Sandiaga pernah berharap agar Presiden Jokowi dapat menarik Ahok menjadi salah satu pembantunya di Kabinet Kerja (lihat artikel terkait). Menurut Sandiaga, seorang Ahok telah memenuhi kualifikasi 2K, 1A, yakni kompetensi, kapabilitas, maupun akseptabilitas untuk diangkat menjadi seorang menteri. Dengan berharap Ahok menjadi Menteri, Sandiaga dapat lebih percaya diri maju bertarung memperebutkan DKI-1 berhadapan dengan lawan tanding selain Ahok. Jika sekarang malah PDIP telah memberi tiket khusus, nyalinya menjadi ciut. Asa Sandiaga dapat sirna dan hanya membubung ke langit tanpa dapat diwujudkan.
Maka pantaslah bila Sandiaga meradang dengan “menuding” PDIP telah melakukan tindakan diskriminatif. Hal mana memberikan tiket khusus kepada Ahok untuk menempuh jalur by pass tanpa harus berpeluh keringat mendaftar dan mengikuti semua proses penjaringan bakal Cagub ala PDIP. Sandaiaga pantas menyindir Ahok, sekaligus PDIP, karena telah memberikan dan bertindak sebagai pemberi harapan palsu (PHP) kepada semua bakal Cagub yang telah dengan sukarela berpeluh keringat mendaftar dan mengikuti semua proses penjaringan.
Berkaca pada perlakuan khusus ala PDIP kepada Ahok ini, ke depan, kita berharap, parpol sebagai basis pembelajaran politik, harus dapat memberikan pembelajran politik yang baik dan beretika. Missal dengan membina dan menyiapkan kader-kadernya sejak awal sehingga pada suatu peristiwa politik seperti Pilkada maupun Pilpres tidak perlu lagi grasa grusu membuka “lapak jualan”, kemudian setelah lapak dikunjungi pembeli, malah pembelinya di-PHP-in. Sebuah contoh dan praktek yang kurang memberikan pendidikan politik yang tidak elegan. Meski dalam politik dikenal adagium, tidak ada yang tidak mustahil, semua menjadi mungkin dilakukan sepanjang hal itu mendatangkan keuntungan (politik).
Dan Ahok pintar memainkan bandul politik itu, sehingga membuat Sandiaga Uno pun pasrah dan mengakui “kebolehannya”. Sejauh mana, kefenomenalan dan kebrillianan Ahok itu terbukti, seperti diakui Sandiaga, masih harus kita tunggu sampai proses pendaftaran Cagub/Cawagub secara resmi ditutup oleh KPU (DKI). Apakah klaim Ahok yang menunjukkan kebrillianannya memainkan manuver politik itu benar, hanya Megawati dan elit PDIP yang tahu. Kita hanya menikmati permainan mereka sambil berharap yang terbaik untuk Jakarta sebagai ibukota negeri.
Wallahu a’lam bish-shawabi
Makassar, 20 Agustus 2016
