepanjang pengamatan Siti, klaim dukung itu hanya berasal dari Ahok maupun Djarot. Meski Djarot merupakan salah satu pengurus dan fungsionaris DPP PDIP, klaim yang disampaikannya belum merefleksikan dan merepresentasikan aspirasi sebenarnya dari seluruh anggota PDIP.
Siti benar mengingat tipologi Megawati merupakan orang yang sangat hati-hati dalam mengambil dan memutuskan untuk memberi dukungan. Dalam beberapa kasus seperti Pilkada DKI Jakarta 2012, Megawati baru memberi “tiket” kepada Jokowi-Ahok untuk maju berlaga menantang petahana, Fauzi Bowo-Nahrowi Ramli, pada masa injury time. Dan sejarah membuktikan bahwa insting politik seorang Megawati sangat “bertuah”. Terbukti kemudian melalui dua putaran pemungutan suara, Jokowi-Ahok mampu menumbangkan sang petahana. Padahal realitas politik saat itu dengan berbagai bukti survey menunjukkan bahwa sang petahana Fauzi-Nahrowi memiliki elektabilitas sangat tinggi hampir tidak ada pesaing yang dapat menandinginya.
Bukti kedua ketika Megawati dengan sangat legowo (berbesar hati) harus “menyodorkan” Jokowi, meski diembel-embeli dengan label “petugas partai”, untuk maju bertarung memperebutkan RI-1. Itupun setelah Megawati harus mendapat “desakan” dari berbagai kelompok untuk mencalonkan Jokowi jadi RI-1. Meski dengan harus melabeli Jokowi sebagai “petugas partai”, Megawati kemudian melepas Jokowi maju ke gelanggang RI-1.
Fakta kemudian membuktikan bahwa feeling dan insting politik Megawati kembali memberikan hasil yang menakjubkan. Jokowi yang dalam barisan PDIP hanya merupakan seorang anggota biasa, dan hanya dilabeli sebagai “petugas partai”, yang diejek sebagai seseorang yang klemar-klemer, pejabat pembohong, antek asing, dan berbagai stigma negative lainnya ternyata mampu dengan sangat meyakinkan menundukkan sang Jenderal Kancil.
Berkaca pada kedua peristiwa politik fenomenal itu, maka wajar bila Siti Zuhro menyangsikan klaim Ahok-Djarot. Karena Siti beralasan, bahwa PDIP sebenarnya memiliki obsesi untuk menempatkan kader aslinya dari kaangan partainya untuk menempati kursi nomor satu DKI. Sebagai pemenang pemilu pada 2012 lalu, maka PDIP memiliki obsesi untuk menurunkan kadernya sendiri (sumber).
Setali tiga uang dengan Siti, Said Salahuddin juga berpandangan sama. Bahwa Megawati telah memberikan sinyal dukungan seperti digembar-gemborkan Ahok, merupakan klaim sepihak. Pernyataan Ahok hanya merupakan strategi politik sebagai test case untuk memancing reaksi lawan.
