Oleh-oleh dari Gammara (Beberapa Catatan Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data PMP)

Selama, tiga hari, Senin -- Rabu, tanggal 8 s.d. 10 April 2019, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan Workshop Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data (Tahap I) Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Gammara Makassar dan dibuka secara resmi oleh Kepala LPMP Sulawesi Selatan, Dr. H. Abd.Halim Muharram, M.Pd.

Banyak informasi dan pengetahuan yang diperoleh dari beberapa Narasumber (NS) yang dihadirkan membawakan materi dalam kegiatan tersebut. Secara umum semua NS telah dengan maksimal menyampaikan dan membahas topik yang disodorkan panitia sesuai dengan keahlian dan kopetensi mereka. Terlepas dari penilaian subyektif masing-masing peserta, semua NS telah dengan sangat baik memaparkan dan menjelaskan beberapa topik terkait dengan prosedur pengumpulan dan analisis data Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP).

Salah seorang NS sedang menyajikan materi Prosedur Penyusunan Data dan Analisis Data (dok. panitia)

Proses pengumpulan data PMP untuk setiap satuan pendidikan, kecuali Madrasah (MI, MTs, dan MA) telah berjalan lebih kurang 3 tahun. Selama periode tersebut telah dilakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan, mulai dari pengumpulan data, penginputan data, pengiriman data, penyajian data, sampai pada rapor mutu melalui aplikasi PMP.

Setiap tahun penginputan data PMP untuk Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan grafik menanjak (naik). Meski harus diakui secara jujur bahwa pergerakan grafik itu tidak terlalu ekstrim, masih pada tataran normal. Maksud saya, perubahan posisi penginputan dan pengiriman data PMP untuk Provinsi Sulawesi Selatan, masih datar-datar saja. Proses perubahan level penginputan tersebut baru bergerak hanya beberapa level ke atas. Hal ini yang mendorong Kepala LPMP Sulawesi Selatan merasa berkewajiban untuk terus memantau dan memastikan penginputan dan pengiriman data PMP ini harus dapat mencapai level 100%.

Bukan sesuatu yang mustahil  (imposible) untuk mencapai level penginputan data 100% (semua satuan pendidikan yang terdata pada aplikasi dapodik dapat menginput dan mengirimkan). Dapat dikatakan bahwa sangat mungkin secara kuantitatif semua satuan pendidikan dapat menginput dan mengirimkan data PMP sampai 100%. 

Pertanyaannya kemudian muncul, apakah hanya sekedar sampai pada kuantitas satuan pendidikan yang menginput dan mengirimkan data PMP (100%) saja yang harus dikejar? Atau harus pula kita memasukkan juga indikator kualitas pengumpulan, penginputan, dan pengiriman data PMP itu? Hal itu penting, mengingat kualitas proses sangat menentukan kualitas rapor mutu satuan pendidikan di setiap provinsi.

Sesi diskusi dan umpan balik (dok. panitia)

Idealnya kedua aspek ini (kuantitas dan kualitas) kumpul data, input data, dan kirim data harus berjalan simultan. Sehingga data PMP itu dapat fungsional. Artinya memberikan makna kepada satuan pendidikan, pemangku kepentingan terkait (LPMP, Dinas Pendidikan, Pemerintah, Pemerintah Daerah), pemangku kepentingan lainnya (Dewan Pendidikan, Organisasi profesi, dll) dan mungkin pula pihak swasta. 

Dalam hal apa? Memetakan permasalahan mutu pendidikan dan merumuskan kebijakan secara tepat (guna). Kebijakan terkait perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan, plus satuan pendidikan dirumuskan secara tepat sasaran dan dapat dipenuhi secara efektif.

Namun demikian selama berjalannya program PMP ini (sudah 3 tahun berjalan) masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian dan pembenahan. Karena itu selama tiga hari Workshop Pnyusunan Peta Mutu dan Pengoalhan Data Pendidikan itu terungkap, bahwa dari dinamika diskusi dan sharing informasi dan opini peserta, sedikitnya ada beberapa poin yang harus di-stressing oleh LPMP agar dapat memastikan proses pengumpulan, penginputan, dan pengiriman data PMP dapat berjalan dan mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

Instrumen 

 Instrumen yang digunakan selama ini merupakan instrumen terpusat, dalam arti "barang jadi" yang dibuat oleh Tim Satuan Tugas Penjaminan Mutu Pendidikan Ditjen Dikdasmen, kemudian disebarkan ke seluruh LPMP.